Banjir Jabodetabek, Pemerintah Gerakkan Penyelamatan Arsip Tanah

Januari 6, 2020

RumahCom-Banjir yang telah melanda Jabodetabek di awal tahun 2020 menjadi perhatian penting pemerintah. Terutama dalam penyelamatan arsip tanah yang telah rusak akibat banjir. Pemerintah mulai sigap dan bergerak juga berkolaborasi dengan pemerintah setempat.

Memasuki awal tahun baru di 2020, nampaknya tidak menuai kebahagiaan bagi semua orang. Nyatanya awal tahun kondisi cuaca telah memasuki musim penghujan dengan intensitas tinggi dan sejumlah daerah di Indonesia terutama Jabodetabek mengalami banjir beriringan. Salah satu daerah yang terkena dampak, yaitu Kota Bekasi.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra didampingi Yusuf Purnama mengharapkan agar bencana banjir yang tengah melanda ibu kota dan penyangga sekitarnya menjadi perhatian baik bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat terhadap sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Mengingat banyak masyarakat yang arsipnya rusak akibat banjir. Arsip tersebut termasuk sertifikat hak atas tanah.

“Kantor Pertanahan diminta untuk sigap menerima masyarakat yang ingin memperbaiki arsipnya,” tekannya.

Bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kantor Pertanahan Kota Bekasi akan melakukan penyelamatan arsip tanah di Kota Bekasi. Tim yang dibentuk akan terjun langsung ke lapangan untuk membantu penyelamatan arsip masyarakat.

“Momentum banjir ini juga dapat medorong perubahan di tingkat sistem. Perlu dipikirkan bersama terhadap sistem mitigasi bencana di kantor pertanahan kabupaten/kota atau kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional  (BPN) provinsi, terutama dalam menyelamatkan warkah-warkah  (alas hak, bukti kepemilikan) dan arsip-arsip pertanahan lainnya,” Ungkapnya.

Surya mengatakan juga pentingnya menyelamatkan warkah. Tujuannya agar memiliki kepastian kepemilikan tanah dan mengindari konflik dan sengketa pertanahan.

“Hilangnya warkah tanah masyarakat akan menyebabkan ketidakpastian kepemilikan lahan. Ke depan dapat memicu terjadinya konflik dan sengketa pertanahan,”tekannya.

Selama ini memang proses pembuatan sertifikat tanah lamban dalam prosesnya. Namun, pemerintah berupaya menanggulangi dengan meluncurkan Program Prioritas Nasional (PPN) berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Baca juga: Cara Mengajukan Kredit Pemilikan Tanah

Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meliputi sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.

PTSL yang populer dengan istilah sertipikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu, nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertipkat dapat menjadikan  sertipikat tesebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Sebagai gambaran, jika menggunakan metode pendaftaran tanah sporadis maka maksimum pencapaian target per tahun adalah hanya 1 juta bidang tanah. Ini berarti untuk menyelesaikan 79 juta bidang diperlukan waktu 79 tahun. Sementara melalui PTSL, target pendaftaran 79 juta bidang tanah itu dapat diselesaikan hingga tahun 2025.

Temukan lebih banyak lagi panduan dan tips membeli rumah dalam Panduan dan Referensi

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah 

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Sistem Informasi Pertanahan (SIP) Modern, Langkah Transformasi Layanan Pertanahan

RumahCom-Sebagai salah satu langkah transformasi layanan pertanahan adalah pengembangan Sistem Informasi Pertanahan (SIP) Modern. Adanya SIP Modern dapat meningkatkan pelayanan pertanahan elektronik,

Lanjutkan membacaDesember 26, 2019

Dampak Baik Ibu Kota Negara Baru (IKN) Gairahkan Sektor Properti

RumahCom-Peningkatan ekonomi dan investasi terlihat dari adanya penetapan Ibu Kota Negara baru di wilayah Kalimantan. Dua proyek yang menarik perhatian pemerintah adalah pembentukan Kawasan Industri K

Lanjutkan membacaDesember 30, 2020

Mengenal Para Pemenang Sayembara Lomba Desain Ibu Kota Negara (IKN)

RumahCom-Sayembara lomba desain ibu kota negara (IKN) baru telah usai. Lima konsep desain ditetapkan dengan pembagian pemenang 1, pemenang 2, pemenang 3, harapan 1 dan harapan 2. Pemenang dipilih sete

Lanjutkan membacaDesember 30, 2020

Yogyakarta Berpotensi Besar Kembangkan Aero City

RumahCom-Pengadaan lahan untuk Bandara di Kulon Progo dinilai bisa menumbuhkan pengembangan Aero City baru di Yogyakarta. Konsep Aerocity berprinsip pada pengembangan kawasan metropolitan.Belum lama

Lanjutkan membacaJanuari 3, 2020

Adanya Kemudahan Legalitas Lahan, Diharapkan Dorong Milenial Investasi Properti

RumahCom-Pemerintah telah memberikan kemudahan dalam mendaftarkan legalitas lahan. Dengan adanya kemudahan ini diharapkan milenial bisa investasi properti. Tanah sebagai investasi jangka Panjang dan m

Lanjutkan membacaJanuari 6, 2020

Masukan