APERSI Minta Tambah Kuota Rumah Subsidi

Boy LeonardJuni 3, 2019

2 Segmen Properti Ini Merosot Akibat Pandemi

Rumah.com – Pengembang mengusulkan untuk menambah kuota rumah subsidi dari alokasi tahun ini sebanyak 147.000 unit bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejalan dengan terbitnya PMK 81/2019.

Terbitnya PMK tersebut membuat konsumen rumah sederhana merasakan dampak pembebasan PPN PPH final 1%, mulai 4 Juni 2019. Harga patokan harga rumah subsidi FLPP/SSB diatur sesuai dengan Permenkeu 81/2019 tetapi untuk realisasi akad KPR subsidi di bank-bank pelaksana sesuai PMK tersebut masih menunggu Keputusan Menteri PUPR.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga telah menegaskan bahwa PMK akan akan berlaku 15 hari kerja ke depan setelah ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2019 lalu.

Sekjen DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (APERSI) Daniel Djumali mengatakan, Kementerian PUPR perlu menambah kuota tersebut.  Paslanya jika dibandingkan dengan realisasi program satu juta rumah pada 2018 telah mencapai 279.000 unit bagi MBR. 

“Jadi, pemerintah (PUPR) perlu menambah kuota rumah subsidi menjadi paling sedikit 350.000 unit rumah subsidi/FLPP/SSB bagi MBR. Perhitungannya 279.000 unit ditambah 25% kenaikan target,” jelasnya Rabu (29/5/2019).

Selain itu, apersi juga mengharapkan dengan terbitnya aturan tersebut, para pengembang yang saat ini menunda, memperlambat, atau mengurangi pembangunan rumah subsidi, dapat meningkatkan pasokan rumah subsidi bagi MBR. Hal itu supaya mencapai target pemerintah membangun 1,25 juta rumah pada 2019.

Keterbatasan dana subsidi dan harga jual berdasarkan zonasi

Sekretaris Jenderal DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa PMK yang baru memang bisa berkontribusi untuk mengurangi backlog. Namun, persoalan lain yang muncul adalah keterbatasan dana subsidi. Pasalnya aturan tersebut baru mulai berlaku pada pertengahan tahun ini.

Totok juga menilai masih aada satu poin yang belum sesuai dengan harapan asosiasi. Hal itu terkait dengan zonasi dan harga jual. Awalnya, REI meminta ada tiga daerah khusus yakni Yogyakarta, Bali, dan Papua yang daerah pegunungan tetapi dalam masih dijadikan satu sesuai dnegan aturan yang lama. Wilayah-wilayah pegunungan itu, kata dia membutuhkan waktu dan biaya pengiriman material yang lebih besar.

Selain itu, lanjut Totok, asosiasi juga mengusulkan insentif lain berupa asuransi KPR oleh pemerintah melalui Jamkrindo. Kondisi tersebut berkaca pada bencana gempa di NTB dan Palu tahun lalu yang memerlukan penanganan khusus.

Sejumlah perbankan hanya menangguhkan kredit jatuh tempo tetapi tidak ada kejelasan setelah jauth tempo relaksasi.

Direktur Jenderal Penyediaan perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menekankan bahwa harga jual baru itu sudah sesuai dengan usulan yang telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan.

Kenaikannya sekitar 3%-7,5% dengan harga rumah yang ditetapkan paling tinggi di wilayah Papua dan Papua Barat.

“Dengan keluarnya PMK baru ini tentunya pengembang tidakada alasan lagi untuk tidak membangun rumah untuk masyarakat. Sebab, salah satu usulan harga baru ini juga berasal dari usulan para pengembang,” jelasnya.

Unduh PMK 81-2019 (PDF)

Punya pertanyaan seputar beli rumah dan KPR? Klik Tanya Properti Rumah.com!

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

THR Cair, Jangan Lupa Sisihkan untuk Beli Rumah

Rumah.com - Momen lebaran tiba. Ini adalah periode yang ditunggu-tunggu. Terlebih lagi dengan Tunjangan Hari Raya (THR) yang juga cair. Bijaknya, jangan menggunakan THR seluruhnya untuk kepentingan ko

Lanjutkan membacaMei 29, 2019

Timbang-Timbang KPR dan Tunai Bertahap

Rumah.com - Pembeli kerap kali mengalami dilema dalam hal cara pembelian properti. Apakah melalui tunai bertahap, tunai, atau Kredit Pemilikan Perumahan (KPR). Sejauh ini baru ada tiga cara pembayaran

Lanjutkan membacaMei 29, 2019

Properti Menengah Bawah Jadi Sasaran Empuk

Rumah.com - Pada semester pertama tahun ini, pasar properti memang cenderung stagnan di tengah tensi politik yang memanas menjelang dan pasca pemilu. Para pelaku pasar, baik pembeli maupun investor hi

Lanjutkan membacaMei 30, 2019

Insentif Bebas PPN, Mampukah Dorong Program Satu Juta Rumah?

Rumah.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merilis data capaian program satu juta rumah hingga akhir Mei 2019.Berdasarkan data tersebut, status capaian Program Satu Juta

Lanjutkan membacaMei 31, 2019

Masukan