Apa Kata UU Cipta Kerja Soal Sektor Perumahan MBR?

Boy LeonardOktober 6, 2020

Apa Kata UU Cipta Kerja Soal Sektor Perumahan MBR

RumahCom – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan omnibus law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang Undang lewat Rapat Paripurna pada Senin, 5 Oktober lalu.

Pengesahan tersebut ditandai dengan ketukan palu oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas, dalam paparannya menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020, terdiri dari 15 bab dan 174 pasal.

Ada ketentuan khusus di sektor perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), salah satunya akan dikelola oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

Ketentuan BP3 tersebut tertuang dalam Bab IX A yang disisipkan di antara Bab IX dan Bab X RUU Cipta Kerja. Pada Bab IX A, ketentuan BP3 diatur dalam Pasal 117A dan Pasal 117 B.

Rinciannya, Pasal 117 A ayat 1 menyebut bahwa Pemerintah Pusat membentuk BP3 untuk mewujudkan penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi MBR. Berikutnya, Pasal 117 A ayat 2 menjelaskan, pembentukan BP3 perumahan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) bertujuan untuk mempercepat penyediaan rumah umum dan menjamin bahwa rumah umum hanya dimiliki dan dihuni oleh MBR.

“Kemudian, menjamin tercapainya asas manfaat rumah umum dan melaksanakan berbagai kebijakan di bidang rumah umum dan khusus,” ujar Supratman, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Selasa, 6 Oktober 2020.

Pada Pasal 117 A ayat 3, BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki fungsi mempercepat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Demi melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Pasal 117A ayat 4 menjelaskan, tugas-tugas BP3 sebagai berikut:

  1. Melakukan upaya percepatan pembangunan perumahan
  2. Melaksanakan pengelolaan dana konversi dan pembangunan rumah sederhana serta rumah susun umum
  3. Melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian
  4. Melaksanakan penyediaan tanah bagi perumahan
  5. Melaksanakan pengelolaan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta memfasilitasi penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan
  6. Melaksanakan pengalihan kepemilikan rumah umum dengan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah
  7. Menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum
  8. Melakukan pengembangan hubungan kerja sama di bidang rumah susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri.

Sementara pada Pasal 117 B ayat 1 disebutkan, BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117A terdiri atas: (a) unsur pembina, (b) unsur pelaksana, dan (c) unsur pengawas.

Pada ayat Pasal 117 B ayat 2, unsur pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (c) berjumlah lima orang yang proses seleksi dan pemilihannya dilakukan oleh DPR.

Selanjutnya, Pasal 117 B ayat 3, pembentukan BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Sementara Pasal 117 B ayat 4 diketahui, unsur pembina, unsur pelaksana, dan unsur pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi  seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah!

Sumber foto utama: Pixabay.com

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Omnibus Law Cipta Kerja Dan Dampaknya Untuk Sektor Properti

RumahCom – Pemerintah memberikan gambaran program omnibus law RUU Cipta Kerja yang pro-kontra di tengah masyarakat untuk mempermudah investasi dan bisnis. Dampak RUU ini akan sangat besar termasuk u

Lanjutkan membacaMei 4, 2020

Atur Hak Bawah Tanah Dan Atas Tanah, Akan Ada Status HGRBT, Apa Itu?

RumahCom – Pemerintah tengah mengkaji aturan mengenai hak penggunaan ruang bawah tanah dan atas tanah. Nantinya akan ada status hak baru untuk pemanfaatan ruang-ruang ini yang disebut status HGRBT.K

Lanjutkan membacaJuni 26, 2020

RUU Cipta Kerja Juga Atur Kepemilikan Asing Hingga Bank Tanah

RumahCom – Pemerintah dan DPR tengah membahas RUU Cipta Kerja yang ditargetkan akan disahkan bulan Agustus ini. RUU Cipta Kerja juga memasukan berbagai relaksasi untuk sektor properti seperti status

Lanjutkan membacaJuli 27, 2020

Masukan