Pemerintah Fokus Menyelesaikan Sengketa Pertanahan, Mulai Klaim Sepihak Hingga Mafia

Mei 15, 2020

RumahCom – Sengketa dan konflik seputar pertanahan masih sering terjadi dan ini menjadi fokus pekerjaan Kementerian ATR/BPN. Kompleksnya masalah pertanahan membuat penyelesaiannya harus dilakukan secara detil dan didukung data yang kuat.

Masih sering terjadinya konflik pertanahan menjadi perhatian tersendiri Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bahkan merupakan salah satu tugas utama dari kementerian ini. Terdapat unit kerja khusus yang menangani percepatan penanganan sengketa dan konflik pertanahan yaitu Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/BPN.

Menurut Direktur Sengketa dan Konflik Wilayah II Daniel Adityajaya, permasalahan tanah yang umum terjadi semakin meluas bukan hanya antar orang perorangan tapi sudah orang dengan perusahaan (PT) maupun antara perusahaan dan kerap memakan waktu yang lama untuk penyelesaiannya.

“Permasalahan pertanahan itu perlu penelitian yang harus dilakukan dengan seksama terkait mana subyek dan obyeknya. Pihak-pihak yang mengklaim menguasai sebuah bidang tanah juga perlu diteliti lebih lanjut belum soal tarik  ulur penyelesaian maupun konflik pelepasan aset seperti contohnya tarik ulur penyelesaian konflik dan pelepasan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN),” ujarnya.

Beli rumah bekas atau ingin balik nama rumah warisan? Simak prosedur dan biaya balik nama sertifikat rumah di video berikut ini.

Karena itu saat ada sengketa yang akan diperiksa dan diteliti antara lain, klaim penguasaan fisik, status hak guna usaha (HGU) aktif, klaim atas status HGU aktif, status HGU yang diperpanjang, klaim status HGU yang mati, penguasaan fisik status HGU yang sudah mati, dan sebagainya.

Dalam penyelesaian dan penanganan sengketa dan konflik, Kementerian ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan melibatkan banyak pihak seperti kementerian maupun lembaga terkait, DPR-DPRD, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), LSM, dan sebagainya. Segala pekerjaan Kementerian ATR/BPN selanjutnya juga bisa diawasi oleh masyarakat melalui Komisi II DPR.

Ketua LSM Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Alfi Syahrin menambahkan, dalam penyelesaian sengketa pertanahan juga perlu dilihat akar permasalahan karena kerap sengketa maupun konlflik yang terjadi sudah sejak lama bahkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga Indonesia merdeka.

“Saat zaman penjajahan dulu tanah masyarakat diambil dengan dalih untuk dijadikan tanaman industri. Saat zaman kemerdekaan, nasionalisasi jadi bentuk pengambilan tanah masyarakat padahal yang dinasionalisasi adalah perusahaan dan bukan tanah-tanahnya. Pemerintah juga harus bisa menyelesaikan konflik pertanahan yang diakibatkan oleh mafia-mafia tanah yang sering menyebabkan sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia,” tandasnya.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah.

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Pengembang Perkuat Digitalisasi Produk Untuk Mudahkan Masyarakat Di Tengah Pandemi

RumahCom – Pengembang Synthesis Develoment mengembangkan tim property advisory online untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terkait produk-produk properti Synthesis Development. Bukan ha

Lanjutkan membacaMei 14, 2020

REI: Properti Harus Tetap Bertahan di Tengah Pandemi

RumahCom - Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) siap memacu penjualan properti anggotanya lebih gencar lagi seusai virus corona atau Covid-19 mereda di Indonesia.Hal tersebut dilakukan seba

Lanjutkan membacaMei 14, 2020

Sempat Anjlok, Pasar Properti Diprediksi Bangkit Tidak Lama Lagi

RumahCom - Pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia memiliki dampak di hampir seluruh sektor industri bisnis dan hal tersebut termasuk juga dengan bisnis properti. Hal tersebut pula membuat bisn

Lanjutkan membacaMei 14, 2020

Nasib Sektor Properti Hunian Subsidi di Tengah Badai Pandemi Covid-19

RumahCom - Saat masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih akan tetap berjalan dengan lancar dibanding dengan triwulan sebelumny

Lanjutkan membacaMei 14, 2020

Asosiasi Jalan Tol: Usai Masa Pandemi Covid-19, Model Bisnis Perlu Diperhatikan

RumahCom - Asosiasi Jalan Tol Indonesia menilai solusi penanganan sektor infrastruktur termasuk jalan tol seusai masa pandemi Covid-19 perlu memperhatikan model bisnis yang ada.Sekjen Asosiasi Jalan T

Lanjutkan membacaMei 14, 2020

Masukan