Ini Solusi Bagi Rumah Bersubsidi yang Perizinannya Terhambat

Boy LeonardSeptember 15, 2020

Ini Solusi Bagi Rumah Bersubsidi yang Perizinannya Terhambat

RumahCom – Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) RI menandatangani pakta integritas untuk pengawalan dan pengamanan penyelenggaraan perizinan pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia.

Langkah ini bertujuan untuk mempercepat program penyediaan rumah rakyat. Penandatanganan pakta integritas dilakukan Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida dan Kejaksaan Agung RI yang diwakili Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis, Idianto, di Gedung Kejagung RI Jakarta, Kamis, 6 Agustus lalu.

Saat menandatangani pakta integritas Totok Lusida hadir bersama Sekjen DPP REI Amran Nukman HD, Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI bidang Perumahan Subsidi dan Aparatur Pemerintahan Moerod, serta Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI bidang Properti Komersial dan Hubungan Kelembagaan Raymond Arfandy.

Idianto menegaskan, program perumahan bersubsidi merupakan proyek strategis nasional yang menggunakan dana negara dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sesuai tugas dan fungsi Kejaksaan Agung RI untuk mengawal dan mengamankan penggunaan uang negara, maka langkah pengawalan dianggap perlu untuk memastikan sampai ke tujuan, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kenapa rumah rakyat? karena di sini ada penggunaan uang negara, sehingga kita wajib mengawal proyek ini supaya bisa berjalan secara baik dan semestinya, termasuk menangkal berbagai potensi ancaman terhadap program pemerintah tersebut,” ucap Idianto, sebagaimana dikutip dari Detik.com, Selasa, 15 September 2020.

Kejaksaan Agung mengaku, pihaknya telah mendapatkan laporan dari pengembang, khususnya REI perihal hambatan perizinan pembangunan rumah subsidi di sejumlah daerah. Misalnya, ada yang sudah mengajukan izin pembangunan rumah subsidi hampir beberapa tahun tetapi izin tidak dikeluarkan. Padahal, Idianto melanjutkan, kendala perizinan seharusnya tak terjadi, mengingat program pembangunan rumah bersubsidi bagi MBR telah diatur dalam banyak peraturan.

Adapun peraturan yang mengatur hal ini, antara lain Undang-Undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah No 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR, Instruksi Presiden No 5 tahun 2016 tentang Pemberian Pengurangan atau Pembebasan BPHTB dan Retribusi IMB untuk Rumah MBR, termasuk Surat Edaran Kejagung RI tentang Pengamanan Pembangunan Rumah MBR.

“Aturan sudah banyak sekali supaya diberi kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah MBR. Tetapi justru di daerah tidak dijalankan. Makanya nanti setelah ada laporan dimana saja terjadi hambatan dari REI, Kejagung akan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan, penangkalan bahkan mungkin sanksi penindakan. Pelaksanaannya kalau tidak terjangkau dari pusat, bisa saja nanti melibatkan Kejati atau Kejari,” kata Idianto menegaskan.

Idianto mengharapkan, semua permasalahan di lapangan yang menghambat pembangunan rumah rakyat bisa teratasi dengan adanya pakta integritas, dan pengembang dapat melakukan pembangunan dengan lebih cepat, lebih bermutu dan tentunya lebih tepat sasaran. Pakta integritas juga akan mengikat semua pihak termasuk pengembang untuk tidak menyimpang dari aturan hukum yang ada.

“Kejaksaan Agung merespon positif niat baik dan komitmen REI untuk bekerja secara benar dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Saya kira ini patut diapresiasi,” tutur Idianto.

Di lain sisi, Totok Lusida menyambut baik inisiatif Kejagung RI sebagai pengawal penegak hukum di Indonesia untuk mengawal proses perizinan di sektor properti khususnya perumahan subsidi untuk MBR. Totok mengakui masalah perizinan masih menjadi hambatan utama yang terjadi di hampir semua daerah. Lama waktu pengurusan perizinan dari awal hingga selesai rata-rata bisa mencapai dua tahun.

Totok menambahkan, selama ini hampir 90 persen (pembangunan rumah MBR) pasti menghadapi kendala, bahkan kadang alasan yang disampaikan aneh dan tidak masuk akal. Padahal PP 64 tahun 2016 yang menegaskan pemberian kemudahan perizinan untuk rumah MBR sudah empat tahun berjalan, namun hampir tidak ada daerah yang menerapkannya.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi  seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah!

Sumber foto utama: Kementerian PUPR

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Mendekati Target, Penyaluran FLPP Capai Rp8,98 Triliun

RumahCom - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) telah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 88.252 unit dengan nilai mencapai Rp8,98 triliun, sepanj

Lanjutkan membacaSeptember 14, 2020

Pemerintah Berikan Rp17,5 Juta Hingga Rp35 Juta Untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

RumahCom – Selain subsidi pembiayaan untuk memudahkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kepemilikan rumah, pemerintah juga terus menggenjot program bedah rumah di berbagai daerah

Lanjutkan membacaSeptember 15, 2020

Ngebutnya Penyaluran KPR Subsidi Saat Pemberlakuan PSBB

RumahCom – Lembaga penyalur KPR subsidi FLPP, PPDPP, terus mengalami peningkatan masyarakat yang mengakses pembiayaan rumah pertamanya. Berbagai aplikasi yang disiapkan telah memudahkan semua pihak

Lanjutkan membacaSeptember 15, 2020

Masukan