REI Banten Bangun Rumah Subsidi di Beberapa Kawasan Ini

Anto Erawan30 Nov 2015

RumahCom – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) Banten menargetkan pembangunan rumah subsidi di 2016 akan mencapai dua kali lipat dibanding tahun ini. Alasannya, di tahun kedua, DPD REI Banten telah lebih siap di sisi suplai.

“Program Sejuta Rumah baru dicanangkan 29 April, jadi belum genap setahun. Tahun ini kami lebih banyak melakukan konsolidasi dengan pihak terkait, sehingga pengembangan rumah subsidi tahun depan bisa lebih terencana,” urai Soelaeman Soemawinata, Ketua DPD REI Banten di sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Banten, Senin (30/11).

Soelaeman mengaku, untuk mengejawantahkan Program Sejuta Rumah yang diinisiasi Pemerintah Pusat, DPD REI Banten memulainya pada 3 Juni 2015 lalu. “Hingga akhir November tercatat 5.196 unit rumah subsidi dan lebih dari 17.000 unit rumah non subsidi yang terserap pasar. Jadi, totalnya lebih dari 22.000 unit,” tutur Soelaeman.

Di 2016, Dia optimistis pembangunan rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) di Banten bisa lebih masif lagi.

“Tahun depan, akan dibangun 3.000 unit rumah subsidi di Maja, 3.000 unit di Serang Timur, dan 700 unit di kawasan Parung Panjang. Semuanya menggunakan pola FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan),” imbuh Soelaeman.

Tak hanya lewat jalur FLPP, DPD REI Banten juga menggandeng HIPWIS (Himpunan Pengusaha Wilayah Serang) untuk menyediakan perumahan bagi para karyawan mereka.

“Karena mereka bukan pengembang, maka mereka hanya menyediakan lahan, nanti (anggota) REI yang akan membangun. Tentu saja pembiayaannya dibantu Pemerintah,” ujarnya. “Jadi ini merupakan fix market dan jarak pun ideal kurang dari empat kilometer dari tempat bekerja.”

Menurut Soelaeman, dari 50 anggita HIPWIS, hanya sekitar 20 anggota yang aktif. Untuk tahap pertama, REI Banten akan bekerjasama dengan dua atau tiga perusahaan terlebih dahulu.

“Kami akan mulai pembangunan rumah subsidi dengan lahan dua hektar atau sekitar 200 unit, kemudian diteruskan dengan lahan 15 hektar atau 1.500 unit, dan bisa dikembangkan menjadi 50 hektar. Tapi target kami tahun 2016 adalah 1.700 unit,” ungkapnya.

Selain itu, papar Soelaeman, perumahan PNS (pegawai negeri sipil) di Provinsi Banten juga akan dikembangkan tahun depan. Perumahan DPR akan dibangun di sekitar Maja dan Parung Panjang dengan potensi 1.000 unit rumah.

Rakerda REI Banten sendiri dilaksanakan di Springs Club, Summarecon Serpong. Acara yang mengangkat tema “Meningkatkan Peran Serta REI Banten dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah untuk Rakyat” ini dibuka Gubernur Banten, Rano Karno dan dihadiri 250 peserta.

Anto Erawan
Penulis adalah editor Rumah.com. Untuk berkomunikasi dengan penulis, Anda dapat mengirim email ke:antoerawan@rumah.com atau melalui Twitter: @AntoSeorang

Foto: Anto Erawan

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Daftar Perumahan Bersubsidi di Tangerang dan Banten

RumahCom – Rumah bersubsidi  banyak dicari belakangan ini, terutama setelah pemerintah memberi banyak kemudahan dalam pengucuran kredit lewat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP

Lanjutkan membaca12 Feb 2013

Ini Dia, Daftar Rumah Subsidi di Provinsi Banten

RumahCom – Selain memamerkan rumah subsidi di Jawa Barat, Pameran Rumah Rakyat Expo 2014 yang dihelat Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Jakarta Convention Center (JCC) juga menampilkan pro

Lanjutkan membaca9 Sep 2014

Banten Pasok 12.000 Rumah Subsidi Seharga Rp100 Jutaan

RumahCom - Provinsi Banten menjadi daerah pertama yang mengimplementasikan secara nyata program Satu Juta Rumah melalui pencanangan pembangunan yang dilakukan Plt Gubernur Banten Rano Karno di Tangera

Lanjutkan membaca10 Jun 2015

Pasarkan Rumah Subsidi, REI Banten Jemput Bola

RumahCom - Banten merupakan provinsi yang responsif mengimplementasikan program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Sebanyak 12.000 unit rumah sederhana akan dibangun di beberapa kota/kabupaten

Lanjutkan membaca14 Jul 2015

Izin Dipermudah, Muluskan Program Sejuta Rumah

RumahCom – Komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dan sejumlah kementerian untuk memberikan kemudahan perizinan bagi pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) disambut stake holder proper

Lanjutkan membaca18 Sep 2015

Masukan