Jegal Makelar Tanah, Pemerintah Pajaki Tanah Menganggur

Boy LeonardJanuari 31, 2017

Jegal Makelar Tanah, Pemerintah Pajaki Tanah Menganggur

RumahCom – Pemerintah menyiapkan langkah mengantisipasi spekulan lahan dengan mengenakan pajak progresif terhadap lahan yang menganggur.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) berencana memajaki secara progresif tanah yang tidak digunakan secara produktif.

Hal ini dilakukan agar lahan-lahan kosong pada berbagai daerah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan rencana pemajakan ini masih dalam proses pembahasan dengan perumusan yang benar-benar baik sehingga tidak akan menimbulkan distorsi nantinya.

Tujuan pajak progresif ini sendiri dibuat untuk menghilangkan spekulan di tanah yang tidak produktif.

“Orang jangan punya uang taruh di tanah yang tidak berikan manfaat apa-apa. Tanah itu harus berikan manfaat dan tingkat produktivitas yang tinggi,” ungkapnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, seperti dikutip dari Okezone.

Ia menerangkan, skema untuk kebijakan ini masih perlu dibahas kembali oleh pemerintah secara mendalam.

Selain itu, peraturan yang rencananya dimasukkan ke bentuk undang-undang ini harus memberikan efek jera bagi pelaku spekulan tanah.

(Simak juga: Pemerintah Akui Kekurangan Lahan untuk MBR)

“Misalnya, ada proyek Patimban. Orang beli tanah macam-macam. Kan kita tahu harga tanah sekarang berapa, misalnya Rp10.000 per meter. Nanti kalau dijual misalnya harga Rp100.000, yang Rp90.000 itu diprogresifkan pajaknya supaya orang tidak berspekulasi tanah,” katanya.

Sofyan juga mengantisipasi para spekulan yang bersembunyi di balik alasan land bank atau cadangan lahan untuk kawasan industri atau perumahan.

Sehingga, tidak akan ada spekulan tanah yang mengatakan untuk industri dan perumahan hanya untuk menunggu harga tinggi.

“Land bank harus ada proposalnya. Kita akan lihat, land bank perumahan, land bank kawasan industri, kita akan pertimbangkan,” katanya.

“Intinya, jangan orang beli tanah alasan land bank dan lain-lain hanya untuk di-idle-kan saja, mengharapkan harga naik. Tapi kalau misalnya itu bagian dari eksekusi program, kawasan industri harus luas, kawasan perumahan harus luas, kita mengerti,” jelasnya.

Pemerintah pun segera mengajukan regulasi terkait pajak progresif tanah nganggur ini. “Undang-undang pertanahannya akan diajukan ke DPR pada pertengahan Februari,” jelas Sofjan.

Mantan Menteri BUMN ini memaparkan, tujuan utama dari aturan ini adalah memangkas aksi spekulan atau biasa disebut calo atau makelar.

“Jadi, mereka ini yang beli tanah seharga Rp100 ribu per meter persegi. Lalu disimpan dulu. Dan nanti dia jual lagi kalau harganya sudah Rp1 juta. Nah, gain ini yang jadi sasaran kita,” kata dia.

Dia mengatakan, aksi spekulan yang populer dengan nama calo dan makelar membuat harga tanah tidak rasional lagi. “Harga tanah kini gila-gilaan. Tapi, (tanah tersebut) tidak memberikan nilai lebih,” jelas dia.

Pemerintah saat ini sedang mendorong pembangunan rumah lewat Program Sejuta Rumah. Dalam setahun, Pemerintah menargetkan pembangunan satu juta rumah, sebanyak 70 persen difokuskan pada rumah subsidi dan rumah murah.

Tertarik memiliki rumah subsidi dan rumah murah di bawah Rp200 Juta? Cek puluhan pilihannya di sini.

Foto ilustrasi: Suvarna Sutera

Boy Leonard

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Kembangkan Proyek Terpadu, WIKA Akuisisi Lahan di Surabaya

RumahCom – Pengembang konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mengakuisisi sebidang lahan di Ngagel, Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan mengakuisisi lahan dan bangunan bekas pabrik milik PT Boma Bism

Lanjutkan membacaJanuari 5, 2015

Ini yang Terjadi Bila Mengabaikan Tata Ruang!

RumahCom - Penataan ruang merupakan salah satu aspek pembangunan nasional yang paling inkonsisten dalam pelaksanaannya. Padahal, penataan ruang yang kokoh mampu membatalkan hak atas tanah. “Hak a

Lanjutkan membacaOktober 22, 2015

Bekas Tanah Sengketa di Cirebon Dikembangkan Jadi Kawasan Terpadu

RumahCom - Kota Cirebon terus jadi sasaran investasi. Setelah hotel-hotel berbintang dan kawasan perumahan elit dibangun, investasi terbaru senilai Rp3 triliun akan segera diwujudkan di kawasan Kelura

Lanjutkan membacaNovember 5, 2015

Pemerintah Akui Kekurangan Lahan untuk Perumahan MBR

RumahCom – Awal 2017, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera merampungkan rancangan Peraturan Pemerintah tentang bank tanah. Menurut Menteri ATR/Kepala BPN,

Lanjutkan membacaNovember 21, 2016

Masukan