RumahCom – Pasca-diberlakukannya kebijakan larangan menjual proyek hunian yang belum terbangun (inden) melalui skema kredit pemilikan rumah (KPR), para mengembang yang tergabung dalam asosiasi Real Estate Indonesia mengeluhkan adanya penundaan transaksi. Nilainya tidak tanggung-tanggung, mencapai Rp7 triliun.

Hal itu diungkapkan oleh Setyo Maharso, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI di Jakarta, Senin (25/11). "Sebenanrnya ini bukan kerugian, tetapi tertundanya transaksi hingga waktu yang belum bisa ditentukan," kata Setyo.

Setyo menambahkan, penundaan masuknya transaksi ini diharapkan dapat terselesaikan salah satunya jika kondisi makro ekonomi Indonesia membaik. Antara lain diindikasikan dengan turunnya suku bunga Bank Indonesia.

"Kami juga sudah bicara dengan beberapa analis, dan diprediksi kondisi makro ekonomi kita akan membaik pada semester I tahun depan," ujar dia.

Oktober 2013 lalu, Bank Indonesia menerbitkan surat edaran yang berisi tentang pelarangan pembelian unit rumah inden secara KPR. Aturan tersebut salah satunya bertujuan melindungi konsumen dari ancaman kerugian dari pengembang yang tidak bertanggung jawab.

Foto: Anto Erawan

KIRIM KOMENTAR