RumahCom –  Pemerintah dinilai gagal dalam menerapkan strategi pembangunan rumah murah untuk rakyat. Hampir tidak ada kebijakan pemerintah saat ini yang bisa dianggap berhasil dalam mengurangi backlog perumahan. Hal ini disampaikan Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch.

Menurut Ali, terdapat mindset yang salah dalam perencanaan pembangunan rumah murah untuk rakyat di Indonesia. Dulu pemerintah mendorong swasta untuk membangun perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dengan skema 1:3:6,  saat ini direvisi menjadi 1:2:3.

“Dalam UUD 1945 disebutkan, penyediaan rumah untuk rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga pemerintahlah yang seharusnya bertanggung jawab membangun rumah rakyat. Target pembangunan rumah yang ditetapkan pemerintah seharusnya bukan menjadi tanggung jawab pihak swasta,” kata Ali.

Pada dasarnya pihak swasta disini hanya dalam posisi membantu, namun mereka juga tidak terlepas dari motif bisnis. Namun ironisnya, pemerintah seakan ‘memaksa’ swasta untuk berkontribusi dalam membangun perumahan rumah murah dengan sangsi dan batasan yang memberatkan.

“Lucunya lagi, ketika target swasta untuk membangun rumah murah tercapai, hal itu seakan-akan menjadi pencapaian target pemerintah, sedangkan pemerintah dalam hal ini tidak melakukan apa-apa,” tukasnya.

Mismatch Supply dan Demand
Seperti kita ketahui, dalam tiga tahun terakhir pasar properti mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini sedikit banyak berdampak terhadap tanah-tanah yang semula diperuntukan untuk pembangunan rumah murah. Harga pun terdongkrak dan pengembang tidak bisa lagi membangun rumah murah seperti patokan pemerintah.

Kenaikan harga rumah membuat masyarakat MBR sulit membeli rumah. Ali memberi ilustrasi, seseorang yang berencana membeli rumah seharga Rp100 juta untuk tipe 36 tahun 2010, maka dia harus membayar uang muka 10% senilai Rp10 juta. Bila belum punya uang, maka dia harus mencicil uang muka tersebut. Bila diasumsikan mereka menabung Rp1 juta per bulan, maka dalam 10 bulan akan terkumpul uang muka.

“Tapi ironisnya, ketika bulan ke sepuluh, harga rumah telah naik menjadi Rp135 juta. Artinya, dia harus kembali menabung hingga Rp13,5 juta untuk membayar uang muka,” kata Ali. “Itulah infrastruktur perumahan nasional yang menggambarkan mismatch antara supply dan demand rumah murah. Jika berlanjut, kemungkinan MBR tidak akan mempunyai rumah sampai kapan pun.”

Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi salah satu terobosan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan bunga rendah 7,5% selama 15 tahun. “Namun demikian, mismatch pasar belum bisa teratasi. Pasalnya, meskipun diiming-imingi dengan program FLPP, pengembang kesulitan untuk membangun rumah murah dengan patokan harga pemerintah, karena harga tanah terus naik meninggalkan daya beli,” pungkasnya.

Anto Erawan
antoerawan@rumah.com

Foto: Anto Erawan

KIRIM KOMENTAR