Pemerintah Harus Atasi Backlog Perumahan Dengan Terobosan

Boy LeonardSeptember 11, 2020

Pemerintah Harus Atasi Defisit Perumahan Dengan Terobosan

RumahCom – Anggota Badan Legislasi DPR RI Mulyanto berujar, pemerintah perlu mencari terobosan dan regulasi yang inovatif dalam rangka mengatasi permasalahan defisit perumahan yang masih terjadi di sejumlah daerah.

“Saya minta pemerintah dapat mencari terobosan baru dalam aspek regulasi, agar terkait persoalan defisit perumahan untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) serta hunian berimbang ini dapat benar-benar terwujud,” kata Mulyanto dalam siaran tertulis, sebagaimana dikutip dari Antaranews.com, Jumat, 11 September 2020.

Mulyanto berpendapat, pasal-pasal yang ada dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja inisiatif Pemerintah perihal defisit perumahan serta hunian berimbang terkesan hanya perubahan nomenklatur saja, bukan hal yang substansial sebagai solusi masalah perumahan nasional.

Menurut dia, persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya yang berpenghasilan tidak tetap.

“Berdasarkan data Kementerian PUPR, backlog perumahan mencapai 7,64 juta unit per awal 2020 yang terdiri atas 6,48 juta rumah untuk MBR non-fixed income, serta 1,72 juta unit rumah untuk MBR fixed income, dan 0,56 juta unit rumah untuk non-MBR,” kata Mulyanto.

Berdasarkan laporan tersebut, dia melanjutkan, saat ini terdapat 30 persen rumah susun sederhana sewa (rusunawa) kosong di tengah adanya defisit rumah di atas.

“Ini kan aneh. Terjadi ketidaksesuaian, dimana di satu sisi defisit rumah masih besar, sementara di sisi lain, masih ada rusunawa yang kosong penghuni. Ini soal pengelolaan yang tidak pas, yakni pembangunan rusunawa di tempat yang tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat,” ucap Mulyanto.

Mulyanto menilai, Pemerintah harus bekerja keras untuk merumuskan RUU Cipta Kerja terkait dengan sektor perumahan, jangan berhenti sekedar pada penyesuaian nomenklatur perizinan yang meliputi keringanan sanksi menjadi sekedar sanksi administratif, serta mereduksi kewenangan Pemerintah Daerah.

Adapun sebelumnya, Real Estat Indonesia (REI) memberi usul agar pemerintah mempermudah perizinan untuk mengatasi dampak pandemi dan mengantisipasi dampak resesi terhadap kinerja pelaku usaha sektor properti.

“Gerak cepat pemerintah sangat diperlukan. Permudah perizinan. Kita tentu tidak berharap terjadi resesi. Pengembang harus kerja sangat keras untuk bisa bertahan,” tutur Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar.

Arvin mengatakan, akibat pandemi kondisi sebagian besar anggota terutama di DKI Jakarta semakin melemah akibat penurunan aktivitas ekonomi seperti tingkat penjualan jatuh, sementara biaya yang dikeluarkan tetap.

Arvin berharap kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggairahkan bisnis real estat dengan memberikan keringanan pajak hotel dan restoran dalam menghadapi pandemi virus korona.

“Kami meminta otoritas berwenang mempertimbangkan stimulus agar jangan sampai pengembang mengalami kesulitan untuk membayar kredit. Beri kami ruang gerak dulu, minimum sampai akhir tahun,” ujar Arvin.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi  seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah!

Sumber foto utama: Pexels.com

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Pengembang Dukung Realokasi Anggaran Pemerintah Basmi Covid-19

RumahCom–Pengembang rumah bersubsidi mengapresiasi tindakan yang dilakukan pemerintah terkait realokasi anggaran dari Ditjen Perumahan sebesar Rp1,70 trilun untuk program rusun dan rusus demi menang

Lanjutkan membacaApril 16, 2020

Kementerian PUPR Serap Anggaran Rp41,17 Triliun

RumahCom - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat realisasi penyerapan Tahun Anggaran (TA) 2020. Dari catatan kementerian, realisasi serapan anggaran mencapai 48,13 persen ata

Lanjutkan membacaSeptember 1, 2020

Sederet Masalah Yang Bikin Pengembang Sulit Kurangi Backlog di 2020

RumahCom – Defisit ketersediaan rumah alias backlog masih tergolong tinggi. Hal ini terjadi karena jumlah pasokan yang ada lebih sedikit dari permintaan rumah. Belum lagi ditambah dengan jumlah ruma

Lanjutkan membacaSeptember 9, 2020

Masukan