UU Sudah Terbit, Tapera Masih Jadi Perdebatan

Fathia Azkia30 Des 2016

RumahCom – Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus mengatakan, Keputusan Presiden No.67/M/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah diterbitkan.

“Kepres ini telah diterbitkan pada tanggal 17 November Tahun 2016. Secara waktu memang melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Tapera. Hal ini dikarenakan berbagai pertimbangan, kendala dan juga proses seleksi anggota Komite Tapera dengan standar yang tinggi”, tuturnya.

Anggota Komite Tapera yang telah ditetapkan berdasarkan Kepres ini, sambung Maurin, terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua OJK, dan satu orang dari unsur Profesional yaitu Soni Loho (Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan).

Dengan ditetapkannya anggota Komite Tapera, maka otomatis mereka yang ditunjuk dapat melaksanakan tugasnya.

(Baca juga: Masyarakat Menunggu Efektifnya Program Tapera)

“Salah satu tugas dari Komite Tapera adalah melakukan seleksi komisioner dan deputi komisioner. Sebagai dasar Komite Tapera melaksanakan tugasnya sedang disusun Peraturan Presiden tentang tata cara pemilihan, syarat, larangan, fungsi, tugas, wewenang, dan pemberhentian komisioner dan atau deputi komisioner,” imbuhnya.

Adapun progres dari Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tersebut diatas, telah dilakukan harmonisasi dengan kementerian terkait dibawah koordinasi Kementerian HUKUM dan HAM dan saat ini disampaikan kepada Presiden.

Maurin menjelaskan, “Raperpres sudah disampaikan ke Sekretariat Negara untuk dilakukan proses pengesahan dan penandatanganan oleh Bapak Jokowi.”

Lebih jauh lagi, ia mengatakan untuk operasional Tapera selain dibutuhkan Kepres dan Perpres, dibutuhkan juga Peraturan Badan Pengelolaan (BP) Tapera.

“Sesuai dengan amanat Undang-Undang Tapera ada sepuluh peraturan BP Tapera yang harus dibuat tetapi itu merupakan bagian dari tugas Komisioner. Dan yang menjadi tugas pemerintah adalah merancang tujuh peraturan pemerintah,” katanya.

Sesuai dengan kesepakatan, ketujuh Peraturan Pemerintah ini akan dijadikan dua peraturan Pemerintah yaitu peraturan pemerintah tentang Penyelenggaraan Tapera dan peraturan pemerintah tentang penyertaan modal pemerintah.

Masih Tersandung Perdebatan

Maurin pun mengaku optimis Rancangan Peraturan Pemerintah ini akan selesai pada pertengahan tahun depan (2017). Ia juga mengingatkan satu hal yang masih menjadi perdebatan terkait Tapera.

“Ada salah satu unsur krusial yang masih menjadi perdebatan dalam Tapera yaitu mengenai penetapan besaran iuran Tapera oleh pemberi kerja. Perdebatan tersebut datang dari APINDO dan KADIN,” pungkasnya.

“Namun besaran atau range dari iuran Tapera oleh pemberi kerja sekitar 0,1–0,5 persen (maksimum). Untuk itu, segera akan dilakukan pembahasan dengan Apindo dan Kadin yang akan difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan”, lanjut Maurin.

Fathia Azkia
Penulis adalah content writer di Rumah.com. Untuk berkomunikasi dengan penulis, Anda dapat mengirim email ke: Fathiaazkia@rumah.com atau melalui Twitter: @fathianyaaa

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

UU Tapera Mudahkan Masyarakat Miliki Rumah

RumahCom - Diperkirakan akan segera rampung pada Maret 2016 ini, Rancangan Undang Undang (RUU) Tapera yang dibahas  Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, saat ini prosesnya sudah

Lanjutkan membaca4 Feb 2016

Inilah Keuntungan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat

RumahCom - Rancangan Undang–undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang saat ini masih dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI, diperkirakan akan rampung Maret 2016. Digadang sebagai

Lanjutkan membaca10 Feb 2016

Freelance dan Pedagang UKM Kini Gampang Ajukan KPR

RumahCom - Berbagai upaya terus digodok Pemerintah dalam memberi solusi bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin memiliki rumah. Hasilnya, Pemerintah melalui Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) aka

Lanjutkan membaca24 Agu 2016

Skema Tapera Bagi Pekerja Informal Masih Digodok

RumahCom – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menyiapkan skema Bantuan Pembiayaan Berdasarkan Tabung

Lanjutkan membaca23 Sep 2016

Komite Terbentuk, Tapera Siap Luncur 2018

RumahCom – Komite Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) saat ini telah terbentuk yang terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Komisioner Oto

Lanjutkan membaca15 Des 2016

Masukan