Pemerintah Sadari Perizinan Jadi Hambatan Sejuta Rumah

Fathia AzkiaAgustus 22, 2016

RumahCom –  Pasokan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tahun 2015 kemarin tercatat hanya mencapai 690 ribuan unit. Sementara menurut pu.go.id, data per Agustus 2016 menunjukkan angka 400 ribu unit rumah yang telah terbangun.

Total 400 ribu tersebut terdiri dari 220.000 unit penyaluran pembiayaan perumahan oleh BTN, 100.000 unit dari pemerintah pusat, 8.800 dari pemerintah daerah, 16.000 unit dari kementerian dan lembaga lain, dan sisanya dari perumahan komersial.

Untuk tahun ini target Program Sejuta Rumah terdiri dari 700.000 unit untuk MBR dan 300.000 unit lainnya untuk non MBR.

Kesimpulannya, hanya tersisa waktu empat bulan lagi untuk mengejar target hingga mencapai angka satu juta rumah.

Berbagai fakta ditelaah guna menemukan kendala utama yang memicu sukarnya program ini berjalan secara optimal. Ternyata, perizinan merupakan masalah terbesar yang dialami sejumlah pengembang.

Untuk menyederhanakan perizinan, Pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 1/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan baru lainnya adalah Perpres Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Inpres Nomor 3/2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan.

Penyederhanaan perizinan ini semata-mata ditujukan untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi MBR.

Beberapa kemudahan perizinan antara lain adalah kemudahan administrasi dan pelayanan, kemudahan waktu penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan kemudahan dalam bantuan teknis dan informasi.

Kemudahan tersebut diberikan pada penyediaan rumah, baik dalam bentuk rumah sederhana tapak maupun rumah susun sederhana yang dibangun sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah.

Perizinan Memakan Biaya Besar

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, mengatakan, “Program Sejuta Rumah bukan program yang hanya dilihat dari aspek fisiknya saja namun masih banyak aspek lainnya, seperti aspek pembiayaan dan regulasi.”

Syarif mengakui bahwa dalam perjalanannya masih banyak masalah penyediaan perumahan yang belum clear sampai saat ini.

“Ada beberapa poin yang menjadi persoalan dan salah satunya yaitu masih menyangkut perizinan,” ujarnya.

“Sebabnya adalah perizinan ini bersifat high cost dan memakan waktu yang lama dan hal tersebut yang akan terus disempurnakan oleh Pemerintah,” Syarif menambahkan.

“Jadi, mewujudkan sebuah rumah ternyata tidak hanya membangun fisik saja tapi sangat ditentukan oleh regulasi yang ada,” Syarif menambahkan.

Dengan adanya penyederhanaan regulasi maka akan ada peningkatan dan percepatan terwujudnya pembangunan sejuta rumah setiap tahunnya.

“Saya yakin kemudahan perizinan jika dapat terealisasi dengan baik, maka akan lebih baik lagi, karena ada yang sampai satu tahun belum keluar juga izinnya,” ia menjelaskan.

Selain memberikan kemudahan perizinan, Pemerintah juga memberikan bantuan pembiayaan perumahan untuk mendukung Program Sejuta Rumah khususnya bagi MBR.

Beberapa bantuan tersebut antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Bantuan Uang Muka (BUM), pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah sederhana tapak dan rusunami, dan pemberian PSU untuk rumah sederhana tapak.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus mengatakan bahwa penyederhanaan perizinan ini selalu disuarakan oleh pengembang.

Karena terkait perizinan, selama ini dianggap tidak ada kepastian waktu dan biayanya.

Maurin menambahkan bahwa untuk 2016, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran FLPP senilai Rp9,22 triliun untuk memfasilitasi penerbitan KPR FLPP sebanyak 84.000 unit.

Sementara dana SSB dialokasikan sebesar Rp 2,05 triliun dan Bantuan Uang Muka (BUM) sebesar 1,2 triliun.

Fathia Azkia
Penulis adalah content writer di Rumah.com. Untuk berkomunikasi dengan penulis, Anda dapat mengirim email ke:Fathiaazkia@rumah.com atau melalui Twitter: @fathianyaaa

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Memahami Hak, Kewajiban, dan Larangan dalam KPR Subsidi

RumahCom – Pasokan rumah subsidi yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia hingga kini masih terus bertambah. Daftarnya pun cukup mudah ditemukan, bisa ditelusuri melalui situs online properti

Lanjutkan membacaJuni 3, 2016

Antusiasme Konsumen terhadap Rumah Murah di Tahun 2016

RumahCom – Apakah Anda saat ini sedang mencari rumah harga murah? Namun, masih bimbang, takut karena kondisi properti sedang lesu? Menurut pakar properti, siklus properti yang sedang lesu ini pe

Lanjutkan membacaJuli 13, 2016

Ketua REI Jateng: SSB Diharap Sukseskan Sejuta Rumah

RumahCom – Juni lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melakukan Sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan d

Lanjutkan membacaJuli 29, 2016

Pengajuan KPR Subsidi Kini Hanya Butuh 3 Hari!

RumahCom – Pemerintah melalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merilis aplikasi elektronik Fasilitas

Lanjutkan membacaAgustus 5, 2016

Bagaimana Nasib Pasokan Rumah MBR Tahun Ini?

RumahCom – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, optimistis suplai perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2016 dapat melangkahi jumlah tahun lalu.

Lanjutkan membacaAgustus 15, 2016

Masukan