Mengamati Lika-Liku Properti di Karawang

Fathia Azkia

Mengamati Lika-Liku Properti di Karawang

RumahCom – Karawang, dari tahun ke tahun kabupaten yang terletak di Jawa Barat ini terus menampilkan parasnya di industri properti. Berawal dari tahun 2008 saat krisis ekonomi menimpa Indonesia, banyak masyarakat kota yang beralih mencari hunian lebih murah di pinggir Jakarta, salah satunya Karawang.

Sejak tahun itulah Karawang mulai membenahi diri guna menyuplai kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak, berikut sarana dan prasarana umumnya. Sektor properti pun terangkat oleh beberapa pengembang lokal yang rela merogoh kocek mereka untuk membangun sebuah kawasan perumahan. Saat itu, levelnya masih di kelas menengah bawah.

Regulasinya Jelas dan Ketat

Pembangunan properti yang marak di Karawang, seiring berkembangnya kawasan industri, dikhawatirkan akan menggerus lahan pertanian. Untuk mengantisipasi hal ini, Pemda Karawang terus mengawasi secara ketat proses penerbitan izin investasi dan tak segan-segan memberikan sanksi kepada pengembang yang melanggar.

“Jika ingin membangun pabrik di Karawang itu, tidak boleh di luar kawasan industri yang sudah ditetapkan. Perumahan juga sama, tidak boleh dikembangkan di atas lahan pertanian atau sawah karena ada plotnya masing-masing. Tak hanya itu, pembangunan properti di interchange Karawang Barat juga tidak boleh melebihi batas 200 meter ke belakang dari tepi jalan,” ungkap Principal LJ Hooker Karawang, Vivi Oktova Saputra, BBA, kepada Rumah.com, Kamis (28/01).

Dari MBR Jadi Kelas Menengah

Di tahun 2013 silam, Karawang masih menjadi kawasan primadona untuk membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Akan tetapi menurut Vivi, pelan-pelan masyarakat lokal di Karawang mengalami perubahan dalam taraf hidup mereka. Bila dulunya dikenal sebagai MBR, kini status itu sudah berganti.

“Semakin majunya suatu kawasan tentu berdampak pada gaya hidup masyarakat di sekitarnya, begitupun yang terjadi di Kawang. Semenjak ada hotel mewah, perumahan kelas menengah, department store, bahkan mal level atas, kehidupan masyarakat lokal di sana meningkat secara perlahan. Apalagi jika melihat standar penetapan UMP yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka,” tuturnya.

Untuk itu, saat ini masyarakat Karawang sudah mampu membeli hunian non-subsidi, dengan harga kisaran Rp300 juta hingga Rp500 juta.

Vivi menceritakan, “rata-rata masyarakat di sana itu kerja di pabrik-pabrik besar yang ada di Karawang. Tak heran jika mereka jadi percaya diri untuk beli rumah, mengingat penghasilan per bulan yang mumpuni dan pekerjaan tetap yang dimiliki.”

Karawang merupakan lokasi dari beberapa kawasan industri, antara lain Karawang International Industry City KIIC, Kawasan Surya Cipta, Kawasan Bukit Indah City atau BIC di jalur Cikampek (Karawang).

Salah satu industri strategis milik negara juga memiliki fasilitasnya di deretan kawasan industri tersebut, yaitu Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia yang mencetak uang kertas, uang logam, maupun dokumen-dokumen berharga seperti paspor, pita cukai, materai dan lain sebagainya.

Masih Dominan Masyarakat Lokal

Vivi mengemukakan bahwa konsumen perumahan di Karawang masih didominasi oleh masyarakat lokal.

“Warga lokal di sana pasti tidak mau terus-terusan ngontrak di wilayah sendiri. Akhirnya mereka mengumpulkan dana untuk beli rumah meski kebanyakan di tipe-tipe sederhana, sesuai dengan kemampuannya,” jelas Vivi saat ditemui di kediamannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Menurut catatan resmi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat, masyarakat urban yang menyerbu Karawang mencapai 80 orang per hari atau 2000 orang lebih per bulan. Namun di mata Vivi, kaum urban ini belum membawa dampak signifikan terhadap sektor properti.

“Biasanya kaum urban itu menetap karena menikah dengan orang Karawang asli, lalu mereka beli rumah deh. Ada juga yang jadi warga Karawang terus sewa atau beli rumah, karena tempat bekerjanya pindah ke sini. Ini karena pabrik industri di Karawang kan ada cukup banyak,” tuturnya.

Adapun bagi kaum urban yang berada di level manajerial, tak jarang juga mereka lebih menyukai menginap di hotel. Maka dari itu tak heran jika hotel-hotel bintang tiga maupun empat di Karawang selalu dipadati pengunjung pada weekday dan sepi saat weekend.

Namun Karawang tak melulu menyediakan rumah kelas menengah ke bawah. Sejumlah industri di Karawang mempekerjakan kaum ekspatriat di level eksekutif. Karena itu, ada sejumlah perumahan kelas menengah ke atas yang dibangun untuk memenuhi pasar ini.

Namun, karena warga negara asing tidak diizinkan memiliki properti di Indonesia, maka hunian kelas menengah ke atas ini menjadi buruan investor lokal untuk disewakan kembali.

“Kalau ekspat sih lebih ke sewa, pilihannya ya rumah dengan tipe menengah-atas. Pas lah dengan bujet yang diberi perusahaan untuk mereka, sekitar Rp30 juta per tahun untuk sewa rumah,” tandasnya.

Fathia Azkia
Penulis adalah content writer di Rumah.com. Untuk berkomunikasi dengan penulis, Anda dapat mengirim email ke:Fathiaazkia@rumah.com atau melalui Twitter: @fathianyaaa

Foto: Tamansari Mahogany

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

APERSI Tawarkan 8.500 Rumah Pekerja di Karawang

RumahCom – Guna mengurangi mobilisasi para pekerja terutama yang bekerja di kawasan industri, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menargetkan pembangunan 50.0

Lanjutkan membacaMei 8, 2013

Karawang, Kawasan Primadona Perumahan MBR

RumahCom – Karawang masih menjadi kawasan primadona untuk membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Maraknya pembangunan kawasan industri di daerah yang pernah menjadi lumbun

Lanjutkan membacaJuli 4, 2013

Pengembang Boleh Bangun Properti di Karawang, Asalkan..

RumahCom – Pembangunan properti yang marak di Karawang, seiring berkembangnya kawasan industri, dikhawatirkan akan menggerus lahan pertanian. Akan tetapi hal tersebut ditepis Pelaksana Tugas (Plt

Lanjutkan membacaApril 20, 2015

Bangun Rumah Murah, Pengembang Dapat Kemudahan

RumahCom – Guna mendorong pengembang berpastisipasi aktif dalam menyukseskan program sejuta rumah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan me

Lanjutkan membacaJuni 18, 2015

Sekitar 7,6 Juta Masyarakat Indonesia Belum Memiliki Hunian

RumahCom - Tantangan pembangunan perumahan rakyat masih cukup besar. Antara lain data statistik 2014 yang menunjukkan bahwa kesenjangan antara kebutuhan dengan penyediaan rumah masih sebesar 13,5 juta

Lanjutkan membacaAgustus 27, 2015

Masukan