RumahCom – Kesepakatan penurunan suku bunga FLPP menjadi 7,25% beberapa waktu lalu cukup membuat lega sebagian pihak, namun tidak demikian dengan DPP Apersi. Bahkan Eddy Ganefo, Ketua Umum DPP Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia) terang-terangan menyebut hal itu cuma pepesan kosong.
 
“Jika dulu persyaratan yang ditentukan untuk KPR minimal Rp80 juta, sekarang minimal KPR cuma Rp63 juta untuk pembangunan rumah tipe 36. Kalau persyaratannya seperti ini, maka hampir tidak mungkin ada barangnya (rumah-red),” tukas Eddy, tegas.

Pasalnya, imbuh Eddy, harga tanah saat ini terlalu tinggi. Belum lagi biaya lain yang mesti dikeluarkan. “Jika mengacu pada pulau Jawa, maka hal ini tidak realistis,” kata Eddy yang yakin tingkat penyerapan FLPP bakal menyusut tahun ini.

Eddy mengacu pada data BPS tahun 2010 yang menyatakan sebanyak 54 juta orang tidak mempunyai tempat tinggal dan 57 juta jiwa merupakan penduduk miskin dan hampir miskin dengan penghasilan di bawah Rp1 juta per bulan. “Jika melihat hal ini, bagaimana dipaksakan beli rumah tipe 36?” katanya.

Saat ini yang terjadi adalah, pemerintah memaksakan pembangunan rumah minimal tipe 36, tetapi kebutuhan dan daya beli masyarakat masih di bawah itu. “Jadi menurut kami, tidak ada yang bisa memenuhi hal itu. Oleh karena itu, dalam rapat DPP dan DPD Apersi Senin kemarin, kami menolak FLPP karena isi dan persyaratannya cuma pepesan kosong,” tegas Eddy yang mengatakan Apersi makin solid setelah kasus FLPP ini.

Setelah penolakan ini, Apersi akan membangun dan menjual rumah sesuai mekanisme pasar. “Untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), kami akan carikan bank yang menawarkan bunga terjangkau dengan persyaratan yang tidak memberatkan pengembang dan konsumen,” urai Eddy.

Eddy menengarai, perbankan juga melirik peluang ini, karena mereka melihat banyak pengembang yang tidak bisa mengikuti persyaratan FLPP. “Di Apersi sendiri, saat ini sebanyak 43.000 unit sudah siap jual,” tutur Eddy. “Jadi dengan pasar yang besar, sangat disayangkan jika perbankan tidak mau ambil bagian.”

Anto Erawan
(antoerawan@rumah.com)

KIRIM KOMENTAR