Inventarisasi Lahan IKN Masih Dirampungkan, Jokowi Tinjau Lahan Ibu Kota Baru

Desember 26, 2019

RumahCom-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional masih merampungkan inventarisasi penggunaan lahan. Keseriusan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan terlihat dari peninjauan lokasi langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota, persoalan lahan harus diselesaikan dalam mempersiapkan tahapan selanjutnya yakni kelancaran konstruksi. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam kesempatan peninjauan IKN mengungkapkan tengah merampungkan inventarisasi penggunaan lahan IKN.

“Kementerian ATR/BPN sekarang sudah melakukan perampungan proses inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada lahan yang akan dibangun menjadi ibu kota negara,“ ujarnya.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur saat ini telah menjadi buah bibir masyarakat di Indonesia. Nampaknya hal tersebut sedang disiapkan serius oleh pemerintah. Terbukti, Selasa (17/12/2019) Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau langsung lokasi calon ibu kota baru Indonesia tersebut yang berada di kawasan konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT ITCI, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dalam keterangannya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan finalisasi kebutuhan lahan.

Baca selengkapnya: Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Untuk Jual Beli Rumah Dan Tanah

“Sudah di  putuskan luasan lahan untuk IKN  256.000 hektare yang akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota. Kemudian kawasan intinya ada 56.000 hektare dan untuk kawasan pemerintahnya 5.600 hektare. Kira-kira titiknya ada di sini tapi istana ada dimana, kantor ini ada di mana yang menentukan arsitek dan urban planner,” ujar Presiden Joko Widodo.

“Setelah desain gagasan diputuskan kemudian digambar secara detail, mungkin dalam waktu 6 bulan dan kita perkirakan pertengahan tahun 2020 pembangunan infrastruktur sudah akan dimulai,” tambah Joko Widodo.

Temukan lebih banyak lagi panduan dan tips membeli rumah dalam Panduan dan Referensi

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah 

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Pindahnya Ibu Kota Bisa Munculkan Spekulan Tanah

RumahCom – Diinisiasi sejak era Presiden Soekarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia, wacana tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta kini kembali mencuat.Kali ini, pada periode kepemimpina

Lanjutkan membacaJuli 17, 2017

Ibu Kota Pindah ke Luar Jawa, Bagaimana Potensinya

Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke luar pulau Jawa. Rencana pemindahan ibu kota bisa berimbas pada perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN). Diperkirakan jumlahnya seki

Lanjutkan membacaMei 29, 2019

Cegah Alih Fungsi, Mafia Tanah Harus Diberantas

RumahCom-Pemerintah sudah mulai bergegas untuk memberantas mafia tanah. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengatakan, tata ruang diharapkan mampu mencegah adanya alih fungsi tanah. Pemberantas

Lanjutkan membacaNovember 26, 2019

Tahun Depan, 120 Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Siap Diperdakan

RumahCom-Kementerian ATR/BPN akan megintegrasikan peraturan daerah Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Di tahun depan pemerintah sebanyak 120 RDTR akan s

Lanjutkan membacaDesember 13, 2019

Kementerian ATR/BPN meluncurkan aplikasi SIGTORA (Sistem Informasi Geografis Tanah Objek Reforma Agraria)

RumahCom-Kementerian ATR/BPN meluncurkan aplikasi SIGTORA (Sistem Informasi Geografis Tanah Objek Reforma Agraria) berbasis mobile. Sistem mobile ini berguna untuk pengambilan dan pengolahan data P4T

Lanjutkan membacaDesember 16, 2019

Masukan