Penjelasan Gubernur DKI Jakarta Soal IMB Pulau Reklamasi

Boy LeonardJuni 17, 2019

Pulau Reklamasi DKI Jakarta

Rumah.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi soal pengeluaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Pantai Maju padahal sebelumnya pemda berkomitmen mencabut izin pulau reklamasi.

Anis menyebut ada 2 hal berbeda. Pertama, terkait dengan reklamasi dan kedua pemanfataan lahan hasil reklamasi. Reklamasi adalah kegiatan membangun daratan di atas perairan. Jadi yang dimaksud dengan reklamasi adalah pembuatan lahan baru.

Dia menegaskan ada 17 pantai/pulau yang akan dibangun di teluk Jakarta dan kini kegiatan reklamasi itu telah dihentikan. Semua izin reklamasi telah dicabut. Ada 13 pulau tidak bisa diteruskan dan dibangun. Sementara itu terdapat 4 kawasan pantai yang sudah terbentuk sebagai hasil reklamasi pada masa lalu.

“Faktanya itu sudah jadi daratan. Di 4 kawasan pantai tersebut akan dimanfaatkan sesuai  dengan ketentuan hukum untuk sebanyak-banyaknya kepentingan publik,” jelasnya.

Menurut Anies, IMB ini bukan soal reklamasi jalan atau berhenti, tetapi IMB adalah soal izin pemanfaatan lahan hasil reklamasi dengan cara mendirikan bangunan. Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan.

Reklamasi merupakan program pemerintah yang dituangkan dalam Kepres no 52 tahun 1995 dan dalam Perda no. 8 tahun 1995. Pemerintah saat itu menugaskan pihak swasta untuk melaksanakan reklamasi dan dibuat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah DKI dengan swasta di tahun 1997.

Perjanjian ini mengharuskan pihak swasta melakukan reklamasi dengan imbalan mendapat hak memanfaatkan lahan seluas 35 persen. Mereka lalu melakukan kegiatan pembangunan dengan merujuk pada Peraturan Gubernur no 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 36 tahun 2005 Pasal 18 ayat 3, kawasan yang belum memiliki RTRW dan RDTR, Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara. 

Pulau C dan D sudah ada di RTRW DKI Jakarta tetapi belum ada di RDTR DKI Jakarta.

Oleh karenanya, Gubernur saat itu mengeluarkan Pergub 206 tahun 2016 dengan mendasarkan pada PP tersebut. Jika tidak ada pergub tersebut maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan di lahan hasil reklamasi. 

Dia menyebut pemprov DKI saat ini sedang melakukan Revisi RDTR, sehingga pemanfaatan ruang akan diatur dengan lebih pasti di Revisi RDTR tersebut.

Baca juga: Tips Memilih Pengembang Properti yang Baik

Lalu bagaimana hingga kemudian keluar IMB ?

Anies mengungkapkan semua pihak yang bangunannya mengalami penyegelan harus diproses secara hukum oleh Penyidik. Lalu dibawa ke pengadilan. Hakim kemudian memutuskan denda sesuai dengan Perda yang  berlaku. Itu juga yang terjadi pada pihak swasta yang melakukan pelanggaran IMB di kawasan hasil reklamasi.

Baca: Langkah Mengurus IMB.

Mereka dihukum denda oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Setelah itu, mereka akan mengurus IMB sebagaimana pengurusan IMB kegiatan pembangunan lainnya di seluruh wilayah DKI.

Dia mengatakan kawasan hasil reklamasi yang dahulu tertutup eksklusif, sepenuhnya dikuasai swasta dan tidak boleh dimasuki siapapun tanpa izin mereka, kini telah menjadi kawasan yang dikuasai oleh Pemprov DKI Jakarta dan menjadi kawasan terbuka yang bisa diakses oleh publik.

“Bahkan sekarang, kita akan punya pantai yang terbuka untuk umum dan bisa dinikmati oleh semua warga,” tekannya.

Sementara itu, Rumah.com Property Index menunjukkan bahwa harga properti di Jakarta Utara saat ini berada pada kisaran Rp20 juta-Rp35 juta per meter persegi. Harga properti di Jakarta Utara pada mengalami kenaikan sebesar 3% kuartal pertama (Q1) 2019 dibandingkana Q4 2018. Sementara itu, secara tahunan kenaikannya mencapai 7-10%.

Masih bingung mengurus legalitas properti? Kunjungi Panduan Mengurus Legalitas Properti.

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Apartemen Dekat Sarana Transportasi Umum Jadi Incaran

RumahCom – Semakin menipisnya lahan hunian yang dekat dengan pusat kota membuat suplai hunian bergeser ke wilayah perbatasan. Bagi pencari hunian, lokasi boleh jauh dari pusat aktivitas, asalkan tra

Lanjutkan membacaJuni 15, 2019

Meski Masih Melambat Pengembang Tetap Genjot Penjualan

Rumah.com - Tren penjualan properti yang melambat selama lebaran sudah menjadi siklus yang wajar. Namun, bukan berarti para pengembang pasrah dan menghentikan aktivitas penjualan begitu saja.Sejumlah

Lanjutkan membacaJuni 12, 2019

Dua Ruas Toll JOR II Rampung Juni Ini, Properti Serpong Menggeliat

Rumah.com - Dua dari 6 ruas tol Jakarta Outer Ring Road II (JORR II) berharap mampu dirampungkan sesuai target awal pada Juni ini. Dua ruas tersebut diantaranya adalah ruas tol Kuciran—Serpong dan S

Lanjutkan membacaJuni 14, 2019

Properti Sekunder Jadi Primadona di Kelapa Gading

Rumah.com - Hadirnya infrastruktur-infrastruktur transportasi baru mendorong geliat pasar properti di Jakarta Utara, khususnya di kawasan Kelapa Gading. Harga properti di Kelapa Gading mulai mengalam

Lanjutkan membacaJuni 17, 2019

Masukan