Menyoal Kepemilikan Orang Asing Terhadap Apartemen Di Indonesia

Boy LeonardOktober 20, 2020

Menyoal Kepemilikan Orang Asing Terhadap Apartemen Di Indonesia

RumahCom – Wacana soal hak milik atas satuan rumah susun (sarusun) atau apartemen bagi warga negara asing (WNA) yang diperluas dalam Undang Undang (UU) Cipta Kerja Pasal 144 ayat 1, terus menimbulkan polemik.

Pakar Hukum Pertanahan Lembaga Advokasi Konsumen Properti Indonesia Erwin Kallo menuturkan, UU Cipta Kerja adalah masalah baru yang tumpang tindih dengan UU Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.

Erwin menilai, sudah jelas UUPA mencantumkan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) pada sarusun tidak boleh dimiliki orang asing.

“Ini, ‘kan, bertentangan, tumpang tindih. Ini namanya pemerintah mau menyelesaikan masalah dengan masalah,” ucap Erwin, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Selasa, 20 Oktober 2020.

Erwin pun menegaskan, WNA sudah diberi hak kepemilikan atas sarusun melalui Hak Pakai yang saat ini sudah bankable. Hak Pakai ini sudah cukup. Sebab, jika hak milik WNA diperluas atas sarusun, tidak akan berdampak signifikan mendongkrak sektor properti Nasional.

Apabila WNA mau membeli apartemen, Pemerintah tinggal memberi status Hak Pakai.  Erwin melanjutkan, tidak perlu UU Cipta Kerja untuk memberikan hak kepemilikan yang akhirnya malah kontraproduktif. Cukup kebijakan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Seragamkan itu semua tanah sarusun (apartemen) dengan Hak Pakai, jadi semua WNA bisa beli. Karena memang nggak ada pilihan lain. Kita ini menganut sistem kondominium ala Perancis. Beda dengan Singapura, strata title yang semua tanahnya milik negara,” kata Erwin menjelaskan.

Namun, menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil, status Hak Pakai dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 menghambat WNA bekerja di Indonesia.

“Jadi, orang asing boleh beli apartemen tanpa tanah. Karena, bagi orang asing tanah nggak penting, yang penting apartemen,” ujar Sofyan.

Lalu, apakah perluasan hak kepemilikan atas sarusun menjadi Hak Milik ini mmapu menarik minat WNA membeli properti di Indonesia?

Co-founder Invest Islands Kevin Deisser punya pendapat sendiri. Menurut Kevin, amandemen hak kepemilikan apartemen bagi WNA akan berdampak pada pasar properti Indonesia, khususnya reputasi negara secara umum.

“Perubahan hukum ini perlu dilihat sebagai langkah besar ke arah yang lebih baik,” tutur Kevin.

Kevin melanjutkan, modernisasi terhadap UUPA Nomor 5 Tahun 1960 berdampak besar kapada pasar Indonesia. Pasar akan berkembang pesat sehingga dapat memikat lebih banyak investor untuk berinvestasi di Indonesia daripada negara Asia lainnya, seperti Singapura dan Malaysia.

Selain itu, Kevin berpandangan, pada saat negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Inggris terlihat menutup diri, Pemerintah Indonesia justru mengambil langkah dengan perspektif global.

“Ini sangatlah menggembirakan,” ujar Kevin yang memiliki perusahaan dengan basis bisnis di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Kevin pun mengilustrasikan tentang Singapura. Dalam hal pangsa pasar, sudah bukan hal baru bahwa Singapura adalah salah satu negara paling maju di Asia, dengan pelayanan rumah sakit yang fantastis, institusi pendidikan yang sangat memadai, dan faktor penunjang lainnya.

Namun bagi investor, hal ini berarti hanya akan ada sedikit ruang untuk perbaikan. Dengan demikian, ruang untuk pertumbuhan finansial investor pun akan menjadi lebih kecil. Di sisi lain, Indonesia menawarkan hasil yang jauh lebih tinggi daripada Singapura ini.

“Ketika investor asing mempertimbangkan seberapa jauh mereka dapat berinvestasi dan berapa banyak perbaikan infrastruktur yang sedang disiapkan, saya berharap amandemen yang diusulkan dapat meningkatkan ekonomi Indonesia secara substansial,” ucap Kevin.

Adapun ketentuan hak milik atas sarusun ini tertuang dalam Pasal 144 UU Cipta Kerja. Pasal 144 ayat 1 UU Cipta Kerja menyebut, persyaratan hak milik atas sarusun diberikan kepada lima golongan.

Kelima golongan yang disebutkan dalam ketentuan tersebut, antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), Badan Hukum Indonesia, Warga Negara Asing (WNA) yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, serta perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi  seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah!

Sumber foto utama: Unsplash.com

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Mengapa Bubble Bisa Terjadi Jika WNA Miliki Properti?

RumahCom - Isu kepemilikan properti oleh warga negara asing (WNA) belakangan ini menimbulkan kesimpangsiuran informasi. Jika mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), maka WNA dimungkinkan memi

Lanjutkan membacaJuli 7, 2015

Situasi Ekonomi Politik Buat WNA Enggan Beli Properti

RumahCom - Pemerintah telah memberikan sejumlah kemudahan bagi warga negara asing (WNA) terkait kepemilikan properti di dalam negeri. Hal ini tercermin dari meluncurnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

Lanjutkan membacaDesember 28, 2016

WNA Yang Beli Apartemen Mampu Gerakkan Bisnis Properti

RumahCom – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengklaim, diperbolehkannya warga negara asing (WNA) membeli unit rumah susun atau apartemen di Indonesia mampu meng

Lanjutkan membacaOktober 19, 2020

Masukan