pasar properti nasional

Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke luar pulau Jawa. Rencana pemindahan ibu kota bisa berimbas pada perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN). Diperkirakan jumlahnya sekitar 1,5 juta orang, termasuk anggota keluarga para ASN tersebut.

Perpindahan Ibu Kota dan perangkat pendukungnaya tersebut sudah pasti akan mendorong peningkatan permintaan hunian di luar Jawa, terutama pada kota tujuan Ibu Kota baru.

Adapun berdasarkan pemaparan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, ada empat kandidat wilayah Ibu Kota baru di dua daerah di Kalimantan Tengah dan Timur yang masih belum ditentukan, yakni Palangkaraya, Bukit Soeharto, Tangkiling, serta Pulang Pisau.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun lalu menyebutkan bahwa kontribusi Kalimantan 8,2 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,91 persen.

Adapun untuk kriteria penentuan lokasinya pertama adalah Ibu Kota diharapkan berada di lokasi strategis yang berada di tengah wilayah Indonesia. Kemudian, wilayah yang memiliki lahan luas milik pemerintah BUMN perkebunan untuk mengurangi biaya investasi dan aman dari bencana. Selain itu, juga harus minim konflik sosial dan memiliki budaya terbuka untuk menerima pendatang dan perubahan.

Lantas bagaimana potesni daerah-daerah tersebut?

Dari sisi ekonomi, Kalimantan memang masih lebih rendah pertumbuhannya jika dibandingkan dengan pulau tetangganya yakni Sumatera dan Sulawesi. Selama ini sumber ekonomi di Kalimantan masih mengandalkan aktivitas pertambangan dan kehutanan. Komoditas tersebut tergolong rentan terhadap volatilitas pasar global.

Ini berarti saat harga komoditas jatuh, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan juga akan ikut jeblok. Otomatis, harga properti juga ikut terpengaruh. Selain itu, aktivitas pertambangan dan perkebunan di Kalimantan dapat menyebabkan ketimpangan lingkungan. Hal ini perlu dipertimbangkan ketika memilih hunian yang jauh dari aktivitas pertambangan.

Di sisi lain, dari sisi infrastruktur, Kalimantan Selatan cukup mumpuni dengan jalan tol Samarinda-Balikpapan. Wilayah ini juga sudah memiliki jangkauan transportasi yang memadai dengan beroperasinya dua bandara.

Dari sisi pengembang pun tidak masalah bila dilibatkan mendanai mendanai pembangunan fasilitas hunian dan komersial di ibukota baru. Setidaknya akan ada captive market sebanyak 1,5 juta orang di ibu kota baru tersebut yang dari sisi properti pasti membutuhkan rumah, kawasan komersil, hotel, ruang pertemuan, pusat perbelanjaan, sarana hiburan dan rekreasi, serta fasilitas kota lainnya.

Hanya saja pengembang memerlukan insentif-insentif bagi swasta yang menjadi pionir dan membiayai sendiri pembangunan kota baru. Tak hanya itu, terkait jaminan keamanan (secure) tanah dan pengendalian tanah. Pemerintah perlu mengendalikan tata ruang dan mengimplementasikan tata ruang tersebut dengan baik.

Selama ini pengembangan kota-kota baru di Jabodetabek selama ini dipenuhi banyak spekulasi, dan kondisi itu menjadi tantangan besar dari sisi harga dan waktu.

Setidaknya ada 34 kota baru di Jabodetabek, dengan luas areal rata-rata sekitar 60 ribu hektare. Hampir semuanya kini menjadi kota-kota baru yang mandiri termasuk menciptakan sentra-sentra pemerataan ekonomi masyarakat. Contohnya di BSD, Bintaro, Karawaci, dan sebagainya itu luasnya rata-rata mencapai 60 ribu hektare, dan itu dikembangkan sekitar 20-30 tahun lamanya.

Fathia Azkia
Penulis adalah Editor di Rumah.com. Punya pertanyaan seputar beli rumah dan KPR? Klik Tanya Properti Rumah.com!

KIRIM KOMENTAR