Lima PP UU Cipta Kerja Disiapkan, Dari Tata Ruang Hingga Bank Tanah

Oktober 15, 2020

RumahCom – Kementerian ATR/BPN langsung menyiapkan rancangan peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang baru diresmikan. Aturan teknis ini akan menjadi acuan untuk berbagai regulasi terkait pertanahan khususnya untuk kepentingan umum.

Pemerintah terus mengebut untuk membuat berbagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang baru diresmikan pekan lalu. Di tengah berbagai kontroversi terkait UU Cipta Kerja mulai belum ada draft, diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), hingga diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), beberapa kementerian tetap bergerak untuk menerbitkan berbagai aturan turunan dari UU sapu jagat ini.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) misalnya, menyebut tengah menyiapkan lima rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai aturan teknis dari UU Cipta Kerja sehingga UU ini bisa langsung efektif dijalankan.

Menurut Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, lima RPP yang tengah disiapkan diharapkan bisa segera selesai dari target penyelesaian selama tiga bulan. RPP yang nantinya disahkan menjadi PP akan menjadi aturan teknis dan payung hukum terkait berbagai hal yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

“Lima RPP yang saat ini kami garap mencakup pennyelenggaraan penataan ruang, RPP tentang bank tanah, pemberian hak atas tanah, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta RPP tentang kawasan dan tanah terlantar. Ini yang merupakan pokok substansi yang harus segera disiapkan untuk aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja,” ujarnya.

Terkait penyusunan RPP penyelenggaraan penataan ruang, Sofyan berharap semua pihak dari berbagai instansi maupun praktisi bisa memberikan input terkait hal-hal teknis yang akan diatur dalam PP. Semua pihak harus menunjukan concern-nya terkait penyelenggaraan tata ruang untuk menciptakan ruang-ruang perkotaan maupun wilayah yang lebih baik.

Beberapa hal juga akan bisa memberikan kepastian khususnya untuk pengadaan pertanahan guna kepentingan umum bila nanti aturan turunan dari UU Cipta Kerja telah diterbitkan. Saat ini untuk pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan sudah diatur melalui UU No. 20 Tahun 2012.

Sebelum membeli tanah, sebaiknya Anda cek dulu legalitas atau keabsahan tanah tersebut. Caranya? simak penjelasan di video berikut ini.

Hanya saja dalam aplikasinya selama ini, pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan kerap terkendala terutama saat proses konsinyasi dengan pengadilan. Hal inilah yang membuat sering kali pembangunan berbagai proyek pembangunan untuk kepentingan umum begitu lama pelaksanaannya dan terkendala saat baru mulai proses pengadaan tanahnya.

Proyek-proyek yang memberikan manfaat besar untuk masyarakat seperti jalan tol, waduk, bandara, dan lainnya bisa dilakukan dengan proses cepat bila pengadaan tanahnya juga lancar. Karena itu salah satu yang juga akan diatur yaitu peran Kementerian ATR/BPN sebagai land manager untuk mendapatkan tanah guna kepentingan umum.

“UU Cipta Kerja ini akan memberikan penguatan hak pengelolaan (HPL) tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang selama ini diberikan hak pakai dan tidak bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih produktif. Untuk itu dalam UU Cipta Kerja dikenakan HPL dan jika pemda punya tanah maka akan diberikan HPL dan di atasnya diberikan hak yang lain. Dengan begitu tanah bisa lebih bermanfaat, lebih efisien, dan berdaya guna,” beber Sofyan.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Ukur Dampak Dan Efektivitas, Program Perumahan Dievaluasi

RumahCom – Selain menjalankan program perumahan, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR juga melakukan evaluasi program. Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan masukan dan perbaikan sehingga program peruma

Lanjutkan membacaOktober 14, 2020

Ini Alasan Pengembang Asing Masuk Indonesia

RumahCom – Pasar yang besar membuat Indonesia sangat menarik bagi pengembang asing yang banyak masuk dan ikut menggarap proyek properti. Bahkan segmen yang digarap pengembang asing ini juga semakin

Lanjutkan membacaOktober 14, 2020

Warga Singapura Lebih Takut Rugi Ketimbang Hantu Lapar

RumahCom – Di Singapura, harga kondominium di pasar sekundernya bertahan tinggi di tengah permintaan yang kuat pada September. Tercatat lebih dari 1.000 unit terjual selama 3 bulan berturut-turut.Ad

Lanjutkan membacaOktober 15, 2020

Pasar Perumahan Jabodetabek dan Banten Terkoreksi di Kuartal III

RumahCom - Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) mengungkapkan bahwa kondisi pasar perumahan di kawasan Jabodebek dan Banten pada kuartal III/2020 anjlok, kecuali di Jakart

Lanjutkan membacaOktober 15, 2020

Pasar Besar, Pengembang Ini Percaya Diri Luncurkan Proyek Saat Pandemi

RumahCom – Kalangan pengembang tetap aktif menjalankan aktivitas bisnisnya bahkan saat situasi banyak keterbatasan akibat pandemi Covid-19. Perumahan Sentosa Park, Tangerang, Banten, dikembangkan da

Lanjutkan membacaOktober 15, 2020

Masukan