Masyarakat Jabodetabek Makin Sadar dan Cerdas Pilih Hunian

Boy LeonardAgustus 18, 2020

Masyarakat Jabodetabek Makin Sadar dan Cerdas Pilih Hunian

RumahCom – Sudah seharusnya masyarakat memiliki pengetahuan soal produk properti yang akan mereka beli. Hal tersebut berguna, selain karena merupakan hak dan kewajiban konsumen, juga untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran atau wanprestasi oleh pengembang yang akan merugikan pembeli di kemudian hari.

Ihwal masalah cerdas dalam memilih properti, Pakar Hukum Pertanahan sekaligus CEO and Managing Partner Leks&Co Eddy M. Leks berpendapat, masyarakat yang tinggal di wilayah Jabodetabek saat ini makin cerdas.

Mereka, lanjut Eddy, umumnya sudah paham perihal haknya sebagai konsumen yang harus dipenuhi pengembang. Demikian juga dengan kewajiban yang harus mereka penuhi kepada pengembang maupun pihak terkait lainnya.

“Mungkin jika bicara 10 tahun lalu, banyak yang lebih cuek dan kurang hati-hati, tapi makin kesini, umumnya lebih hati-hati dan lebih paham,” ujar Eddy, sebagaimana dikutip dari Bisnis.com, Selasa, 18 Agustus 2020.

Eddy berpendapat, selama ini berbagai persoalan yang timbul dalam proses jual beli properti, khususnya hunian, terjadi akibat misinformasi. Pengembang tak memberikan informasi produk yang ditawarkan kepada konsumen secara detail.

Ditambah lagi, konsumen kerap kali tak punya inisiatif untuk mencari tahu produk properti yang akan mereka beli, baik dari pengembang itu sendiri maupun dari konsumen lain yang sudah lebih dulu berurusan dengan pengembang tersebut.

“Berbagai permasalahan itu timbul karena kombinasi hal, seperti kurang paham, kurang hati-hati atau kritis dalam memahami dokumen-dokumen yang ditandatangani,” kata Eddy mengungkapkan.

Adapun ihwal upaya perlindungan konsumen properti, menurut Eddy, pemerintah pusat maupun daerah sudah melakukannya dengan baik. Hal ini terlihat dari terbitnya UU No. 1/2011 tentang Perumahan beserta sejumlah peraturan turunannya seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 11/2019 tentang PPJB (Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah).

Bukan hanya itu, setahun sebelumnya juga diterbitkan Peraturan Menteri PUPR No. 23 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) untuk melindungi pemilik rumah susun atau apartemen yang rawan menjadi korban pelanggaran hukum pengembang.

“Khusus untuk PPPSRS kemudian diatur lebih lanjut oleh Pemda DKI Jakarta. Aturan-aturan tersebut sebetulnya semakin memperkuat posisi dan hak-hak konsumen di dalam transaksi dan penghunian di suatu rumah susun,” ucap Eddi.

Kemudian saat konsumen menjadi korban dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengembang hal pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa kembali surat pesanan atau konfirmasi beserta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Sebab, hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pengembang diatur dalam dokumen tersebut.

“Upaya hukum perlu memperhatikan ketentuan tentang penyelesaian sengketa di dalam kedua dokumen tersebut, apakah ke pengadilan atau arbitrase, atau bisa jadi perlu melalui mediasi terlebih dulu. Hal yang sama juga dengan bank, yaitu berdasarkan ikatan hukum yang ada antara konsumen dan bank tersebut, seperti perjanjian hutang, dan lain-lain,” tutur Eddy.

Sementara Executive Director Indonesia Property Watch Ali Tranghanda berpesan, sebelum membeli produk properti, konsumen perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen.

Konsumen perlu mengenali jenis sertifikat yang diberikan bangunan yang dibeli. Selain itu, konsumen juga perlu memerhatikan sertifikat induk dan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dimiliki pengembang.

Pasalnya, acapkali ditemukan pengembang, khususnya yang berskala kecil atau baru terjun ke bisnis properti menggampangkan hal tersebut. Oleh karena itu, rekam jejak dari pengembang menjadi penting dan patut dipertimbangkan juga.

“Developer itu nggak segampang yang dipikirkan. Ada perusahaan atau perorangan yang punya lahan dan modal tiba-tiba jadi pengembang menggampangkan akhirnya gagal karena nggak paham properti. Maka dari itu, jangan sembarangan (pilih),” ujar Ali menjelaskan.

Ali melanjutkan, lalu yang juga perlu diperhatikan adalah nama yang tercantum pada sertifikat induk atau satuan unit. Sebisa mungkin hindari properti yang masih menggunakan nama perorangan atau perusahaan pihak ketiga pada sertifikat tersebut.

“Ini perlu hati-hati karena biasanya ada yang nama perorangan juga. Kalau mau lebih aman atas nama perusahaan atau developer yang bersangkutan. Karena banyak itu biasanya developer kecil yang pakai nama pribadi. Hilang ya sudah nggak tahu bagaimana,” Ucap Ali.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi  seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah!

Sumber foto utama: Pexels.com

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Sektor Properti Masih Bertahan, Pengembang Banjiri Berbagai Pilihan Hunian

Rumah.com – Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 yang terkontraksi hingga minus 5,32 persen. Secara kuartalan, ekonomi terkontraksi

Lanjutkan membacaAgustus 18, 2020

Ini Tiga Klaster Besar Terkait Persoalan Perumahan

RumahCom – Kementerian PUPR menampung berbagai pengaduan dan permasalahan yang terjadi di sektor perumahan. Ada tiga klaster besar yang menjadi pengaduan masyarakat dan membutuhkan penanganan semua

Lanjutkan membacaAgustus 18, 2020

Berdasarkan Riset, Properti di Jabodetabek Akan Bertahan di Tengah Tekanan

RumahCom - Rumah.com merilis riset yang menyebut sektor properti, utamanya di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) masih akan bertahan di tengah tekanan ekonomi pada kuartal II 2020.

Lanjutkan membacaAgustus 18, 2020

Masukan