Setelah UU Tapera Disahkan, Pemerintah Akan Lakukan Hal Ini

Anto ErawanFebruari 26, 2016

RumahCom – Pasca-disahkannya Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Selasa (23/2), Pemerintah akan membentuk Komite Tapera yang harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan setelah diundangkan.

Komite Tapera terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan profesional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

“Komite Tapera bertugas menetapkan kebijakan umum dan strategis dari pengelolaan Tapera dan juga melakukan seleksi Badan Pelaksana (BP) Tapera untuk selanjutnya diusulkan kepada Presiden dan ditetapkan melalui Kepres (Keputusan Presiden),” kata Maurin Sitorus, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahan KemenPUPR.

Selain itu, imbuhnya, pasca diundangkannya UU Tapera, dalam kurun waktu dua tahun, terdapat 10 Peraturan Pelaksanaan Tapera, di samping 7 PP dan 1 Perpres (Peraturan Presiden) yang harus diselesaikan.

“Targetnya, kalau bisa semakin cepat semakin bagus. Tapi pengalaman menunjukkan, pembuatan PP tidak gampang, apalagi lintas sektoral. Bisa saja di 2018 (UU Tapera) baru berlaku, karena banyak yang harus dibenahi,” tambah Maurin.

Non-MBR Dapat Potongan Iuran Tapera

Maurin menjelaskan, UU Tapera dibuat sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyejahterakan rakyat, khususnya bidang perumahan. UU Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembangunan perumahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dana ini didapat dari iuran pekerja—baik MBR maupun dan non-MBR—dan pemberi kerja (perusahaan) sebagai bentuk gotong royong.

“Jadi, masyarakat berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah sama-sama membayar iuran, tapi yang berhak menggunakan adalah MBR,” tutur Maurin.

Namun, dia mengatakan bukan berarti iuran yang dibayarkan oleh non-MBR menjadi hilang. Dana dapat dicairkan saat kepesertaannya berakhir, yaitu ketika pekerja pensiun, atau bagi pekerja mandiri, saat usianya mencapai 58 tahun. Kepesertaan juga berakhir apabila tidak membayar iuran selama lima tahun berturut-turut atau meninggal dunia.

“Pada saat kepesertaan berakhir, peserta Tapera akan mendapatkan hasil simpanan ditambah dengan bunganya,” imbuh Maurin.

Manfaat Tapera bagi MBR adalah untuk membeli rumah, membangun rumah sendiri (apabila sudah mempunyai tanah sendiri). Selain itu, bisa juga bagi MBR yang ingin merenovasi rumah miliknya.

Untuk besaran iurannya, Maurin mengatakan saat ini belum ditentukan dan akan ditentukan melalui Peraturan Pemerintah (PP), yang pembuatannya paling lambat dua tahun setelah UU Tapera ini diundangkan.

“Jadi di dalam undang-undang yang sudah disetujui kemarin, tidak ada besaran simpanan. Dalam draft awal saat DPR menyerahkan RUU kepada Presiden memang disebutkan besarannya 3% yang dibayarkan oleh pekerja 2,5% dan pemberi kerja 0,5%. Namun pemerintah mengusulkan (besaran iuran) itu di drop,” katanya.

Anto Erawan
Penulis adalah editor Rumah.com. Untuk berkomunikasi dengan penulis, Anda dapat mengirim email ke:antoerawan@rumah.com atau melalui Twitter: @AntoSeorang

Foto: Anto Erawan

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

UU Tapera Mudahkan Masyarakat Miliki Rumah

RumahCom - Diperkirakan akan segera rampung pada Maret 2016 ini, Rancangan Undang Undang (RUU) Tapera yang dibahas  Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, saat ini prosesnya sudah

Lanjutkan membacaFebruari 4, 2016

Inilah Keuntungan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat

RumahCom - Rancangan Undang–undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang saat ini masih dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI, diperkirakan akan rampung Maret 2016. Digadang sebagai

Lanjutkan membacaFebruari 10, 2016

Besaran Simpanan Tapera Belum Final

RumahCom – Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang rencananya akan dirilis Maret mendatang masih dalam pembahasan. Salah satu poin yang tengah dibahas adalah besaran simpanan tabungan

Lanjutkan membacaFebruari 12, 2016

Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat Disahkan

RumahCom – Setelah beberapa tahun digodok, akhirnya Rancangan Undangan-undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) disahkan menjadi undang-undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sela

Lanjutkan membacaFebruari 24, 2016

Pengusaha Tolak UU Tapera, Ini Jawaban Pemerintah

RumahCom – Menyusul keberatan sejumlah pengusaha terkait Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) bermaksud merangkul semua stake

Lanjutkan membacaFebruari 26, 2016

Masukan