Hore… Sekarang Rumah Subsidi Bebas PPN

Boy LeonardMei 29, 2019

River Valley Residence menawarkan rumah subsidi di Deli Serdang.

Pemerintah memutuskan untuk membebaskan kewajiban PPN bagi rumah sederhana untuk mendorong akses kepemilikan hunian masyarakat. Utamanya mengurangi persoalan backlog yang selama ini terus menjadi momok kendati telah ada program sejuta rumah.

Kementerian Keuangan baru saja mengeluarkan PMK No.81/ PMK.03/2019 tentang batasan rumah umum, asrama mahasiswa, pondok boro, dan perumahan lainnya yang penyerahannya dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN).

Rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah rumah yang memenuhi ketentuan, sebagai berikut :

  • Luas bangunan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi);

  • Harga jual tidak melebihi batasan harga jual, dengan ketentuan bahwa batasan harga jual didasarkan pada kombinasi zona dan tahun yang berkesesuaian.
  • Merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak dimiliki
  • Luas tanah tidak kurang dari 60 m2 (enam puluh meter persegi)
  • Perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Selain itu dalam ketentuan yang baru, jumlah zona wilayahnya disederhanakan menjadi hanya lima wilayah dan menyesuaikan batasan harga jual rumah sederhana yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Tak hanya itu, batasan harga jual pembebasan PPN yang pembagiannya didasarkan per 5 tahun, kini juga disederhanakan menjadi hanya untuk 2 tahun, yaitu 2019 dan 2020.

Selama ini, sebagai Barang Kena Pajak (BKP), PPN penjualan rumah memiliki besaran tarif sama seperti BKP lainnya. Besaran tarif PPN penjualan rumah ini ditetapkan sebesar 10% dari harga jual.

Para pengembang rumah subsidi pun menyambut insentif dengan harga kurang dari Rp200 juta sebagai hal baik dan positif karena dapat membuka peluang bagi konsumen yang ingin membeli produk-produknya. Keluarnya aturan tersebut juga bisa mendorong penjualan yang lemah selama paruh pertama 2019.

Banyak pengembang yang mulai fokus mengembangkan rumah sederhana untuk masyarakat urban, yang dekat dengan transportasi umum, KRL dan bus.

Namun, ada juga pengembang yang mengharapkan bahwa memberikan pembebasan insentif tersebut juga diberlakukan bagi kontraktor yang membangun rumah sederhana supaya tidak menjadi beban biaya kontraktor.

Pasalnya, ketika kontraktor yang membangun dikenakan PPN 10% maka biaya tersebut bisa dikompensasi kepada konsumen yang membeli dengan mengenakan PPN 10%. Namun, bila insentif tersebut hanya diberikan kepada pembeli maka hal tersebut tidak memberikan dampak positif bagi kontraktor.

Selanjutnya, supaya PMK itu bisa dilaksanakan dengan lancar maka kuota rumah subsidi perlu ditambah begiupun dengan dana subsidi yang dikhawatirkan terbatas ketika PMK baru keluar.

Punya pertanyaan seputar beli rumah dan KPR? Klik Tanya Properti Rumah.com!

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

15 Bank dengan Suku Bunga KPR Rendah Per Juni 2021

RumahCom – Di bulan Juni 2021, ada beberapa bank yang menawarkan suku bunga KPR rendah. Bagi Anda yang berencana membeli rumah dengan KPR, kesempatan bagus ini tentu sayang jika dilewatkan begitu s

Lanjutkan membacaJuni 7, 2021

Pinjol Alternatif Dana Rumah Impian. Tertarik?

Rumah.com - Bisnis pinjam meminjam uang kini bisa dilakukan secara oline sejalan dengan perkembangan teknologi. Dibandingkan dengan prose berbelit perbankan, perkembangan fintech tumbuh bak jamur di m

Lanjutkan membacaMei 29, 2019

THR Cair, Jangan Lupa Sisihkan untuk Beli Rumah

Rumah.com - Momen lebaran tiba. Ini adalah periode yang ditunggu-tunggu. Terlebih lagi dengan Tunjangan Hari Raya (THR) yang juga cair. Bijaknya, jangan menggunakan THR seluruhnya untuk kepentingan ko

Lanjutkan membacaMei 29, 2019

Masukan