Negara Sediakan Rumah Rakyat Gratis Di UU Cipta Kerja

Boy LeonardOktober 8, 2020

Negara Sediakan Rumah Rakyat Gratis Di UU Cipta Kerja

RumahCom – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan omnibus law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU lewat Rapat Paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020.

Pengesahan itu ditandai dengan ketukan palu oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin usai mendapatkan persetujuan dari seluruh peserta rapat.

Dalam UU Cipta Kerja, Pemerintah membentuk bank tanah beserta badannya yang diatur dalam 10 Pasal, yaitu Pasal 125 hingga 135.

Terkait hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengungkapkan, bank tanah merupakan istilah standar yang berlaku di dunia internasional.

Menurut dia, Kementerian ATR/BPN berperan mengumpulkan tanah kemudian dibagikan kembali atau restribusi kepada masyarakat dengan pengaturan ketat.

 “Bank tanah ini memungkinkan kita, negara, memberikan tanah untuk rumah rakyat di perkotaan dengan harga yang sangat murah bahkan gratis,” ujar Sofyan saat konferensi pers bersama UU Cipta Kerja, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Kamis, 8 Oktober 2020.

Perolehan bank tanah bisa berupa tanah dengan Hak Guna Usaha (HGU) telantar atau yang tidak diperpanjang lalu diambil Pemerintah, yang kemudian secara penuh direstribusikan kepada masyarakat.

Dalam UU Cipta Kerja, setiap bidang tanah yang dimiliki oleh bank tanah wajib sedikitnya 30 persen diberikan untuk Reforma Agraria. Apabila tanah pertanian maupun HGU terlantar dan tak diperpanjang, 100 persen nantinya akan direditsribusikan kepada masyarakat.

Saat ini, banyak orang miskin tinggal menderita dan jauh tinggal di pusat kota karena negara tidak memiliki tanah. Oleh karena itu, kata Sofyan, bank tanah bertujuan agar negara bisa menggunakan mekanisme wewenang yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN untuk memanfaatkan tanah tersebut.

Selain itu, bank tanah juga memungkinkan negara memiliki taman karena ketersediaan taman di Indonesia sangatlah minim. Sofyan mengilustrasikan, Singapura awalnya hanya memiliki luas tanah sekitar 30-40 persen. Namun sekarang, negara tersebut mengadopsi konsep bank tanah yang dikelola oleh Singapore Authority Land. Hasilnya, jumlah tanah yang dikontrol langsung oleh negara selalu bertambah setiap tahunnya.

Sofyan menegaskan, konsep bank tanah bukan menghidupan ketentuan hukum Belanda, yakni domein verklaring, yang berarti tanah tak bertuan menjadi milik negara.

“Bank tanah itu adalah untuk penataan tanah. Jadi, tanah tidak optimum, terlantar, tak bertuan itu ditampung oleh negara untuk diatur dan diredistribusikan kembali kepada masyarakat,” tuturSofyan.

Lalu, bank tanah juga memiliki organisasi yang tiga diantaranya merupakan menteri dan bertugas sebagai komite dalam penetapan aturan, dewan pengawas untuk mengawasi jalannya bank tanah, serta badan pelaksana.

“Dengan demikian, bank tanah dapat diawasi dengan baik. Sehingga, tujuan bank tanah tersebut dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diinginkan,” ucap Sofyan.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi  seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah!

Sumber foto utama: Unsplash.com

Suwandi .
Oct 17, 2020
Kesungguhan pemerintah dibawah komando Pak Jokowi yang lebih berpihak kepada orang atau masyarakat kecil terlihat nyata dengan disahkannya Undang Undang Omnibus Law ini.
KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Omnibus Law Cipta Kerja Dan Dampaknya Untuk Sektor Properti

RumahCom – Pemerintah memberikan gambaran program omnibus law RUU Cipta Kerja yang pro-kontra di tengah masyarakat untuk mempermudah investasi dan bisnis. Dampak RUU ini akan sangat besar termasuk u

Lanjutkan membacaMei 4, 2020

Kementerian ATR/BPN Soroti Sembilan Poin Klaster Pertanahan

RumahCom – Kementerian ATR/BPN merinci sembilan poin penting klaster pertanahan dalam omnibus law RUU Cipta Kerja. Beberapa poin yang dirinci diharapkan bisa memudahkan dunia usaha dan memberikan ke

Lanjutkan membacaMei 5, 2020

Apa Kata UU Cipta Kerja Soal Sektor Perumahan MBR?

RumahCom - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan omnibus law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang Undang lewat Rapat Paripurna pada Senin, 5 Oktober lalu. Pengesahan tersebut d

Lanjutkan membacaOktober 6, 2020

Masukan