Gajian Tiba, Segera Lunasi PBB Sebelum Kena Denda!

Fathia AzkiaAgustus 25, 2016

RumahCom – Enam hari lagi atau tepatnya 31 Agustus 2016 merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku bagi seluruh Wajib Pajak.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki tanah dan bangunan/properti pun diwajibkan untuk membayar PBB.

Dasar Penghitungan PBB telah diatur dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 jo. PP No.25 Tahun 2002. Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak atau NJKP, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

NJKP ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%. Besaran persentase NJKP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Sementara tarif pajak seperti yang tertuang dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994, adalah sebesar 0,5 %. Dan di dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 jo. Pasal 2 (3) KMK-523/KMK.04/1998 diatur tentang dasar pengenaan PBB.

Dalam hal ini yang menjadi Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Bagi WP (Wajib Pajak) yang baru pertama kali terkena PBB, berikut Rumah.com contohkan simulasi perhitungan yang berlaku hingga saat ini.

Contoh: Sebuah rumah dengan bangunan 100 M2 berdiri di atas lahan 200 M2. Misalnya, berdasarkan NJOP (nilai jual obyek pajak) harga tanah Rp700.000 per M2 dan nilai bangunan Rp600.000 per M2. Berapa besaran PBB yang harus dibayar oleh pemilik rumah tersebut?

* Harga tanah : 200 M2 x Rp700.000         = Rp140.000.000

* Harga Bangunan : 100 M2 x Rp600.000  = Rp60.000.000     +

* NJOP sebagai dasar pengenaan PBB    = Rp200.000.000

* NJOP Tidak Kena Pajak                          = Rp12.000.000

* NJOP untuk penghitungan PBB              = Rp188.000.000

NJKP (Nilai Jual Kena Pajak): 20% x Rp188.000.000

= Rp37.600.000

Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang :

0,5% x Rp37.600.000                                 = Rp188.000

* Faktor Pengurangan / Stimulus               = Rp15.000      

PBB YANG HARUS DIBAYARKAN           = Rp173.000

Bagaimana denda keterlambatan?

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada bulan Mei lalu telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam peraturan itu disebutkan bahwa PBB yang tidak atau kurang dibayar akan dikenakan denda administrasi sebesar dua persen per bulan dari PBB yang tidak atau kurang dibayarkan.

“Surat Tagihan Pajak (STP) PBB memuat PBB atau yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan denda administrasi sebesar 2 persen per bulan dari PBB yang tidak atau kurang dibayar,” bunyi Pasal 3 ayat (1) peraturan itu, sebagaimana dilansir laman resmi setkab.go.id.

Denda administrasi, menurut peraturan itu, dihitung dari saat jatuh tempo sampai tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dari bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Fathia Azkia
Penulis adalah content writer di Rumah.com. Untuk berkomunikasi dengan penulis, Anda dapat mengirim email ke: Fathiaazkia@rumah.com atau melalui Twitter: @fathianyaaa

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Siapa Saja yang Bisa Bebas PBB?

RumahCom - Guna menindaklanjuti wacana mengenai formulasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat tidak mampu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Bad

Lanjutkan membacaApril 13, 2015

31 Agustus Jatuh Tempo Bayar PBB, Sudah Tahu Caranya?

RumahCom – Warga Indonesia yang memiliki tanah dan bangunan (properti) diwajibkan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tiap tahunnya.PBB ialah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/a

Lanjutkan membacaFebruari 12, 2016

Rencana Penghapusan PBB Bagi Luas Tanah di Bawah 100M2

RumahCom – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Suku Dinas Pelayanan Pajak dan lembaga hukum, hingga kini masih membicarakan rencana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bagi wajib pajak ya

Lanjutkan membacaFebruari 12, 2016

Wah! Bayar PBB Bisa Melalui ATM!

RumahCom - Masyarakat yang baik adalah mereka yang tidak telat membayar pajak. Meski sekilas terdengar bijak, namun kondisi di lapangannya, masih ada segelintir orang yang sukar membayar pajak tepat w

Lanjutkan membacaJuli 29, 2016

Masukan