Mengenal dan Memahami Jenis Pajak Properti

Fathia Azkia19 Jan 2016

RumahCom – Bagi Anda yang akan membeli properti baik itu rumah, apartemen, kavling, maupun ruko, yang perlu diperhatikan bukan hanya harga dan bukti legalitasnya saja. Perihal pajak, juga harus Anda cermati agar tak menjadi bumerang di lain hari. Salah-salah, Anda bisa dianggap menggelapkan pajak.

Dikutip dari pajak.go.id, jika kasus penggelapan pajak atas properti dilakukan secara sengaja, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tax evasion dan termasuk tindakan melawan hukum. Jika tak ingin kejadian ini menimpa Anda, kenalilah jenis dan pengertian pajak properti yang berlaku di Indonesia.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dilansir laman Wikipedia.org, hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Undang-undang Nomor 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan lainnya.

Besarnya tarif pajak (bea) ditetapkan sebesar 5% yang dikenakan kepada pemilik atau pembeli rumah. Nilai yang diwajibkan membayar pajak dibatasi di atas Rp30 juta. Jenis pajak ini diatur oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 dan terhitung efektif mulai 1 Januari 1998.

Dalam undang-undang di atas, yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pribadi atau badan, yang meliputi jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, hadiah, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan pajak dan di luar pelepasan hak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah pajak yang dikenakan kepada properti, baik masih berupa tanah, maupun setelah dikembangkan menjadi beragam bentuk bangunan seperti rumah, ruko, dan lain-lain.

PBB merupakan pajak bersifat kebendaan, secara umum besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Dasar Penghitungan PBB telah diatur dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 jo. PP No.25 Tahun 2002. Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak atau NJKP, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

NJKP ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%. Besaran persentase NJKP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Pajak Penghasilan (PPh)

PPh diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang jumlahnya lebih dari Rp60 juta. Besarnya PPh adalah 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai penghasilan atas hak atas tanah dan bangunan.

Sedangkan pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak, yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh Final sebesar 1% dari nilai pengalihan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN atas penjualan properti dikenakan terhadap kegiatan penjualan bangunan baik berupa rumah, apartemen, kondominium maupun jenis-jenis lainnya. PPN terutang pada saat pembayaran uang muka maupun pada saat pelunasan pembelian. PPN akan dikenakan kepada Pembeli, dipungut oleh Penjual dengan catatan penjual adalah Pengusaha Kena Pajak.

Yang menjadi dasar pengenaan PPN tersebut adalah nilai transaksi sebenarnya, namun apabila nilai transaksi tersebut di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maka yang menjadi dasar pengenaannya adalah NJOP tersebut.

Penyerahan bangunan tersebut tidak seluruhnya terutang PPN. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dibebaskan dari pengenaan PPN.

 

Fathia Azkia
Penulis adalah content writer di Rumah.com. Untuk berkomunikasi dengan penulis, Anda dapat mengirim email ke: Fathiaazkia@rumah.com atau melalui Twitter: @fathianyaaa

Foto: Pixabay

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Berapa Harga Maksimal Rumah Bebas PPN?

RumahCom – Pemerintah melalui Departemen Keuangan mengeluarkan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) rumah murah untuk rakyat. PMK tersebut ditandatangani

Lanjutkan membaca12 Jun 2014

Awas, Rumah dan Apartemen Mewah Bakal Kena Pajak!

RumahCom – Rumah dan apartemen mewah “terancam” akan dikenakan pajak barang mewah. Pasalnya, Kementerian Keuangan berniat merevisi pajak penjualan rumah dan apartemen. Kedua jenis properti hu

Lanjutkan membaca23 Jan 2015

Aturan (Baru) Pajak Jadi Batu Sandungan Sektor Properti

RumahCom - Menurunnya target penerimaan pajak di sektor properti membuat Dirjen Pajak berwacana membuat kebijakan pajak properti barang mewah (PPnBM) 20%. PPnBM hanya dikenakan untuk properti yang dij

Lanjutkan membaca11 Feb 2015

Konsumen Properti Rp5 Miliar Kena Pajak 5% di Muka

RumahCom – Para pembeli rumah dan apartemen dengan harga Rp5 miliar atau lebih diwajibkan membayar pajak di awal pembelian. Hal ini diatur Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menentukan barang mewa

Lanjutkan membaca15 Mei 2015

Punya NPWP Lebih Mudah Mengajukan KPR?

RumahCom – Dalam proses pengajuan KPR (kredit pemilikan rumah), pihak bank mengajukan beberapa persyaratan. Salah satunya adalah konsumen harus memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak). Bagi karya

Lanjutkan membaca28 Mei 2015

Masukan