60 Persen Anggaran Perumahan Harusnya Untuk Daerah

Maret 31, 2020

RumahCom – Sesuai aturannya, perumahan merupakan urusan pemerintah daerah karena itu seharusnya porsi anggaran perumahan terbesar dialokasikan untuk daerah. Pemerintah pusat bisa fokus mengurusi masalah urban development.

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, urusan perumahan hingga saat ini masih menjadi perkara besar di negeri ini. Sebagian besar masyarakat kesulitan mengakses pembiayaan perumahan dan hal ini tidak terlepas karena kebanyakan penduduk Indonesia merupakan pekerja di sektor informal. Menjadi sangat sulit bagi pemerintah untuk mendata, mengklasifikasi, hingga akhirnya mengeluarkan regulasi yang tepat supaya sektor ini bisa lebih cepat berkembang.

Pada era modern, misalnya pada tahun 1997 ketika urusan perumahan dipegang oleh Akbar Tanjung, beberapa langkah sudah mulai dipetakan termasuk usulan secara politik agar anggaran perumahan minimal satu persen dari total dana APBN. Zaman Menteri Perumahan almarhum Yusuf Ashari juga usulan anggaran satu persen dari APBN ini kembali mengemuka.

Namun menurut Zulfi Syarif Koto pendiri dan Ketua Umum Housing Urban Develoment (HUD) Institute, lebih penting dari mengusahakan satu persen anggaran perumahan itu adalah alokasinya. Setidaknya, porsi 60 persen dari anggaran perumahan seharusnya dialokasikan ke daerah.

“Urusan perumahan itu domainnya daerah sesuai dengan UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 maupun PP No. 38 Tahun 2007, semuanya menyebutkan di daerah. Bakclog hunian di daerah juga tinggi. Makanya kalau 60 persen anggaran dialokasikan ke daerah akan membuat daerah lebih berkembang juga. Pemerintah pusat tidak perlu terlalu fokus pada permasalahan housing tapi harus lebih luas yaitu housing dan urban development untuk pengembangan kawasan perkotaan,” ujarnya.

Kota mandiri memang dibangun untuk jangka panjang, tetapi berpotensi baik untuk diinvestasikan kemudian. Simak jurus investasinya di video berikut ini, ya!

Perumahan merupakan tanggung jawab besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Hal ini merupakan amanat UUD dan dari lima komponen dasar yang harus diurusi oleh pemerintah salah satunya adalah hak bermukim yang merupakan hak dasar setiap warga negara.

Zulfi mem-breakdown beragam permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan oleh pemerintah. Misalnya mengenai tata ruang berujung pada perizinan yang hingga saat ini masih berbelit. Pemerintah daerah yang menyusun tata ruang kemudian menerbitkan peraturan daerah (Perda), semuanya harus dibuat jelas dan transparan.

Di situ akan tercantum hingga ke rencana detil dan teknis supaya tidak ada lagi pungutan liar (pungli) di lapangan. Tercantum juga lokasi-lokasinya untuk pembangunan rumah murah bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun rumah komersial non-MBR.

Kemudian soal pertanahan yang masih menjadi kendala besar untuk pembangunan rumah murah. Harus ada alokasi setidaknya 40 persen anggaran untuk biaya akuisisi tanah dan itu seharusnya dijamin oleh negara melalui mekanisme bank tanah (landbank).

“Sebetulnya permasalahan ini akan diselesaikan dengan pembentukan Perumnas pada tahun 1974. Cita-cita dan misi Perumnas ini sangat bagus tapi pada perjalanannya Perumnas malah mengembangkan proyek properti komersial dan itu bukan salahnya Perumnas karena dia tidak didukung oleh pemerintah,” tandasnya.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Ini Alasan Kenapa Nama Arsitek Tidak Muncul Pada Bangunan

RumahCom – Selama ini nama arsitek tidak mucul pada sebuah bangunan karena karyanya sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Seharusnya nama arsitek bisa tercantum untuk memudahkan kontrol dari masyaraka

Lanjutkan membacaMaret 30, 2020

Hei Anak Muda, Begini Cara Atur Keuangan Kalau Mau Punya Rumah!

RumahCom – Kalau mau memiliki rumah harus disiplin mengatur keuangan. Anak muda memiliki kelebihan bisa mendapatkan tenor kredit yang panjang sehingga cicilannya bisa lebih ringan. Ambil kesempatann

Lanjutkan membacaMaret 30, 2020

Kalau Penduduk Tinggal Di Apartemen, Akan Lebih Mudah Menata Kota

RumahCom – Keterbatasan lahan membuat warga kota harus tinggal di hunian vertikal sehingga pemerintah juga lebih mudah menata kawasan kotanya. Perkembangan kota juga akan menguat fungsi jasa dibandi

Lanjutkan membacaMaret 30, 2020

Gerbang Ikon KSPN Borobudur Mulai Dibangun

RumahCom - Kawasan Borobudur telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas atau 10 'Bali baru' yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tah

Lanjutkan membacaMaret 31, 2020

PPDPP Kementerian PUPR Rilis 10 Perumahan Subsidi Paling Digemari

RumahCom – Aplikasi SiKasep yang diluncurkan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) telah memudahkan masyarakat mengakses rumah murah bersubsidi. PPDPP juga merilis sepuluh perumahan ya

Lanjutkan membacaMaret 31, 2020

Masukan