Pemerintah Atur Jabodetabek-Punjur Jadi Metropolitan Global Hub Dunia

Juni 16, 2020

RumahCom – Perpres No. 60 Tahun 2020 akan mengatur kawasan besar Jabodetabek-Punjur dengan lintas kementerian. Jabodetabek-Punjur akan menjadi metropolitan global hub terbesar kedua di dunia setelah Kota Tokyo.

Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabek-Punjur) telah menjadi perhatian pemerintah sejak tahun 1966 pada masa Presiden Sukarno. Jabodetabek-Punjur sejak lama memang diprediksi akan menjadi sebuah kawasan perkotaan besar sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur.

Situasi dan kondisi yang terus berubah dan berkembang membuat perpres ini diperbaharui menjadi Perpres No. 60 Tahun 2020 yang ditetapkan pada medio April 2020 lalu. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil, perpres baru ini untuk merespon tantangan dan dinamika penataan kawasan kota besar Jabodetabek-Punjur.

“Kawasan Jabodetabek-Punjur ini akan menjadi salah satu metropolitan global hub dari jejaring kota metropolitan dunia dan merupakan jejaring kota terbesar kedua setelah Kota Tokyo. Ini berimplikasi pada sentralistis berbagai fungsi ekonomi yang berdampak pada dinamika kebutuhan ruang fisik dan sosial yang tinggi. Hal ini juga membuat kawasan Jabodetabek-Punjur sangat rentan terhadap penurunan kualitas lingkungan sehingga perlu penanganan khusus,” ujarnya.

Karena itu diterbitkan perpres baru yang merupakan revisi dari berbagai kekurangan yang belum tercantum di perpres yang lama. Sofyan menyebut beberapa hal yang dicantumkan di perpres baru ini antara lain adanya project management office (PMO) untuk memastikan berbagai program yang dijalankan bisa lebih efektif dan tersinkronisasi termasuk soal indikasi penggunaan anggaran karena nantinya penanganan kawasan ini akan melibatkan banyak kementerian lain.

Setiap orang pasti punya rumah idaman yang diinginkan. Lalu bagaimana cara cerdas agar bisa temukan rumah idaman? Nonton video berikut ini untuk tau caranya, yuk!

Beberapa format kelembagaan juga diubah, sebelumnya format kelembagaan diketuai oleh gubernur secara bergilir, tapi di perpres yang baru ini diketuai oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Kemudian menteri lain seperti Menteri PUPR, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Perhubungan menjadi wakil ketua dengan para gubernur, bupati, dan walikota sebagai anggota.

Sebagai ketua, Sofyan akan memastikan berbagai indikator dari keberhasilan perpres ini seperti menyelesaikan isu yang menjadi inti dari Perpres No. 60 Tahun 2020. Beberapa diantaranya yaitu upaya pengendalian banjir, pemenuhan ketersediaan air baku, kemacetan, penanganan sampah dan sanitasi, antisipasi penurunan permukaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang pertanahan, dan pemenuhan kebutuhan ruang.

“Kita semua berharap dengan adanya penataan ruang kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur ini dapat mewujudkan kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagai kawasan perkotaan yang menjadi pusat kegiatan perekonomian berskala regional, nasional, dan internasional yang terintegrasi antara satu kawasan dan kawasan lainnya. Itu semua harus berbasis daya dukung lingkungan dan ada keterpaduan dalam pengelolaan kawasannya,” beber Sofyan.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Perpres Penataan Jabodetabek-Punjur Terbit, Ini Peran Kementerian PUPR

RumahCom – Perpres No. 6 Tahun 2020 akan mengatur tata ruang kawasan besar Jabodetabek-Punjur mulai banjir, kemacetan, penyediaan air bersih, infrastruktur jalan, sampah, dan sebagainya. Menteri PUP

Lanjutkan membacaJuni 15, 2020

Pemerintah Seharusnya Menguji Dulu Potongan 3 Persen Tapera

RumahCom – Kritik pemberlakuan PP Tapera kembali dikemukakan khususnya terkait besaran potongan gaji sebesar tiga persen. Saat situasi sulit akibat pandemi Covid-19 seharusnya pemerintah menguji ter

Lanjutkan membacaJuni 15, 2020

Aplikasi Intip Kementerian ATR/BPN Permudah Melihat Status Tanah

RumahCom – Kementerian ATR/BPN menerbitkan aplikasi Intip yang akan mempermudah pencatatan aset maupun sertifikat aset tanah milik instansi pemerintah di berbagai daerah. Aplikasi Intip juga memudah

Lanjutkan membacaJuni 15, 2020

Sebanyak 66.633 Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terima Dana FLPP

RumahCom – Selama 2020, sebanyak 66.633 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah menerima dana dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal ini berdasarkan laporan Pusat Pengelolaa

Lanjutkan membacaJuni 15, 2020

Jabodetabek-Punjur, Calon Metropolitan Terbesar Kedua di Dunia

RumahCom - Daerah Jabodetabek-Punjur merupakan salah satu global hub dari jejaring kota metropolitan terbesar dunia kedua setelah Tokyo, Jepang. Hal ini diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepa

Lanjutkan membacaJuni 15, 2020

Masukan