Ketidaksesuaian aturan-aturan pemerintah membuat industri real estate di Indonesia tidak berkembang secara maksimal. Untuk itu, REI (Real Estate Indonesia) diharapkan dapat berperan memperbaiki kondisi melalui pengawasan serta kerja sama dengan beberapa pihak yang terkait. Demikian tersirat dalam diskusi "Mendobrak Hambatan Pertumbuhan Industri Real Estate" di hari ketiga Rapat Kerja Nasional REI 2011, Kamis (1/12) di Hotel Borobudur, Jakarta.

"Tidak sinkronnya kebijakan pemerintah membuat industri terengah-engah mengikutinya," kata Eep Sefulloh, pengamat politik yang hadir dalam diskusi. Eep menjelaskan bahwa ada peraturan daerah berubah setelah pejabatnya ganti. "Bahkan peraturan daerah tersebut bisa ‘mengalahkan’ peraturan pemerintah," tegasnya. Ketua Umum DPP REI Setyo Maharso mengaku perubahan regulasi lama ke regulasi baru selalu bikin khawatir. "Ini selalu dinanti-nanti teman-teman di industri real estate," katanya.

Untuk memperbaiki keadaan ini, Eep menyarankan agar REI, yang mewadahi pelaku industri real estate di seluruh Indonesia, lebih proaktif. REI diharapkan mampu memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah untuk memperbaiki iklim industri real estate, termasuk melaporkan pejabat yang mempersulit pengurusan izin yang berkaitan dengan real estate.

Haryono Umar, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hadir dalam diskusi, mengundang seluruh anggota REI untuk melaporkan masalah yang berkenaan dengan korupsi dalam mengurus perizinan. Menurut Setyo, dan diamini oleh sebagian besar hadirin, perizinan merupakan urusan yang serba-tidak jelas. "Tidak jelas berapa biayanya, tidak jelas kapan selesainya," katanya disambut tepuk tangan hadirin yang sebagian besar pelaku dalam industri real estate dari seluruh Indonesia.

Setyo berjanji hasil Rakernas REI ini akan dirangkum dan segala hal yang berkaitan dengan tindak korupsi pejabat pemerintah yang berkaitan akan dilaporkan ke KPK. "Kalau industri real estate berjalan maksimal, tentu saja kebutuhan papan masyarakat tentu terpenuhi," tegas Setyo. 

KIRIM KOMENTAR