Kepala BPN: Ganti Rugi Tanah Tidak Berdasarkan NJOP

Anto ErawanOktober 1, 2015

RumahCom – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, tanah seharusnya tidak boleh menjadi sesuatu yang menyengsarakan dan memiskinkan masyarakat. Dengan demikian, sehingga setiap kebijakan pertanahan yang dibuat harus tidak menyengsarakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat pencanangan Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang (Hantaru) 2015 bertema “Tanah Untuk Ruang Hidup Yang Memakmurkan dan Menentramkan” beberapa waktu lalu.

“Kementerian ATR/BPN berada di garis terdepan dalam mengangkat beban hidup masyarakat,” tegas Ferry, seperti dinukil dari siaran pers Kementerian ATR/BPN.

Menurutnya, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh) dalam ganti rugi.

“Dalam ganti rugi, lahan merupakan penghormatan keberpihakan kita pada masyarakat. Nilai ganti rugi tanah nantinya harus berdasarkan musyawarah dan tim penilai, bukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP),” tutur Ferry.

Selain itu, Ferry mengatakan bahwa tanah bukanlah sesuatu hal yang eksklusif dan tidak dapat digunakan dengan sesuka hati pemiliknya. Tanah tidak hanya mengenai kepemilikan sertifikat semata. Ferry menyebutkan tanah haruslah dilihat dari aspek kegunaan dan kemanfaatannya. “Tata Ruang harus mampu mengendalikan penggunaan tanah serta kemanfaatan dari tanah,” ujar Ferry.

Anto Erawan
Penulis adalah editor Rumah.com. Untuk berkomunikasi dengan penulis, Anda dapat mengirim email ke: antoerawan@rumah.com atau melalui Twitter: @AntoSeorang

Foto: Anto Erawan

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Trik Berantas Mafia Tanah Ala Kepala BPN

RumahCom – Keberadaan mafia tanah sudah sangat mengkhawatirkan. Salah satu akibatnya adalah ketidakpastian hukum dan beredarnya sertifikat ganda. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan P

Lanjutkan membacaJanuari 12, 2015

Siapa Saja yang Bisa Bebas PBB?

RumahCom - Guna menindaklanjuti wacana mengenai formulasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat tidak mampu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Bad

Lanjutkan membacaApril 13, 2015

BPN Luncurkan Layanan Pertanahan Online

RumahCom – Untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan layanan pertanahan secara online. Menteri ATR/Kepa

Lanjutkan membacaJuli 8, 2015

Izin Dipermudah, Muluskan Program Sejuta Rumah

RumahCom – Komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dan sejumlah kementerian untuk memberikan kemudahan perizinan bagi pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) disambut stake holder proper

Lanjutkan membacaSeptember 18, 2015

Pemerintah Pertimbangkan Moratorium Bidang Pertanahan

RumahCom - Untuk menyelesaikan menyelesaikan kasus-kasus tanah serta pengaturan tata ruang yang masih berlangsung, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama Komi

Lanjutkan membacaSeptember 23, 2015

Masukan