RumahCom – Kementerian PUPR kembali mendapatkan pagu anggaran untuk tahun 2021 yang terbesar dibandingkan kementerian lain mencapai hampir Rp150 triliun. Anggaran ini akan difokuskan untuk pekerjaan infrastruktur dan mendorong perekonomian selain program kesehatan dan dampak pandemi.
Pemerintah telah mengetok anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tahun anggaran (TA) 2021 sebeser Rp149,81 triliun. Angka ini bertambah sebesar Rp34,23 triliun dari pagu indikatif TA tahun ini sebesar Rp115,58 triliun dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2021 telah diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Istana Negara pekan ini.
Sebelumnya, pada pekan awal bulan November ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2021 sebesar Rp413,8 triliun. Dengan telah diserahkannya DIPA oleh presiden kepada menteri terkait maka pagu anggaran TA 2021 telah resmi sebesar Rp149,81 triliun.
Anggaran Kementerian PUPR ini kembali akan menjadi yang terbesar dibandingkan kementerian maupun lembaga lain. Presiden dalam sambutannya mengatakan, anggaran ini harus dimaksimalkan untuk menjadi penggerak roda ekonomi dan karena itu harus dilakukan lelang sedini mungkin mulai bulan Desember sehingga awal tahun depan sudah bisa bekerja.
“Untuk APBN tahun 2021 sebesar Rp2.750 triliun atau tumbuh 0,4 persen dari tahun 2020 dan ini akan difokuskan pada empat hal utama khususnya yang terkait pandemi Covid-19. Yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan membangun pondasi reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan sebagainyaa,” ujar Jokowi.
Ketika sudah memutuskan beli rumah, penting untuk perhatikan pengembang perumahan tersebut. Seperti apa pengembang yang terpercaya? simak di video berikut ini!
Sementara itu Menteri PUPR Basuki akan memfokuskan anggaran kementeriannya untuk enam program yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan dampak pandemi Covid-19. “Keenam program itu yaitu pengembangan konektivitas, peningkatan ketahanan pangan, kesehatan lingkungan dan masyarakat, penguatan jaring pengaman melalui program padat karya tunai dan pembelian produk rakyat, dan peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim,” katanya.
Terkait pelaksanaan lelang dini untuk berbagai proyek, Basuki menyebut proses lelang bahkan telah dilakukan sejak bulan Oktober 2020 sebagaimana yang terekam dalam sistem e-monitoring. Total realisasi paket yang telah dilelang mencapai 1.575 paket senilai Rp11,16 triliun.
Untuk alokasi berbagai rencana program kerja Kementeria PUPR tahun 2021, alokasinya untuk pengembangan konektivitas sebesar Rp53,96 triliun, untuk sumber daya air Rp58,55 triliun, pemukiman Rp26,56 triliun, dan perumahan Rp8,09 triliun. Kemudian untuk pembangunan sumber daya manusia Rp563,79 miliar, pembinaan konstruksi Rp757,68 miliar, dan pembiayaan infrastruktur Rp273,68 miliar. Ada juga dukungan manajemen Rp748,2 miliar, pengawasan Rp101,74 miliar, dan perencanaan Rp206,18 miliar.
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com
Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
