Banjir besar yang terjadi di awal tahun 2020 di sejumlah kawasan Jakarta ternyata terjadi juga di Depok, Jawa Barat. Tak hanya fasilitas publik, perkantoran, dan infrastruktur saja yang kebanjiran, banjir Depok juga menggenangi sejumlah kawasan perumahan.

Bahkan berdasarkan keterangan Wali Kota Depok Idris Abdul Somad dalam Seminar bertajuk “Sinergitas Stakeholder dalam Pengelolaan Banjir di Kawasan Jabodetabek” yang digelar di Universitas Indonesia (15/1/2020), banjir Depok awal tahun ini tersebar di 83 titik yang mencakup 29 kelurahan dari total 63 kelurahan.

Butuh informasi lengkap seputar perkembangan dan potensi kawasan lainnya? Simak info lengkapnya di AreaInsider.

Banjir Depok Sejak Perumahan Mulai Dibangun di Depok

Banjir Depok Sejak Perumahan Mulai Dibangun di Depok

Masalah banjir di Depok erat kaitannya dengan pembangunan perumahan yang melanggar peraturan.

Yang menarik, Idris menyatakan bahwa akar permasalahan banjir di Kota Depok sudah ada sejak dimulainya pembangunan perumahan pada sekitar tahun 1980-an. “Banjir Depok bisa dibilang sejak komplek-komplek perumahan masif dibangun mulai tahun 1982, setelah beroperasinya Universitas Indonesia.”

Idris juga menjelaskan jika banjir besar awal tahun ini di Depok tersebar di 83 titik yang mencakup 29 kelurahan dari total 63 kelurahan. Kerugian material akibat banjir tersebut ditaksir mencapai Rp 8,6 miliar serta 2.276 korban mengungsi.

Pengamat Lingkungan dari Universitas Indonesia (UI) Tarsoen Waryono membenarkan hal ini. Dia mengatakan masalah banjir di Depok erat kaitannya dengan pembangunan perumahan yang melanggar peraturan.

Temukan beragam tips, panduan, dan informasi mengenai pembelian rumah, kpr, pajak, hingga legalitas properti di Panduan Rumah.com.

“Perumahan-perumahan dibangun di pinggir lokasi Sungai Ciliwung dari Bogor hingga Depok. Ada 9 permukiman kelas menengah atas yang merupakan salah satu penyebab banjir,” ungkap Tarsoen seperti yang dilansir dari Kompas.com, Kamis (16/1/2020).

Selain penyebab banjir, Tarsoen menambahkan, perumahan-perumahan tersebut juga mencemari Sungai Ciliwung. Pencemaran yang dimaksud seperti limbah domestik seperti sampah rumah tangga termasuk deterjen, dan lain-lain. 

Dan dampak pencemaran tersebut mengakibatkan Sungai Ciliwung penuh sampah, dan limbah. Untuk mengatasi hal tersebut, menurut pengamat lingkungan ini, Pemkot Depok harus tegas terhadap para pengembang yang mendirikan perumahan di sepanjang Sungai Ciliwung.

Peraturan Harus Ditegakkan untuk Atasi Banjir Depok

Peraturan Harus Ditegakkan untuk Atasi Banjir Depok

Pengembang perumahan juga wajib untuk membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di daerah perumahan yang dibangun.

Untuk itu peraturan yang mengharuskan perumahan berdiri paling dekat dengan jarak tertentu dari bibir sungai harus ditegakkan.

Tapi tidak semua perumahan di Depok terdampak banjir karena faktanya masih banyak kawasan hunian di Depok yang bebas banjir. Tertarik punya hunian di kawasan ini? Temukan aneka pilihan huniannya di sini! 

Peraturan dimaksud adalah Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28/PRT/M tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau tertanggal 20 Mei 2015.

Dalam dokumen Permen disebutkan, garis sempadan pada sungai tidak bertanggul (ada bangunan penahan banjir) di dalam kawasan perkotaan minimal berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai kurang atau sama dengan tiga meter.

Kemudian garis sempadan paling sedikit berjarak 15 meter untuk kedalaman lebih 3 meter sampai 20 meter dan paling sedikit berjarak 30 meter untuk kedalaman di atas 20 meter paling sedikit berjarak 30 meter.

Kemudian untuk sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, garis sempadannya 100 meter (sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 kilometer persegi) dan 50 meter (sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 kilometer persegi).

Diatur juga untuk sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan. Garis sempadannya ditentukan paling sedikit tiga meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Kemudian garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan paling sedikit 5 meter.

Selain itu, menurut Tarsoen, pengembang perumahan juga wajib untuk membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di daerah perumahan yang dibangun. Pemerintah Kota Depok juga harus menerapkan sanksi yang bisa berupa denda dan pidana, kepada warga perumahan yang membuang sampah ke sungai.

Permasalahan Birokrasi Berkontribusi Terhadap Banjir Depok

Permasalahan Birokrasi Berkontribusi Terhadap Banjir Depok

Para pemangku kepentingan perlu bersinergi dalam mengatasi banjir bersama-sama.

Dan menurut Idris, permasalahan birokrasi juga ikut berkontribusi terhadap penanganan banjir Depok yang tidak maksimal. Hal ini karena Depok bukan merupakan bagian dari DKI Jakarta, melainkan Jawa Barat.

Pada saat itu, di masa awal berdirinya Kota Depok, pengawasan pembangunan Depok sangat mengandalkan Kabupaten Bogor. Akibatnya perkembangan Depok terjadi di luar kendali. Oleh karena itulah, Kota Depok dan Bogor secara administratif dipisah.

“Ketika masuk di Jawa Barat, ujung Jawa Barat ibu kotanya Bandung. Sehingga, pengawasan terhadap Depok waktu itu sangat mengandalkan Kabupaten Bogor. Makanya, sekarang dipisah jadi Kota Depok,” terang Idris.

Oleh karena itu dalam Seminar bertajuk “Sinergitas Stakeholder dalam Pengelolaan Banjir di Kawasan Jabodetabek” Idris menyatakan perlunya sinergi antara para pemangku kepentingan dalam mengatasi banjir bersama-sama.

Itulah sejumlah hal yang jadi penyebab banjir Depok di sejumlah titik. Jadi mau cari rumah, ruko, apartemen, atau investasi properti? Pahami potensi wilayahnya mulai dari fasilitas, infrastruktur, hingga pergerakan tren harganya lewat Area Insider.

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah