Inilah Kendala Program Sejuta Rumah yang Harus Dibenahi Pemerintah

Anto ErawanJanuari 29, 2016

RumahCom – Memasuki tahun kedua, Program Sejuta Rumah dinilai masih belum optimal. Bahkan, angka pencapaian pembangunan rumah sebanyak 667.668 unit yang disampaikan pemerintah dianggap banyak pihak tidak realistis, lantaran dinilai tidak mempunyai dasar perhitungan yang jelas.

Indonesia Property Watch (IPW) menilai kendala dan hambatan yang harus diurai memang masih banyak, lantaran belum adanya sinkronisasi dan koordinasi yang baik di pihak pemerintah sendiri.

“Program sejuta rumah masih belum memperlihatkan peran pemerintah dalam menyediakan rumah untuk MBR, dimana porsi pemerintah hanya 16,4% dari rencana satu juta unit rumah, sisanya diserahkan kepada pihak swasta. Melihat kondisi ini, maka program ini masih jauh dari pemenuhan public housing untuk MBR,” kata Ali Tranghanda, CEO IPW.

Menurutnya, strategi arah pembangunan program sejuta rumah pun masih belum terlihat jelas, sehingga masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri tanpa melihat aspek permintaan yang ada di masing-masing wilayah yang seharusnya diarahkan pemerintah sejak awal. Ketidakjelasan ini membuat orientasi pemerintah hanya bersifat fisik terbangun, tanpa memerhatikan kualitas dari rumah yang dibangun.

“Pemerintah perlu membuat grand strategy dan rencana target yang lebih detail untuk masing-masing wilayah,” imbuhnya.

Ketersediaan Lahan
Terkait bank tanah milik pemerintah, ketersediaan tanah menjadi faktor krusial yang belum dipersiapkan pemerintah. Pasalnya, ketersediaan lahan yang akan dibangun rumah sederhana oleh pengembang swasta diperkirakan hanya sustain dalam waktu 2-3 tahun. Setelah itu dikhawatirkan pengembang akan kesulitan mendapat tanah, karena harganya semakin tinggi dan pemerintah tidak punya instrumen untuk mengendalikan harga tanah.

“Tanah-tanah di sebagian lokasi yang akan dilalui infrastruktur cenderung akan meningkat dan pemerintah seharusnya dapat ‘mengamankan’ harga tanah tersebut melalui pengadaan atau instrumen lain, agar ketersediaan lahan untuk program sejuta rumah dapat terpenuhi. Digabungkannya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat seharusnya memberikan kelebihan untuk mengetahui secara dini tanah-tanah mana saja yang akan naik terkait rencana infrastruktur yang ada,” urai Ali.

Mengingat ketersediaan tanah menjadi ranah masing-masing Pemda—pasca otonomi daerah—maka Kementerian PUPR harus melakukan koordinasi dengan Pemda melalui Kemendagri agar segera direalisasikan tata ruang yang jelas bagi pengembangan MBR. Dengan demikian, road map Pemerintah untuk lokasi membangun program sejuta rumah semakin jelas ke depannya. Lokasi tanah dengan tata ruang yang jelas untuk perumahan MBR ini akan menjadi target dalam penyediaan infrastruktur dan dapat dikerjasamakan dengan swasta untuk pembangunan rumah MBR dengan program kemitraan.

Kendala-kendala Lain
Ali memaparkan, kendala lain yang dihadapi penyediaan rumah sederhana adalah belum adanya sinkronisasi antara Kementerian ESDM dengan Kementerian PUPR terkait kategori rumah MBR yang seharusnya memeroleh subsidi untuk listrik 900 watt.

“Berdasarkan pengamatan kami di lapangan, ternyata pihak PLN hanya mau men-supply listrik 1.300 watt untuk perumahan-perumahan yang ikut program sejuta rumah. Jadi, koordinasi pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Menyoal program hunian berimbang (1:2:3), sebaiknya pemerintah dengan pihak pengembang swasta diharapkan dapat mencapai titik temu dengan melihat pemenuhan kewajiban tidak harus dalam satu kawasan. Kewajiban membangun rumah sederhana dari pihak swasta dapat dikoordinasikan lokasinya dengan rencana strategi pengembangan dari pemerintah yang selama ini belum ada.

Untuk subsektor rusun sederhana, jelas Ali, agaknya perlu segera direvisi mengenai batasan luas minimum tipe 21 sampai 36. Dengan perkembangan yang ada saat ini, pengembang kesulitan untuk membuat rusun tipe 21 dengan standar harga yang ada. Pergerakan pasar memperlihatkan masih dimungkinkan dibangun rusuna di bawah tipe 21. Sebagai contoh, rusun tipe 18 masih layak huni membandingkan dengan luasan yang sama untuk rumah petak atau kontrakan. Selain itu juga pemerintah masih harus memberikan definisi yang lebih tegas mengenai luas tipe untuk membedakan antara gross area, semi gross, atau net area.

“Terakhir, rencana Tapera masih dianggap membebani para pengusaha. Untuk itu perlu dibuat alternatif pembiayaan dengan meningkatkan peran BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu sumber pembiayaan perumahan. Salah satu alternatif dapat dengan membentuk ‘BPJS Papan,’” sarannya.

Anto Erawan
Penulis adalah editor Rumah.com. Untuk berkomunikasi dengan penulis, Anda dapat mengirim email ke: antoerawan@rumah.com atau melalui Twitter: @AntoSeorang

Foto: Anto Erawan

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

2015, Rumah Sederhana Justru Dipasok Pengembang Besar

RumahCom – Kenaikan harga BBM bersubsidi di akhir 2014 lalu membuat pengembang memberi gimmick marketing yang memberi harapan kepada konsumen bahwa harga properti yang dibelinya akan segera naik di

Lanjutkan membacaJanuari 22, 2015

Mengapa Bubble Bisa Terjadi Jika WNA Miliki Properti?

RumahCom - Isu kepemilikan properti oleh warga negara asing (WNA) belakangan ini menimbulkan kesimpangsiuran informasi. Jika mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), maka WNA dimungkinkan memi

Lanjutkan membacaJuli 7, 2015

Izin Dipermudah, Muluskan Program Sejuta Rumah

RumahCom – Komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dan sejumlah kementerian untuk memberikan kemudahan perizinan bagi pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) disambut stake holder proper

Lanjutkan membacaSeptember 18, 2015

Terkait Sejuta Rumah, Ini Usulan REI untuk Pemerintah

RumahCom – Organisasi Pengembang Real Estat Indonesia (REI) mengapresiasi kinerja kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) yang telah mendorong Program Sejuta Rumah. Kendati demik

Lanjutkan membacaDesember 4, 2015

2015, Realisasi Program Sejuta Rumah Capai 667.668 Unit

RumahCom – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebut, pembangunan rumah di Indonesia sejak dicanangkannya Program Sejuta Rumah pada 29 April 2015 lalu mencapai 667.668 unit. Jumlah

Lanjutkan membacaJanuari 5, 2016

Masukan