Ini Tiga Klaster Besar Terkait Persoalan Perumahan

Agustus 18, 2020

RumahCom – Kementerian PUPR menampung berbagai pengaduan dan permasalahan yang terjadi di sektor perumahan. Ada tiga klaster besar yang menjadi pengaduan masyarakat dan membutuhkan penanganan semua pihak.

Pemerintah secara aktif terus menampung berbai keluhan masyarakat terkait permasalahan yang terjadi di sektor perumahan. Untuk memberikan pelayanan terbaik khususnya masyarakat di daerah-daerah terkait persoalan seputar perumahan, setiap pemerintah daerah maupun kota diharapkan memiliki peraturan mengenai penanganan pengaduan soal perumahan.

Menurut M. Hidayat, Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), banyaknya pengaduan masyarakat mengenai persoalan perumahan ini akan ditampung dan masyarakat akan dibantu secara maksimal untuk penyelesaiannya.

“Kementerian PUPR sendiri telah menerbitkan Peraturan Menteri PUPR No. 11/PRT/M/2019 mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah dan telah diundangkan pada 18 Juli 2019. Hal ini menunjukan keseriusan Kementerian PUPR untuk memberikan perlindungn dan kepastian hukum kepada konsumen dan pelaku pembangunan,” ujarnya.

Berbagai pengaduan soal sektor perumahan, jelas Hidayat, terjadi bukan dari rumah tapak tapi juga rumah susun atau apartemen. Banyak juga pengaduan terkait pelayanan hingga berbagai aturan sepihak yang diterapkan kalangan pengembang dan ujungnya merugikan pihak konsumen.

Untuk produk yang sudah jadi seperti hunian apatemen, banyak juga pengaduan perihal perhimpunan penghuni satuan rumah susun (P2SRS) terkait pengelolaan unit apartemen. Iuran pengelolaan lingkungan (IPL) rumah tapak untuk pengelolaan prasaranan, sarana utilitas (PSU) yang terlalu mahal juga kerap jadi konflik di kawasan perumahan.

Belum konsumen yang merasa tertipu oleh oknum pengembang karena pembayaran booking fee maupun uang muka untuk pembelian unit rumah maupun apartemen yang hangus dan konsumen merasa tidak mendapatkan pemahaman yang baik. Produk yang molor, magkrak, batal dibangun, hingga pengembang yang akhirnya melarikan diri.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, jumlah pengaduan masyarakat yang diterima Direktorat Rumah Umum dan Komersial dari periode tahun 2018 hingga Agustus 2020 telah mencapai 219 pengaduan. Selain berbagai permasalahan tadi, yang juga kerap menjadi masalah yaitu poin-poin yang tercantum di perjanjian pengikatan jual beli (PPJB).

“Pengaduan masyarakat di bidang perumahan ini masih menjadi pekerjaan rumah kita semua dan harus segera bisa diselesaikan. Pemerintah tentunya harus berada di tengah-tengah antara konsumen maupun pihak pengembang karena keduanya merupakan masyarakat Indonesia. Makanya kami aktif menjalankan mediasi, melihat berbagai permasalahan, melakukan review, hiingga untuk menciptakan iklim usaha yang baik dengan berbagai regulasi yang berlaku,” imbuhnya.

Ketika sudah memutuskan beli rumah, penting untuk perhatikan pengembang perumahan tersebut. Seperti apa pengembang yang terpercaya? simak di video berikut ini!

Kementerian PUPR juga banyak menerima pengaduan masyarakat melalui saluran pengaduan online yang dikembangkann oleh Kementerian PUPR. Hidayat juga mengatakan, masyarakat bisa juga mengadukan persoalannya melalui ombudsman, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaiain Sengketa Konsumen (BPSK), maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Ke depan, pemerintah daerah harus mengambil peran dengan menerbitkan peraturan yang tepat untuk melindungi masyarakatnya. Hal ini karena hunian merupakan hak dasar masyarakat yang tercantum di dalam undang-undang dasar (UUD) dan perumahan merupakan salah satu sektor yang harus diurus oleh pemerintah daerah

Secara aktif, Kementerian PUPR juga telah membuat klaster untuk permasalahan pengaduan masyarakat terkait perumahan. Pertama, klaster rumah susun terkait permasalahan legalitas rumah susun (HGB, SHM, RS), kelembagaan P2SRS mulai pembentukan pertama kali, IPL, service charge, dan pengelolaan yang tidak transparan.

Klaster kedua, terkait dengan PPJB yang tidak sesuai dengan spesifikasi bangunan dan proses bangunan yang terhambat, pembatalan perjanjian secara sepihak, dan pelaku pembangunan pailit. Sementara klaster ketiga terkait dengan rumah tapak mengenai penyediiaan PSU hingga perumahan fiktif.

“Tentunya perlu ada strategi dalam penanganan pengaduan masyarakat ini. Kami juga membutuhkan bantuan dari berbagai pihak supaya pengaduan masyarakat ini bisa diselesaikan dengan baik dan ada standar operasional prosedur (SOP) siapa melakukan apa serta bagaimana penanganannya. Perlu juga dibuat strategi preventif, musyawarah, hingga mitigasi pengaduan ini,” beber Hidayat.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Mencegah Kerusakan Rumah Akibat Banjir Pada Musim Hujan

RumahCom - Banjir menyebabkan banyak dampak buruk bagi kesehatan dan properti Anda, melakukan langkah pencegahan sejak dini akan mengurangi dampak buruk tersebut.Saat ini Indonesia sudah memasuki musi

Lanjutkan membacaAgustus 14, 2020

Perkenalkan ‘PanggilanVideo’ untuk Kenyamanan dan Keamanan Melihat Properti

Berdasarkan Indonesia Consumer Sentiment Study H2 2020, kami menemukan 3 poin penting yang dapat mempengaruhi bisnis properti Anda:44% responden yang dalam usia produktif (usia 22-29 tahun) memikirkan

Lanjutkan membacaAgustus 18, 2020

KPR Merdeka Bank Ini Tawarkan Bunga 4,17 Persen, Tenor 30 Tahun, Dan Kemudahan Lain

RumahCom – Perayaan hari kemerdaan 75 tahun Indonesia Merdeka dijadikan momentum kalangan perbankan meluncurkann produk  pembiayaan perumahan. Bank BTN misalnya, memberikan suku bunga ekstra ringan

Lanjutkan membacaAgustus 18, 2020

Pemerintah Telah Bebaskan Tanah Seluas 70 Ribu Hektar Untuk Infrastruktur

RumahCom – Kendala utama pembangunan proyek pembangunan infrastruktur kerap datang dari persoalan pembebasan tanah. Dengan UU No. 2 Tahun 2012, Kementerian ATR/BPN telah berhasil membebaskan puluhan

Lanjutkan membacaAgustus 18, 2020

Sektor Properti Masih Bertahan, Pengembang Banjiri Berbagai Pilihan Hunian

Rumah.com – Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 yang terkontraksi hingga minus 5,32 persen. Secara kuartalan, ekonomi terkontraksi

Lanjutkan membacaAgustus 18, 2020

Masukan