Ini Siasat Soal Kebutuhan Rumah Dalam Menghadapi Bonus Demografi

Boy LeonardOktober 20, 2020

Ini Siasat Soal Kebutuhan Rumah Dalam Menghadapi Bonus Demografi

RumahCom – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pernah memprediksi Indonesia akan mengalami masa masa bonus demografi pada 2030-2040.

Pada tahun 2030-2040, jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) akan lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun).

Pada periode itu, penduduk usia produktif diperkirakan mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebanyak 297 juta jiwa.

Dengan kondisi tersebut, segala sesuatu harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia produktif yang tentunya dengan tingkat penghasilan yang lebih baik dari generasi sekarang.

Salah satu hal yang turut wajib diantisipasi adalah penyediaan rumah bagi 64 persen penduduk Indonesia tersebut. Berbagai aturan telah disiapkan untuk menyediakan rumah bagi generasi mendatang, misalnya dengan skema pembiayaan yang menarik.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membuat regulasi untuk meningkatkan pasokan rumah termasuk dalam hal ini penyediaan fasilitas subsidi dan uang muka.

Mereka membentuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang bertugas untuk menghimpun dana masyarakat dan dana-dana jangka panjang lainnya untuk memudahkan masyarakat dalam memiliki rumah.

BP Tapera ini nantinya tak hanya memberikan layanan hunian subsidi saja, tapi juga akan memberikan layanan hunian komersial. Tujuannya adalah membantu masyarakat dalam memiliki rumah.

BP Tapera menyatakan bonus demografi yang terjadi di Indonesia pada sekitar 2020-2030 akan membuat kebutuhan akan rumah meningkat pesat. Hal ini tentu memunculkan potensi bisnis yang luar biasa bagi pengembang dan juga perbankan dalam sisi pembiayaan perumahan.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto, sebagaimana dikutip dari Antaranews, Selasa 20 Oktober 2020,  menuturkan bahwa bonus demografi di Indonesia diperkirakan terjadi pada 2025 dengan rasio ketergantungan penduduk mencapai titik terendah, yakni 44,2.

Hal ini berarti setiap 100 orang yang bekerja menanggung 44 orang yang tidak bekerja. Bonus demografi ini menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pemerintah membuat BP Tapera untuk memberikan layanan pada sisi permintaan guna menghadirkan pembeli potensial bagi sektor perumahan. Melalui kontribusi ini, BP Tapera menjadi salah satu penggerak pertumbuhan sektor sekunder di Indonesia.

Pemerintah meyakini, tumbuhnya sektor sekunder di Indonesia mampu membuka lapangan usaha dan menyerap tenaga kerja pada sektor tersebut. Pertumbuhan tersebut juga mampu mendorong investasi dan inovasi teknologi pada sektor sekunder.

Adi mengungkapkan, kesiapan Tapera untuk menangkap besarnya potensi bonus demografi yang sudah mulai terasa di tahun 2020 ini, dengan cara membuka akses dan kemudahan bagi siapa saja yang ingin menjadi peserta dan mendapatkan manfaat dari kepesertaannya.

Bukan cuma itu, kemudahan akses untuk menjadi peserta ini juga akan mengarah kepada dorongan sektor properti untuk dapat mengakomodir permintaan yang terjadi.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Sis Apik Wijayanto berujar, BNI telah siap untuk menjadi mitra Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam mengakselerasi kepemilikan hunian yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Kerja sama kedua institusi itu diharapkan bisa  lebih mendorong pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), khususnya dengan tersedianya layanan subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sis Apik menjelaskan, adanya bonus demografi dapat menjadi peluang bagi perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit di sektor perumahan sebagai antisipasi semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perumahan.

Dia menerangkan, terus bertambahnya jumlah Milenial ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan jumlah pasokan rumah. Kontribusi dari sektor perbankan adalah tersedianya layanan kredit untuk pembangunannya.

Tingkat bunga murah juga menjadi kunci untuk penyediaan rumah saat ini yang berlaku umumnya mulai dari 4,74 persen per tahun untuk dua tahun pertama. Selain itu pengajuan kredit mengingat masih di masa pandemi dapat dilakukan secara daring.

Perbankan juga merupakan kepanjangan pemerintah dalam menyediakan fasilitas kredit seperti program FLPP, Program SSB, Program BP2BT, dan Program BPJS TK MLT. Bank juga menyalurkan kredit konstruksi untuk pengembang dengan skema paket kerja sama pembiayaan pembangunan perumahan sampai penjualan.

Salah satu sektor yang akan memanfaatkan bonus demografi ini dari kalangan pengembang perumahan. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini mereka sudah mulai memasarkan produknya yang juga dilakukan secara daring.

Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mengklaim, potensi bonus demografi sangat besar bagi bisnis sektor perumahan. Untuk itu perlu kerja sama strategis dari pemerintah, BP Tapera, perbankan dan pengembang dalam memanfaatkan peluang tersebut.

Totok menilai, kerja sama yang perlu dilakukan salah satunya, BP Tapera harus menempatkan dana Tapera di bank, dengan begitu bank memiliki kecukupan likuiditas untuk menurunkan suku bunga KPR. Pemerintah juga perlu menjamin agar bunga pinjaman dari dana jangka panjang tersebut tidak tinggi (sama dengan tingkat inflasi).

Ketersediaan dana ini diharapkan dapat mendukung penyediaan rumah bagi kelompok Milenial, ASN, TNI, Polri dan kelompok masyarakat kelas menengah lainnya yang tidak bisa masuk dalam program FLPP.

Analis Kebijakan Ahli Madya BKKBN Muktiani Asrie Suryaningrum berpendapat, pada tahun ini Indonesia sudah menikmati bonus demografi, yakni dua orang usia produktif menangani kurang dari satu orang usia non produktif.

Dari jumlah usia produktif tersebut sekitar 25 persen didominasi oleh usia 14-24 tahun. Jumlah usia produktif yang cukup besar di Indonesia ini pastinya jadi peluang bagi pengembang agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah.

Salah satu yang disiapkan untuk menjamin tersedianya rumah yang layak dan terjangkau dengan diterbitkan surat layak fungsi untuk menjamin rumah-rumah yang ditempati ke depannya dalam kondisi baik dan aman.

Dengan demikian, ke depannya tidak ada lagi keluhan dari masyarakat yang membeli rumah di lokasi yang ternyata merupakan daerah banjir atau bahkan di lahan yang rawan longsor. 

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi  seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah!

Sumber foto utama: Unsplash.com

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Ini Rencana Besar Pemerintah Dengan Tapera

RumahCom – Program Tapera sudah mulai diberlakukan dan tahap awal ini untuk kalangan aparatur sipil negara (ASN) sebelum berlaku kepada seluruh pekerja. Pemerintah memiliki rencana besar untuk progr

Lanjutkan membacaJuli 17, 2020

Tapera Bisa Bantu Kaum ‘Pas-Pasan’ Punya Hunian

RumahCom - Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diharapkan mampu membantu dan bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan menengah atau non-MBR yang penghasilannya masih terbatas untuk dapat memiliki ruma

Lanjutkan membacaSeptember 1, 2020

Hitung-hitungan Tapera Untuk Bonus Demografi Tahun 2025

RumahCom – Indonesia sudah memasuki masa bonus demografi yang puncaknya akan terjadi pada tahun 2025 mendatang. Hal ini membawa kesempatan yang besar untuk sektor properti dan akan berimbas pada ter

Lanjutkan membacaOktober 20, 2020

Masukan