Pemerintah Minta Pemda Siapkan Data Rumah Tak Layak Huni

Anto ErawanAgustus 4, 2015

RumahCom – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pemerintah daerah untuk dapat menyiapkan data tentang rumah tidak layak huni (RTLH) masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing.

Data RTLH tersebut akan dihimpun secara nasional mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat, sehingga kerjasama dalam penanganan perumahan bagi masyarakat bisa terlaksana dengan baik.

“Data inti mengenai RTLH itu sebenarnya ada di tingkat kabupaten/ kota. Jadi kami berharap para Bupati/Walikota dapat menyiapkan data RTLH sehingga dapat diketahui secara pasti jumlah rumah yang perlu mendapat bantuan dari pemerintah,” ujar Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin dalam siaran pers yang diterima Rumah.com.

Pemerintah, imbuh Syarif, masih berpegang kepada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa jumlah RTLH di Indonesia berjumlah sekitar 3,4 juta unit. Namun demikian, angka tersebut tentunya harus diperbarui sehingga Pemda juga harus proaktif dalam melakukan pendataan RTLH saat ini karena pertumbuhan penduduk di setiap daerah berbeda-beda.

Syarif menjelaskan, berdasarkan UUD 45, sebenarnya masalah perumahan telah menjadi salah satu urusan wajib Pemda. Namun kenyataan di lapangan masih banyak Pemda yang belum memerhatikan masalah perumahan secara khusus.

Padahal secara umum kebutuhan masyarakat bukan hanya masalah sandang dan pangan saja, tetapi juga penyediaan papannya.

“Untuk melihat keseriusan Pemda sebenarnya bisa dilihat dari berapa presentase dana APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk program perumahan masyarakatnya. Pemda juga masih cenderung berharap bantuan dari pemerintah pusat untuk perumahan. Cara pandang seperti itu harus mulai diubah sehingga partisipasi Pemda bisa lebih ditingkatkan karena mereka yang tahu berapa kebutuhannya,” terangnya.

Syarif menjelaskan, berdasarkan pengalamannya sebagai Kepala Bappeda dan Dinas di provinsi sebelum menjadi Dirjen Penyediaan Perumahan, biasanya Pemda belum siap jika diminta berapa angka pasti RTLH yang ada saat ini. Apalagi jika ditanyakan bagaimana kondisi dan siapa pemilik rumah tersebut.

“Saya berharap masalah data RTLH ini bisa kita selesaikan bersama-sama sehingga ada data pasti secara nasional sehingga program perumahan bisa berjalan dengan baik di lapangan,” harapnya.

Anto Erawan
Penulis adalah editor Rumah.com. Untuk berkomunikasi dengan penulis, Anda dapat mengirim email ke:antoerawan@rumah.com atau melalui Twitter: @AntoSeorang

Foto: Dok. Kemenpupr

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Bangun Rumah Murah, Pengembang Dapat Kemudahan

RumahCom – Guna mendorong pengembang berpastisipasi aktif dalam menyukseskan program sejuta rumah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan me

Lanjutkan membacaJuni 18, 2015

Cari Lokasi Rumah Subsidi, Buka Situs Ini!

RumahCom - Menanggapi animo masyarakat terhadap program sejuta rumah, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan situs khusus, yakni se

Lanjutkan membacaJuni 19, 2015

Perumnas Diminta Kendalikan Harga Tanah!

RumahCom - Untuk mendukung terlaksananya Program Sejuta Rumah, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Perumnas untuk

Lanjutkan membacaJuni 23, 2015

Lahan, Kendala Utama Pembangunan Rusun di Ibukota

RumahCom – Guna percepatan pengembangan rumah susun, bulan lalu DPD Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta membentuk Satgas Pembangunan Rusun. REI DKI juga mengimbau pengembang yang memiliki kewajib

Lanjutkan membacaJuli 3, 2015

Bangun Rumah Murah, Jangan Abaikan Fasilitas

RumahCom - Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin meminta pengembang yang berpartisipasi dalam Program Sejuta Rumah untuk memb

Lanjutkan membacaJuli 7, 2015

Masukan