Pemerintah Telah Bebaskan Tanah Seluas 70 Ribu Hektar Untuk Infrastruktur

Agustus 18, 2020

RumahCom – Kendala utama pembangunan proyek pembangunan infrastruktur kerap datang dari persoalan pembebasan tanah. Dengan UU No. 2 Tahun 2012, Kementerian ATR/BPN telah berhasil membebaskan puluhan ribu hektar tanah untuk pembangunan infrastruktur.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki peran penting untuk melaksanakan pengadaan tanah guna proses pembangunan negeri. Dalam proses pengadaan tanah tersebut khususnya untuk pengembangan proyek infrastruktur, kerap dihadapkan dengan berbagai kendala yang mengakibatkan proses pengadaan tanah menjadi sangat alot dan berimbas pada molornya proses pembangunan.

Ada begitu banyak faktor yang terlibat terkait pengadaan tanah dan hal ini kian meningkat di saat masa pandemi Covid-19. Proses pengadaan tanah yang lancar selain mempercepat jadwal pembangunan juga bisa menggerakkan perekonomian yang saat ini terpuruk akibat dampak wabah Covid-19.

Karena itu menurut Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, dengan telah terbitnya undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum bisa memudahkan proses pengadaan tanah untuk program pembangunan. UU ini juga disebut menjadi UU penugasan khusus untuk Kementerian ATR/BPN.

“Dengan UU No. 2 Tahun 2012 ini Kementerian ATR/BPN telah berhasil melakukan pembebasan tanah sekitar 70 ribu hectare untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Dengan keberhasilan pembebasan tanah seluas ini maka seluruh kementerian maupun lembaga lain yang ditugaskan untuk membangun proyek infrastruktur bisa melakukannya dengan lebih mudah karena masalah pertanahannya sudah diselesaikan,” ujarnya.

Beli rumah bekas atau ingin balik nama rumah warisan? Simak prosedur dan biaya balik nama sertifikat rumah di video berikut ini.

UU No. 2 Tahun 2012, lanjut Sofyan, mencakup juga penugasan pembangunan untuk kepentingan umum dan juga peraturan pelaksanannya. Dengan praktik pengadaan tanah yang telah memiliki payung hukum yang baik, proses pembebasan hingga pembangunan akan bisa dilaksanakan dengan lebih mudah. Hal ini karena berbagai kendala maupun dimensi permasalahan lainnya umumnya pada bagian pengadaan tanah.

Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong pendaftaran hingga pensertifikatan berbagai bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini selain untuk mempertegas legalitas status tanah juga untuk memberikan akses perekonomian kepada masyarakat pemilik tanah yang selama ini tidak mendapatkan manfaat apapun dari tanahnya tersebut.

“Tahun 2015 tanah yang sudah terdaftar di Indonesia baru 46 juta bidang tanah. Hari ini sudah bisa kita tingkatkan menjadi 78 bidang yang artinya dalam lima tahun kita bisa membuat legalitas untuk 32 juta bidang tanah. Targetnya tahun 2025 nanti seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar semua. Kita juga akan teruus membangun kantor-kantor pertanahan menjadi kantor yang modern dengan digitalisasi sehingga tahun 2024 nanti masyarakat tidak perlu antri lagi untuk mengurus legalitas pertanahannya,” tandasnya.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

8 Hal Menyenangkan Ini Bisa Dilakukan di Rumah Saat Hujan Datang

RumahCom - Walau hujan datang, Anda masih bisa untuk melakukan berbagai macam kegiatan di rumah bersama keluarga atau rekan-rekan Anda.Kini kita memasuki musim penghujan, tidak semua orang menyukai ko

Lanjutkan membacaAgustus 14, 2020

Mencegah Kerusakan Rumah Akibat Banjir Pada Musim Hujan

RumahCom - Banjir menyebabkan banyak dampak buruk bagi kesehatan dan properti Anda, melakukan langkah pencegahan sejak dini akan mengurangi dampak buruk tersebut.Saat ini Indonesia sudah memasuki musi

Lanjutkan membacaAgustus 14, 2020

Ini Potensi Penjualan dari Penjualan Properti Milik Asing

RumahCom - Keberadaan RUU Cipta kerja akan mempermudah WNA untuk memiliki properti di Indonesia, sehingga ada potensi keuntungan yang cukup besar dari kemudahan tersebut.Kepemilikan properti oleh warg

Lanjutkan membacaAgustus 14, 2020

Perkenalkan ‘PanggilanVideo’ untuk Kenyamanan dan Keamanan Melihat Properti

Berdasarkan Indonesia Consumer Sentiment Study H2 2020, kami menemukan 3 poin penting yang dapat mempengaruhi bisnis properti Anda:44% responden yang dalam usia produktif (usia 22-29 tahun) memikirkan

Lanjutkan membacaAgustus 18, 2020

KPR Merdeka Bank Ini Tawarkan Bunga 4,17 Persen, Tenor 30 Tahun, Dan Kemudahan Lain

RumahCom – Perayaan hari kemerdaan 75 tahun Indonesia Merdeka dijadikan momentum kalangan perbankan meluncurkann produk  pembiayaan perumahan. Bank BTN misalnya, memberikan suku bunga ekstra ringan

Lanjutkan membacaAgustus 18, 2020

Masukan