Tagihan PBB, Bisakah Dikurangi?

Fathia AzkiaAgustus 30, 2017

RumahCom – Setiap tahun, para pemilik properti baik itu rumah, apartemen, maupun rumah toko (ruko) pasti akrab dengan datangnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atau disingkat SPPT PBB.

Besarannya sendiri, seperti yang tertuang dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994, tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 persen.

Baca juga: Telat Bayar PBB Denda 2% per Bulan

Dan di dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 jo. Pasal 2 (3) KMK-523/KMK.04/1998 diatur tentang dasar pengenaan PBB. Dalam hal ini yang menjadi Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Akan tetapi, merujuk ketentuan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, iuran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ternyata bisa diajukan untuk diringankan asal menyangkut beberapa sebab.

Salah satunya jika Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah, yang nilai jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.

Untuk pengajuan keringanan sendiri bisa dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

  1. Permohonan pengurangan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP).
  2. Isi surat permohonan menyebutkan prosentase pengurangan yang dimohonkan
  3. Melampirkan surat pernyataan dari Wajib Pajak; fotokopi Kartu Keluarga; fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau dokumen pendukung lainnya.
  4. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sejak SPPT/SKP diterima WP atau sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
  5. Pengurangan secara kolektif diajukan sebelum SPPT diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Sementara besarnya pengurangan bisa mencapai 75% dari PBB yang terutang dalam berbagai kondisi tertentu. Sedangkan dalam kasus Wajib Pajak merupakan orang pribadi yang berpenghasilan rendah, keringanan yang diberikan bisa mencapai 100% dari PBB yang terutang.

SPPT PBB akan diberikan bagi Wajib Pajak yang sejatinya sudaha memiliki hunian sendiri. Tertarik punya rumah baru? Klik rumah.com/perumahan-baru dan temukan puluhan apartemen dan rumah dengan harga mulai Rp100 Jutaan.

Fathia Azkia
Penulis adalah content writer di Rumah.com. Untuk berkomunikasi dengan penulis, Anda dapat mengirim email ke: Fathiaazkia@rumah.com atau melalui Twitter: @fathianyaaa

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Mengenal dan Memahami Jenis Pajak Properti

RumahCom – Bagi Anda yang akan membeli properti baik itu rumah, apartemen, kavling, maupun ruko, yang perlu diperhatikan bukan hanya harga dan bukti legalitasnya saja. Perihal pajak, juga harus Anda

Lanjutkan membacaJanuari 19, 2016

Simulasi Perhitungan Pajak Beli Rumah Baru

RumahCom – Jelang pergantian tahun, ada segelintir orang yang menargetkan rumah baru sebagai resolusi 2017 yang wajib tercapai. Pertimbangannya bisa jadi karena tidak ingin terus menerus tinggal di

Lanjutkan membacaDesember 15, 2016

Sekarang, BPHTB Bisa Diurus Secara Online

RumahCom - Salah satu yang membuat kening kita berkerut saat membeli rumah adalah jenis pajak yang dikenakan. Tak semua orang mengenal jenis-jenis pajak tersebut. Besarnya pajak tergantung dari jenis,

Lanjutkan membacaApril 13, 2017

Masukan