Kementerian ATR/BPN Soroti Sembilan Poin Klaster Pertanahan

Mei 5, 2020

RumahCom – Kementerian ATR/BPN merinci sembilan poin penting klaster pertanahan dalam omnibus law RUU Cipta Kerja. Beberapa poin yang dirinci diharapkan bisa memudahkan dunia usaha dan memberikan keadilan bagi masyarakat serta menjamin fungsi pertanahan sesuai peruntukannya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menggondok rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja khususnya dalam klaster pengadaan tanah. Menurut Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin, klaster ini sangat penting untuk memudahkan pemerintah terkait kemudahan pengadaan tanah, pembangunan infrastruktur, maupun hal lainnya.

“Setidaknya ada sembilan poin penting pada RUU Cipta Kerja yang termasuk dalam omnibus law khususnya untuk klaster pengadaan tanah ini. Pertama, kita akan melakukan beberapa perubahan materi di dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, makanya RUU ini cukup krusial,” ujarnya.

Poin kedua yaitu, Kementerian ATR/BPN akan membantu proses pengadaan tanah dalam kawasan hutan dengan mekanisme pelepasan tanah kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, hingga tanah aset instansi pemerintah.

Ketiga, pada pasal 10 UU No. 2 Tahun 2012, terdapat 18 poin yang akan diperluas cakupannya termasuk di dalamnya untuk kepentingan pengadaan tanah kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan obyek wisata, kawasan industri, dan kegiatan hilir migas yang belum masuk dalam kepentingan umum.

Keempat, dalam omnibus law Cipta Kerja diatur penetapan lokasi berlaku selama tiga tahun dan perpanjangan satu tahun tanpa adanya proses dari awal terkait pembaruan penetapan lokasi. Kelima, akan diatur mekanisme jenis ganti rugi mengenai kepemilikan saham, apakah ganti rugi dalam bentuk uang, tanah pengganti atau relokasi, dan bagaimana proses pengadaan tanah ini supaya masyarakat bisa sharing dalam semacam kepemilikan saham.

Investasi di kampung halaman bisa menjadi pilihan tepat yang menguntungkan. Lalu gimana caranya? simak videonya berikut ini.

Keenam, Kementerian ATR/BPN akan menyiapkan bank tanah sebagai proses untuk menjamin tersedianya tanah untuk pembangunan. Ketujuh, dalam UU omnibus law akan ditegaskan mengenai penguasaan tanah negara yang selama ini sering menyebabkan konflik antar pelaksana pengadaan tanah dengan aparat penegak hukum.

Kedelapan, Kementerian ATR/BPN akan menjamin ketersediaan lahan pangan berkelanjutan dalam hal untuk pengadaan tanah sehingga ada lahan pangan yang berkelanjutan dan tetap dipertahankan untuk lahan pertanian. Kalaupun ini dilepas, harus dipastikan untuk kepentingan umum atau negara.

Kesembilan, proses pemberian hak pengelolaan seperti hak guna usaha (HGU) atau hak pakai akan diberikan langsung sekaligus dengan perpanjangannya. Termasuk pengaturan pemanfaatan hak ruang atas tanah dan bawah tanah yang selama ini juga belum terafiliasi dalam UU No. 2 Tahun 2012.

“Kami tengah menyiapkan drat rancangan peraturan Menteri ATR/Kepala BPN mengenai petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Jadi klaster pertanahan ini sangat penting untuk memudahkan proses pembangunan, misalnya pembangunan MRT atau LRT, itu kita memerlukan ruang bawah tanah ataupun atas tanah, ini juga akan difasilitasi dalam omnibus law,” jelas Arie.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah.

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Jasa Marga Targetkan Tiga Ruas Jalan Tol Ini Selesai di Tahun 2020

RumahCom - PT. Jasa Marga (Persero) Tbk menargetkan, pekerjaan konstruksi untuk tiga ruas jalan tol ini selesai pada tahun 2020. Adapun 3 ruas jalan tol tersebut adalah Jalan Tol Cinere-Serpong, Kunc

Lanjutkan membacaMei 4, 2020

Demi Bertahan, Pengembang Ini Jual Properti Tanpa Ambil Untung

RumahCom - Pengembang asal Thailand menjual properti tanpa mengambil keuntungan demi menjaga arus kas perusahaan supaya tetap dapat bertahan menghadapi pandemi Covid-19.Pengembang properti Thailand, S

Lanjutkan membacaMei 4, 2020

Akibat Pandemi, Pertumbuhan Bisnis Properti Diprediksi Stagnan

RumahCom – Banyak prediksi yang sudah dikeluarkan terkait dengan laju pertumbuhan industri properti yang dinilai tidak akan bersinar gemerlap pada tahun 2020 ini. Berbagai prediksi tersebut pun meng

Lanjutkan membacaMei 4, 2020

Tips Berguna Untuk Menjual Properti Selama COVID-19

Pada masa sekarang ini, bisnis sangat terpengaruh karena pembatasan jarak fisik dan ruang gerak untuk mencegah penularan COVID-19. Namun, di masa sulit ini, selalu ada hikmahnya. Dari pengalaman agen

Lanjutkan membacaMei 5, 2020

Cari Rumah Asyik Dengan Kemudahan SiKasep

RumahCom – Lembaga penyalur KPR bersubsidi FLPP, PPDPP, mengajak masyarakat untuk mencari rumah melalui aplikasi SiKasep. Aplikasi ini akan memudahkan pencarian rumah saat pandemi Covid-19.Pembatasa

Lanjutkan membacaMei 5, 2020

Masukan