Pembangunan Rumah Subsidi Diawasi

Fathia AzkiaAgustus 30, 2017

RumahCom – Demi meningkatkan kualitas rumah subsidi bagi masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menerapkan mekanisme Pengendalian dan Pengawasan atau disingkat Wasdal.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti mengatakan, mekanisme tersebut terdiri dari lima tahapan yakni tahap persiapan, tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, paska konstruksi dan tahap verifikasi.

“Pada tahap persiapan, badan hukum/pengembang menyusun proposal yang berisi design, perencanaan dan dokumen-dokumen perizinan yang kemudian dilaporkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).”

“Kemudian tahap selanjutnya pra konstruksi, yakni apabila proposal sudah lengkap maka PTSP dapat menerbitkan IMB,” katanya.

Setelah mendapatkan IMB, pengembang akan langsung dapat melakukan konstruksi awal bangunan, sarana dan prasarana umum di bawah pengawasan dinas teknis, dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan bantuan pendampingan oleh Kementerian PUPR.

Selanjutnya memasuki tahap paska konstruksi, PTSP menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi bangunan yang sudah lolos tes pemeriksaan.

“Dan apabila sudah terbit SLF, maka debitur yang membeli rumah subsidi dapat melakukan akad. Tahap ini disebut tahap verifikasi d debitur bersama bank melakukan verifikasi, terang Direktur Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan, Arvi Agyantoro.

Terkait dengan SLF, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan mengatakan, “Intensitas sosialisasi kepada pemda terkait PP. No. 64 tahun 2016 dan SLF perlu ditingkatkan dikarenakan masih banyaknya kabupaten dan kota yang belum mengimplementasikan hal tersebut, sehingga menyulitkan pengembang dalam membangun rumah bersubsidi.”

Lihat juga: Berburu Rumah Subsidi di Tangerang

SLF diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka menjamin kualitas perumahan bersubsidi. Meski demikian, pengawasannya tetap membutuhkan keterlibatan pihak lainnya.

“Peran dari masing-masing pelaku perumahan dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian kualitas rumah subsidi perlu untuk didefinisikan sejelas mungkin, guna pengawasan dan pengendalian ke depannya dapat berjalan secara efektif dan efisien,” imbuh Lana.

Selanjutnya, Pemerintah juga akan mensyaratkan Pemda dan pengembang untuk terlibat dalam proses pembangunan perumahan.

“Pemda harus memiliki tenaga ahli bersertifikat, begitupula dengan pengembang harus punya sertifikat keahlian dalam membangun rumah. Untuk tim pemeriksa juga akan diberikan pelatihan dan bersertifikat.”

“Pemerintah tengah menyusun database pengembang yang diperoleh lewat asosiasi pengembang, dan kami juga sedang merancang mekanisme hotline untuk melayani pengaduan dari masyarakat,” katanya.

Baca juga: Batas Penghasilan MBR Naik, Banyak Orang Bisa Dapat Rumah Subsidi

Selain itu, Pemerintah pun berencana melaksanakan dekonsentrasi bidang pembiayaan perumahan menjelang akhir Tahun 2017.

“Kami telah mengalokasikan dana untuk dekonsentrasi yang akan dilaksanakan di 16 provinsi dengan total dana sebesar Rp16,3 miliar, diharapkan dengan adanya dana dekonsentrasi ini dapat lebih mendorong semangat Pemda dalam pembangunan perumahan,” urainya.

Di sisi lain, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Budi Hartono mengatakan, pihaknya saat ini sudah melakukan pengawasan kepenghunian rumah bersubsidi maupun ketepatan sasaran subsidi perumahan.

“Ketepatan sasaran kami lakukan melalui pengecekan KTP yang sudah terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sementara terkait hunian rumah bersubsidi kami melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan. Kami memberikan teguran baik secara langsung atau tidak langsung kepada debitur yang belum menghuni rumah bersubsidi,” tukasnya.

Apakah Anda merupakan golongan MBR yang punya gaji di bawah Rp4 Juta, dan tengah mencari rumah subsidi? Temukan puluhan pilihan rumah subsidi di berbagai daerah di seluruh Indonesia di sini!

Fathia Azkia
Penulis adalah content writer di Rumah.com. Untuk berkomunikasi dengan penulis, Anda dapat mengirim email ke: Fathiaazkia@rumah.com atau melalui Twitter: @fathianyaaa

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Lima Rumah Subsidi Rp100 Jutaan di Jawa Tengah

RumahCom – Pemerintahan era Joko Widodo – Jusuf Kalla hingga kini masih menggalakan Program Sejuta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang berpendapatan Rp2,5 juta hingga Rp4 juta

Lanjutkan membacaMei 16, 2016

Pilihan Rumah Subsidi Terbaru di Bogor

RumahCom – Memiliki hunian sendiri, meski ukurannya kecil dan merupakan rumah bersubsidi, rasanya tetap jadi kebanggan bagi sebagian orang. Sebab, ketika seseorang telah mampu membeli rumah, itu ar

Lanjutkan membacaJuli 19, 2017

Masyarakat Bawah Hanya Mampu Cicil Rumah Rp500 Ribu/Bulan

RumahCom – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perumnas terus berupaya menjadi ujung tombak Indonesia dalam penyediaan rumah bagi rakyat, sekaligus mengatasi masalah backlog (kesenjangan) perumahan.Se

Lanjutkan membacaAgustus 1, 2017

Hunian Rp200 Jutaan di Jakarta, Dekat Stasiun Tanjung Barat. Mau?

Rumah.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus berupaya menyediakan hunian terjangkau di lokasi strategis.Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut, rentang harga

Lanjutkan membacaAgustus 19, 2017

PUPR Rilis Kredit Rumah Bagi Pekerja Informal

RumahCom – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi meluncurkan Pembiayaan Mikro Perumahan (PMP) untuk rumah swadaya bagi pekerja informal yang berpenghasilan

Lanjutkan membacaAgustus 28, 2017

Masukan