Beberapa Penyebab Terjadi Sengketa Tanah, Bisa Karena Faktor Alam

Oktober 26, 2021

RumahCom – Sengketa ataupun konflik pertanahan masih kerap terjadi dan biasanya karena beberapa faktor. Dulu penentuan batas patok tanah cukup menggunakan pohon, sungai, atau lainnya dan banyaknya pemekaran maupun otonomi daerah juga kerap menjadi sumber konflik pertanahan.

Bagi kebanyakan orang, kepemilikan tanah bisa sangat krusial bahkan sakral dan umumnya akan dipertahankan sekuat daya. Hal ini yang kerap membuat berbagai sengketa maupun konflik pertanahan berkepanjangan karena setiap pihak ingin mempertahankan dan di sisi lain ada pihak yang ingin menguasai karena strategisnya faktor pertanahan.

Menurut Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) R.B Agus Widjayanto, hingga saat ini masih kerap terjadi tumpang tindih sertifikat yang bisa terjadi karena pemalsuan maupun keterlibatan mafia tanah dan karena itu perlu dipahami alur legal pertanahan supaya kita tidak menjadi korban.

“Konflik maupun sengketa tanah itu bisa terjadi karena beberapa faktor, salah satunya terkait perubahan alam. Pada tahun 1970-an, pengukuran luas tanah berpatok pada benda-benda di alam seperti letak pohon, sungai, batu, dan lainnya sehingga ketika patok alam itu menghilang maka koordinatnya juga hilang dan menyulitkan pengukurannya,” ujarnya.

Seiring perkembangan dan banyak terjadi pemekaran kawasan hingga berlakunya otonomi daerah, persoalan pertanahan justru menjadi tumpang tindih terkait hak atas tanah maupun kepemilikannya. Ada begitu banyak kawasan maupun bidang-bidang tanah yang berubah dan ini tidak bisa diatasi saat ada pemekaran wilayah itu.

Agus menjelaskan, prinsipnya dalam setiap bidang tanah hanya ada satu sertifikat yang menyatakan legalitas atas bidang tanah tersebut. Tapi di lapangan bisa terjadi ada beberapa sertifikat atas satu bidang tanah yang sama yang bisa terjadi karena cacat administrasi maupun pemalsuan sertifikat. Bila diketahui ada sertifiat yang palsu melalui hasil penyelidikan, Kementerian ATR/BPN akan langsung membatalkan sertifikat tersebut.

Di sisi lain, permasalahan tanah ini bukan hanya pada tataran administrasi yang seringkali bukan hanya melibatkan Kementerian ATR/BPN saja tapi juga pihak-pihak lain yang berkaitan. Misalnya yang menyangkut tanah ataupun aset negara, hal itu perlu ada koordinasi dengan instansi terkait dan bila telah ada keputusan pengadilan baru dilaksanakan sesuai keputusan itu.

Kementerian ATR/BPN juga kerap menerima aduan terkait tumpang tindih sertifikat maupun indikasi pemalsuan sertifikat. Untuk itu akan terus dilakukan uji materil dan administrasi dengan melihat bukti-bukti terkait status tanah tersebut. Kemudian akan digelar uji materil bersama pihak kepolisiann dan kejaksaan.

“Bila ada indikasi maupun terbukti ada tindak pidana maka pihak kepolisian akan melanjutkan penelusuran untuk mendapatkan bukti-bukti lainnya. Untuk pengaduan masyarkat terkait data-data maupun persoalan tumpang tindih sertifikat atau lainnya, kami sangat terbuka dan akan terus berupaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ini,” jelasnya.

Sebelum membeli tanah, sebaiknya Anda cek dulu legalitas atau keabsahan tanah tersebut. Caranya? simak penjelasan di video berikut ini.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Ada Rusun Untuk Eks Pengemis dan Gelandangan Di Bekasi

RumahCom – Kementerian PUPR kembali membangun fasilitas Rusun dan kali ini untuk Kementerian Sosial. Rusun ini akan digunakan untuk fasilitas hunian kalangan eks pengemis dan gelandangan khususnya d

Lanjutkan membacaOktober 25, 2021

Tiga Subsektor Properti Ini Jadi Jagoan Saat Pandemi

RumahCom – Industri properti cukup terpukul dengan adanya pandemi Covid-19 dengan turun drastis transaksi penjualan. Namun begitu beberapa subsektor properti mampu bertumbuh saat pandemi ini yaitu l

Lanjutkan membacaOktober 25, 2021

Bangun Ibukota Baru, Pemerintah Studi Banding Ke Township Serpong

RumahCom – Kementerian PUPR melakukan studi banding ke township BSD City, Tangerang, Banten, terkait pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur. Beberapa gedung maupun kawasan yang disurvei yaitu

Lanjutkan membacaOktober 25, 2021

Pengembang Australia Yang Didirikan Orang Indonesia Eksis 25 Tahun Di Bisnis Properti

RumahCom – Pengembang Australia Crown Group merayakan 25 tahun kiprahnya di bisnis properti dari awalnya membangun hunian tunggal hingga proyek mixed use. 25 tahun ini juga menandakan portofolio per

Lanjutkan membacaOktober 25, 2021

1.607 Rumah Subsidi Di Kalimantan Selatan Dapat Bantuan PSU

RumahCom – Kementerian PUPR kembali menyalurkan program bantuan PSU untuk perumahan bersubsidi di 19 lokasi Kalimantan Selatan. Program PSU diberikan kepada perusahaan developer sebagai stimulus seh

Lanjutkan membacaOktober 25, 2021

Masukan