Target Pembangunan Rumah Subsidi Cuma Mimpi

Anto ErawanJanuari 12, 2015

RumahCom – Sektor perumahan rakyat agaknya menjadi “anak tiri” pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo.

Betapa tidak, dari dana kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) sebesar Rp33 triliun, hanya sekitar 20% yang khusus untuk pembangunan rumah, sedangkan sisanya untuk infratruktur. Demikian penuturan Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ahad (11/1).

Dia menjelaskan, dana Rp8,3 triliun untuk perumahan akan dipakai untuk membangun 153 ribu unit hunian. Rinciannya: 19.800 unit rumah susun, 28.987 unit rumah khusus, dan rehabilitasi rumah tidak  layak huni sebanyak 105 ribu unit.

Sedangkan dana FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) sebesar Rp5,1 triliun akan digunakan untuk membangun 58 ribu rumah yang terdiri atas 55 ribu rumah tapak dan tiga ribu unit rusun. Sementara dana dari Bapertarum sebesar Rp2 triliun untuk membangun 100 ribu unit rumah.

“Perlu diingat bahwa rehabilitasi rumah tidak layak bukan bagian dari pengurangan backlog pemerintah. Hal ini sah saja, mengingat fokus pemerintahan Jokowi selain Kemaritiman juga terlihat dengan didorongnya sektor infrastruktur. Namun saya mengingatkan bahwa saat ini dana tersebut tidak akan cukup untuk membangun satu juta unit rumah per tahun sesuai rencana pemerintah,” tegas Ali.

Menurutnya, saat ini fokus pemerintah lebih ke tujuan secara fisik terbangun tanpa mempertimbangkan wilayah-wilayah mana saja yang membutuhkan rumah paling besar.

Terlebih lagi, saat ini pemerintah pun belum mempunyai mapping mengenai kebutuhan rumah tersebut di masing-masing wilayah, sehingga kebijakan pembangunan rumah yang ada tidak memperhitungkan lapangan dan hanya mengejar target secara fisik bangunan tanpa memperhatikan tingkat kebutuhan yang ada.

“Dengan langkah strategi seperti ini, dikhawatirkan sustainability perumahan nasional tidak akan terjadi,” imbuhnya. “Dengan adanya pembangunan infrastruktur tanpa perencanaan wilayah yang jelas akan mendongrak nilai tanah.”

“Oleh karena itu, Indonesia Property Watch mendesak pemerintah untuk segera membentuk bank tanah untuk dapat mengendalikan harga tanah,” pungkas Ali.

Anto Erawan
Penulis adalah editor Rumah.com. Untuk berkomunikasi dengan penulis, Anda dapat mengirim email ke:antoerawan@rumah.com atau melalui Twitter: @AntoSeorang

Foto: Anto Erawan

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Inilah Daftar Lengkap Rumah Subsidi di Jawa Barat 2014

RumahCom – Pameran Rumah Rakyat Expo 2014 yang dihelat Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Jakarta telah berakhir kemarin (7/9). Pameran tersebut berhasil menarik antusiasme masyarakat yang

Lanjutkan membacaSeptember 8, 2014

Ini Dia, Daftar Rumah Subsidi di Provinsi Banten

RumahCom – Selain memamerkan rumah subsidi di Jawa Barat, Pameran Rumah Rakyat Expo 2014 yang dihelat Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Jakarta Convention Center (JCC) juga menampilkan pro

Lanjutkan membacaSeptember 9, 2014

Target REI Bangun 100.000 Rumah Subsidi per Tahun

RumahCom – Asosiasi Pengembang Real Estat Indonesia (REI) menargetkan dapat membangun sedikitnya 100.000 unit rumah subsidi setiap tahunnya. Ketua Umum optimistis hal itu dapat dilakukan selama bebe

Lanjutkan membacaNovember 19, 2014

Ciputra Group Pasarkan Rumah Subsidi

RumahCom – Pengembang properti PT Ciputra Development Tbk (CTRA) segera luncurkan proyek hunian tapak seharga Rp100 jutaan. Perusahaan memilih Maja, Serpong sebagai lokasi pengembangan rumah murah t

Lanjutkan membacaNovember 21, 2014

Masukan