Aplikasi Intip Kementerian ATR/BPN Permudah Melihat Status Tanah

Juni 15, 2020

RumahCom – Kementerian ATR/BPN menerbitkan aplikasi Intip yang akan mempermudah pencatatan aset maupun sertifikat aset tanah milik instansi pemerintah di berbagai daerah. Aplikasi Intip juga memudahkan untuk melihat status tanah yang bersengketa.

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengidentifikasi lahan atau aset-aset tanah yang belum terdaftar dan bersertifikat. Hingga saat ini juga masih banyak instansi pemerintah yang belum mengetahui bagaimana cara melakukan pemetaan dan cara mendeteksi status dari tanah milik pemerintah.

Untuk itu Kementerian ATR/BPN menginiasi pembentukan aplikasi Intip atau inventarisasi tanah instansi pemerintah. Aplikasi Intip ini selanjutnya diharapkan bisa terus meningkatkan dan memperbaiki catatan dan inventaris aset-aset tanah khususnya yang dimiliki oleh instansi pemerintah di berbagai daerah.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto, aplikasi  Intip ini untuk mewujudkann ketersediaan basis data tanah yang dimiliki instansi pemerintah dengan data akurat dan mutakhir.

“Pemerintah akan terus menertibkan tanah-tanah milik pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), maupun badan-badan lain yang tersebar di Indonesia. Semua aset ini harus bersertifikat dan jelas statusnya apakah sudah clean and clear, diduduki pihak lain, bersengketa, maupun yang belum memiliki dokumen,” ujarnya.

Masih bingung perbedaan antara SHM dan HGB dalam properti? Simak informasi selengkapnya di videonya berikut ini.

Aplikasi Intip sendiri diharapkan bisa mempermudah berbagai kendala pengurusan maupun persoalan seputar pertanahan minimal untuk mempermudah sistem informasi awal. Setiap  instansi pemerintah harus bisa melakukan pemetaan yang baik untuk semua aset tanahnya baik yang sudah bersertifikat maupun belum.

Inventaris ini sangat penting dan akan bisa memberikan manfaat yang besar kepada instansi bersangkutan. Selanjutnya, pendataan dan pencataan yang resmi dan baik akan memudahkan kita untuk melihat status tanah sesuai dengan kondisi di lapangan. Apakah peruntukannya sudah tepat, apakah dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, diduduki pihak ketiga, atau berbagai kendala lainnya.

Aplikasi Intip ini juga telah mandapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait transparansi aset tanah. Berbagai instansi mupun pemerintah daerah juga memberikan apresiasinya karena dengan aplikasi ini bisa memudahkan khususnya untuk percepatan sertifikasi aset-aset tanah di berbagai daerah.

“Semoga aplikasi ini bisa berfungsi maksimal sesuai perannya dan ke depan teknologi ini akan terus diperbaharui dan dikembangkan supaya aplikasinya lebih mudah dan semakin meluas. Kami juga membuka pelatihan maupun workshop secara online untuk terus mensosialisasikan aplikasi ini,” pungkas Himawan.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

5 Cara Membuat Rumah Menjadi Ramah Lingkungan

RumahCom - Menjadikan rumah lebih ramah lingkungan bisa dilakukan dengan penyesuaian tertentu. Misalnya penggunaan bahan ramah lingkungan, desain yang hemat energi, serta pemanfaatan sinar matahari.Li

Lanjutkan membacaJuni 12, 2020

Kata Pakar, Industri Properti akan Bangkit Kembali Usai Pandemi

RumahCom – Covid-19 telah menjadi pandemi global yang memengaruhi sendi perekonomian setiap negara, termasuk sektor properti. Sektor ini mengalami penurunan minat beli dari masyarakat.Namun, bagaima

Lanjutkan membacaJuni 12, 2020

Dari Syarat sampai Manfaat, Ini 4 Fakta Tapera yang Wajib Anda Tahu

RumahCom – Tapera (tabungan perumahan rakyat) diharapkan bisa mewujudkan mimpi masyarakat untuk memiliki rumah pertama. Peraturan soal ini telah diteken Presiden Joko lewat Peraturan Pemerintah (PP)

Lanjutkan membacaJuni 12, 2020

Perpres Penataan Jabodetabek-Punjur Terbit, Ini Peran Kementerian PUPR

RumahCom – Perpres No. 6 Tahun 2020 akan mengatur tata ruang kawasan besar Jabodetabek-Punjur mulai banjir, kemacetan, penyediaan air bersih, infrastruktur jalan, sampah, dan sebagainya. Menteri PUP

Lanjutkan membacaJuni 15, 2020

Pemerintah Seharusnya Menguji Dulu Potongan 3 Persen Tapera

RumahCom – Kritik pemberlakuan PP Tapera kembali dikemukakan khususnya terkait besaran potongan gaji sebesar tiga persen. Saat situasi sulit akibat pandemi Covid-19 seharusnya pemerintah menguji ter

Lanjutkan membacaJuni 15, 2020

Masukan