RumahCom – Guna percepatan pengembangan rumah susun, bulan lalu DPD Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta membentuk Satgas Pembangunan Rusun. REI DKI juga mengimbau pengembang yang memiliki kewajiban membangun rusun dengan Pemda segera berkoordinasi dengan Satgas tersebut.
Ketua DPD REI DKI Jakarta, Amran Nukman menjelaskan, pihaknya memiliki pengalaman kurang baik saat membangun empat menara Rusun di Pulo Gebang.
“Pembangunannya sudah delapan atau sembilan tahun, tapi belum beres. Dua blok sudah serah terima dan dua lagi akan menyusul,” kata Amran di sela acara buka puasa bersama 1.000 anak yatim DPD REI Jakarta di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Kamis (2/7).
Tahun ini, imbuh Amran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melibatkan REI untuk membangun 7.000 unit rusun di Ibukota. Untuk itu, jajaran Pemprov memberikan suport penuh bagi REI untuk membangun hunian vertikal tersebut.
Dia menuturkan, pola konversi rusun dari pengembang selama ini adalah dengan menghitung luasan yang wajib dibangun. Luasan dikonversi dengan Rupiah. Dari sana baru terlihat jumlah unit rusun yang wajib dibangun pengembang.
Akan tetapi REI juga tengah memperjuangkan pola konversi baru. “Jadi, kami membangun (rusun) sendiri, boleh dijual dan uangnya untuk kami (pengembang), tetapi harganya ditentukan pemerintah sesuai patokan harga rumah susun subsidi,” jelas Amran.
kendati demikian, dia mengatakan pengembang bersedia menggunakan pola yang mana saja, karena memang sudah kewajiban.
Pemerintah Sediakan Lahan
Pada kesempatan yang sama, Syarif Burhanuddin, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menguraikan, pemerintah akan menyediakan lahan untuk pembangunana rusun. Pasalnya, lahan ini yang sulit dicari di Jakarta.
“Langkah awal, kami akan menggunakan lahan PU yang idle, seperti di kawasan Pasar Rumput, Pasar Minggu, dan Kemayoran,” kata Syarif.
Dia menambahkan, sebuah wacana datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Pak JK mengatakan, lapangan golf di Rawamangun pun bisa dijadikan rumah susun untuk rakyat. Daripada hanya digunakan 200 orang, alangkah lebih baik dijadikan rumah rakyat, tetapi tetap dengan konsep hijau,” pungkas Syarif.
