Kendala-Kendala Dalam Program Sejuta Rumah, Terkait Upah?

Boy LeonardAgustus 11, 2020

Kendala-Kendala Dalam Program Sejuta Rumah, Terkait Upah

RumahCom — Asosiasi pengembang menginginkan pemerintah melakukan relaksasi pada sejumlah aturan agar program sejuta rumah mendapatkan stimulus.

Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida menuturkan, saat ini persyaratan untuk membeli rumah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat ketat. Hal ini tentu berdampak pada pembangunan program sejuta rumah.

“Kalau sekarang persyaratan cukup ketat ini. Ketatin untuk end user-nya untuk dapat KPR [kredit pemilikan rumah] di tengah pandemi, ini yang problem berdampak pada pembangunan sejuta rumah,” kata Paulus, sebagaimana dikutip dari Bisnis.com, Selasa, 11 Agustus 2020.

Paulus melanjutkan, membangun rumah dalam rangka program sejuta rumah tergolong cukup berat. Sebab, pemerintah meminta agar listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah terpasang dan pembangunan jalan di area rumah tersebut sudah ada dan selesai.

Sementara dari sisi pembeli, ada persyaratan penghasilan maksimal Rp8 juta untuk bisa membeli rumah MBR.

“Di Solo gaji pokok Rp1,5 juta plus tunjangan-tunjangan yang cukup besar. Di Papua gaji Rp8 juta sangat kecil di sana karena biaya hidup yang mahal. Ini yang membuat hambatan selama ini,” ucap Paulus.

Karena hal tersebut, Paulus pun menyarankan solusi yang bisa diambil pemerintah, yaitu melonggarkan aturan tersebut dari ketentuan minimum take home pay menjadi gaji pokok atas dasar pertimbangan UMR di setiap provinsi yang bisa dinaikkan lagi batas maksimalnya.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, program sejuta rumah dapat berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan seluruh pihak.

“Kondisi saat ini butuh bersinergi agar dapat mengatasi hambatan yang ada,” tutur Junaidi.

Junaidi mengatakan, para pengembang berharap pemerintah mampu menyederhanakan syarat-syarat kepemilikan rumah, keringanan suku bunga kredit konstruksi, serta restrukturisasi pembayaran cicilan pokok dan bunga.

“Perlu ada relaksasi agar program sejuta rumah ini dapat tercapai. Penerapan aturan yang sangat ketat di tengah pandemi Covid juga ikut membawa dampak penurunan permintaan hunian. Kami optimistis dapat menyediakan rumah yang layak huni karena rumah masih menjadi kebutuhan bagi MBR,” kata Junaidi menjelaskan.

Apersi sendiri belum tahu pasti berapa banyak rumah yang sukses dibangun sampai akhir tahun ini, dalam rangka program sejuta rumah. Adapun tahun 2020, asosiasi ditargetkan dapat membangun 100.000 unit rumah.

“Sulit tercapai di tengah kondisi seperti ini, belum lagi aturan yang ketat dan sulit membuat kami berat untuk melaju,” ujarnya.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah!

Sumber foto utama: Pexels.com

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Berapa Subsidi Yang Diterima MBR Dari Program FLPP?

RumahCom – Program KPR FLPP memberikan subsidi bunga KPR menjadi hanya 5 persen setiap bulan yang dibayarkan oleh masyarakat. Ditambah pembebasan PPN dan biaya-biaya lain, total hingga puluhan juta

Lanjutkan membacaJuli 2, 2020

13.902 Unit Rumah Di Jawa Barat Akan Dibedah

RumahCom – Program bedah rumah untuk memperbaiki kualitas rumah yang tidak layak terus dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Jawa Barat merupakan provinsi yang dikerjakan dalam program ini dengan anggar

Lanjutkan membacaJuli 7, 2020

Ini Rencana Besar Pemerintah Dengan Tapera

RumahCom – Program Tapera sudah mulai diberlakukan dan tahap awal ini untuk kalangan aparatur sipil negara (ASN) sebelum berlaku kepada seluruh pekerja. Pemerintah memiliki rencana besar untuk progr

Lanjutkan membacaJuli 17, 2020

Masukan