RumahCom – Pemerintah didesak untuk membuat regulasi terkait kebijakan menjaga harga lahan yang ditujukan untuk pengembangan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini dilakukan agar tidak ada alasan dari pengembang yang enggan membangun rumah bagi MBR dengan asalan mahalnya harga lahan.

Eddy Ganefo, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mengungkapkan usulan tersebut dalam acara Debat terbuka Property bertema Pro Kontra Kepemilikan Properti Bagi Warga Negara Asing di Indonesia, kemarin (14/2). Eddy mengatakan, belum adanya regulasi yang mengatur kepemilikan cadangan lahan (landbank) oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi, membuat harga lahan tidak bisa dikontrol.

Landbanking sekarang tidak punya dasar hukum untuk mempertahankan harga tanah yang akan digunakan sebagai lahan bagi rumah MBR. Jika tanah dijual murah—padahal harga sekarang sudah mahal—nanti dianggap memperkaya orang lain. Aturan ini yang diperlukan. Pemerintah harus punya kemauan dan keinginan untuk membuat regulasi,” jelas Eddy.

Dia melanjutkan, bentuk regulasi dapat berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. “Pemerintah Daerah setempat mempunyai peran besar untuk menyediakan rumah bagi masyarakat, khususnya melalui rumah susun sederhana sewa (rusunawa),” katanya. (*)

Im Suryani
imsuryani@rumah.com

Foto: Anto Erawan

KIRIM KOMENTAR