Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta saat ini menjadi kebutuhan yang sangat penting. Pasalnya, lantaran kebijakan pemerintah daerah, tak jarang eksistensi RTH dikorbankan. Kasus terakhir adalah penebangan dan pemindahan ratusan pohon di sepanjang Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur, yang menjadi bagian jalur Busway koridor XI (kampung Melayu – Pulo Gebang).

“Di Jakarta ini, kondisi tergantung bagaimana kebijakan pemimpin daerahnya. Jika pemerintah daerah memiliki kebijakan transportasi, maka pohon yang harus mengalah,” jelas Yayat Supriatna.

Pengalaman sebelumnya pernah terjadi di Cempaka Putih dan Casablanca, paparnya. Saat jalan dibangun, ratusan pohon pun ditebang. “Padahal, menanam pohon hingga besar butuh waktu puluhan tahun, dan itu bukan masalah yang mudah,” tukasnya.” Dengan adanya kebijakan transportasi seperti ini, tentu akan mengakibatkan polusi bertambah, karena jumlah pohon berkurang.”

Pengamat tata Kota ini menambahkan, memang ada klaim dari Pemprov DKI Jakarta, bahwa mereka telah menutup 18 SPBU untuk dijadikan taman. “Tetapi jumlah tersebut tidak proporsional dengan kebutuhan RTH di Jakarta,” katanya.

Sementara ini, sebagian area yang dicadangkan untuk RTH adalah milik perorangan, sementara milik publik hanya 9,4 persen, itu pun klaim dari Pemprov DKI Jakarta, tutur Dosen Planologi Universitas Trisakti ini. Angka tersebut pun, menurut Yayat meragukan, karena tidak ada data valid hingga saat ini. “Bisa jadi saat ini hanya ada delapan persen RTH milik publik,” ujarnya, “itu pun sebagian terdiri dari taman, lapangan olah raga, dan pemakaman.”

Yayat memprediksi, setiap tahun RTH di Jakarta mengalami penurunan, karena harga tanah bisa naik berkali-kali lipat. “Siapa yang bisa menjamin area pribadi tetap jadi RTH?” tukasnya.

Yayat memberi ilustrasi, kawasan Condet dulu dijadikan cagar budaya, dan penduduknya disuruh menanam salak. Saat harga tanah naik, mereka lebih memilih membuat rumah kontrakan dibanding menanam salak, karena income-nya lebih banyak, sementara tarif pajaknya sama. “Ini terjadi karena pemerintah tidak pernah memberi insentif bagi mereka,” jelas pria berkaca mata ini.

Di sisi lain, pengembang juga membuat perumahan dengan konsep hijau, dengan RTH yang cukup signifikan. “Tetapi mereka tidak membuat ruang terbuka hijau secara gratis, karena mereka mengonversikannya ke harga rumah,” jelas Yayat.

Anto Erawan

KIRIM KOMENTAR