Baru sekitar 10 persen rumah susun yang berhasil dibangun dari rencana 1.000 menara yang dicanangkan pada akhir 2006 dalam Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2006 tentang Program Nasional Rumah Susun 1.000 Tower.

Lambannya program pembangunan 1.000 menara rusunami, menurut mantan Deputi Menteri Perumahan Rakyat Zulfi S. Koto, lantaran pemerintah tidak konsisten dalam mengimplementasikan regulasi yang sebetulnya bagus tersebut.

Pertama, pemerintah berjanji bahwa izin akan dipermudah, dipermurah, dan dipercepat, tetapi kenyataannya mahal, sulit, dan lambat. Kedua, pemerintah menjanjikan insentif infrastruktur dan pajak, ternyata tidak. “Bahkan jika melakukan kesalahan sedikit saja, pengembang akan mendapat denda,” ungkap Zulfi. Ketiga, pajak, retribusi, biaya listrik, PAM, dan lain-lain diterapkan sama dengan harga komersial. "Tidak ada keringanan bagi pengembang rusunami," jelas Zulfi. Keempat, pemerintah menjanjikan tanah negara sebagai lokasi rumah susun, ternyata pengembang menggunakan lahan sendiri.

(Lihat: Daftar Apartemen Dijual)
 
Zulfi merasa perlu ada niat politik dari presiden untuk mengatasi hal ini. “Presiden bisa saja mengadakan rapat koordinasi dengan menteri terkait perumahan serta gubernur, bupati, dan walikota dari 10 kawasan perkotaan yang dicanangkan sebagai lokasi rusunami, yakni Jabodetabek, Bandung Raya, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, Batam, Palembang, dan Banjarmasin,” paparnya. “Dalam rakor tersebut, bisa saja presiden memberi instruksi langsung. Hal ini sangat penting, karena rusunami adalah salah satu kebijakan pro rakyat, terutama kelas menengah—yang jumlahnya makin bertambah,” tambah Zulfi.
 
Meskipun kenyataannya jauh dari target, Zulfi mengatakan bahwa program ini tidak gagal sepenuhnya. "Ada hasil positif yang didapat dari program ini. Dulu apartemen dijual dengan harga lebih dari Rp300 juta, tetapi setelah ada program rusunami, bisa dijual dengan harga Rp144 juta,” katanya.
 
Saat ini, imbuh Zulfi, apartemen murah ada pasokannya, tetapi sangat terbatas, sementara permintaan banyak. “Hal ini membuat harga jual mengikuti mekanisme pasar,” tukas Ketua Housing and Urban Development (HUD) Institute ini. Di sisi lain, dengan kenaikan harga tersebut, pengembang memperkenalkan istilah baru, yakni anami (apartemen sederhana milik) dengan harga jual sekitar Rp180 juta.

KIRIM KOMENTAR