Kementerian PUPR Serap Anggaran Rp41,17 Triliun

Boy LeonardSeptember 1, 2020

Kementerian PUPR Serap Anggaran Rp41,17 Triliun

RumahCom – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat realisasi penyerapan Tahun Anggaran (TA) 2020. Dari catatan kementerian, realisasi serapan anggaran mencapai 48,13 persen atau senilai Rp 41,17 triliun dari total pagu anggaran Rp 85,70 triliun, per Minggu, 30 Agustus 2020. Sementara progres fisik yang dilakukan mencapai 48,15 persen.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, perubahan pagu anggaran lebih dari satu kali ikut memengaruhi penyerapan anggaran Kementerian PUPR tahun ini. Sebagai informasi, awalnya alokasi pagu anggaran Kementerian PUPR nilainya Rp 120,2 triliun. Namun, kini berubah menjadi Rp 75,63 triliun atau dikurangi sebanyak Rp 44,58 triliun.

Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka realokasi/refocussing untuk percepatan penanganan Pandemi Covid-19. Kemudian, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan alokasi anggaran senilai Rp 8,39 triliun atau menjadi 84,02 triliun untuk peluncuran Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Lalu, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan alokasi anggaran lagi senilai Rp 1,67 triliun atau sebesar Rp 85,70 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Anggaran ini untuk food estate (Kalimantan Tengah) dan kawasan industri. Jadi, total anggaran Kementerian PUPR yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp 85,70 triliun,” ujar Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Selasa, 1 September 2020.

Basuki menyatakan, prognosis penyerapan TA 2020 Kementerian PUPR sebesar Rp 83,63 triliun alias terserap 97,58 persen. Lalu sisa 2,42 persen atau senilai Rp 2,08 triliun akan digunakan untuk belanja pegawai, sisa pinjaman, dan SBSN yang tak terserap.

Sementara itu, Kementerian PUPR berencana melakukan upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran tersebut, seperti pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) yang seharusnya dilakukan pada Triwulan IV menjadi Triwulan III.

Selain itu, kementerian juga melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk pemanfaatan anggaran yang berpotensi tidak terserap, mempercepat sisa lelang untuk program prioritas, mempercepat belanja pencegahan Covid-19, serta memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai target.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi  seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah!

Sumber foto utama: Pixabay.com

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Realisasi Penyerapan Dana Rumah Subsidi Baru 36,73%

RumahCom – Realisasi dana rumah subsidi pemerintah hingga kuartal III-2014 tercatat baru 36,73% saja. Itu artinya, masih ada sekitar 63,27% dana yang belum terserap dari total dana rumah subsidi yan

Lanjutkan membacaNovember 17, 2014

DPP Apersi: Subsidi Rumah Rp5,1 Triliun Tak Memadai

RumahCom - Alokasi anggaran subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pemerintah pada 2015 mendatang sebesar Rp5,1 triliun dinilai masih belum memadai untuk mengatasi kekurangan pasoka

Lanjutkan membacaJanuari 19, 2015

Lembaga Penyalur KPR Bersubsidi Ini Siapkan Tanda Tangan Digital Untuk Proses Aplikasi Yang Lebih Mudah

RumahCom – Lembaga penyalur KPR subsidi FLPP, PPDPP, tengah mempersiapkan dan menguji penerapan tanda tangan digital. Dengan penerapan ini proses pengajuan KPR subsidi FLPP bisa lebih cepat dan muda

Lanjutkan membacaAgustus 31, 2020

Masukan