RumahCom – Salah satu program utama pertanahan yaitu pendaftaran seluruh bidang tanah dan pencatatan secara digital. Kementerian ATR/BPN menargetkan 90 persen bidang tanah sudahh tersertifikasi secara digital pada tahun 2025 termasuk mendorong program reforma agraria.
Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memudahkan berbagai pelayanan di bidang pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di tengah adaptasi kebiasaan baru (new normal) akibat pandemi Covid-19 terus mengupayakan kemudahan itu.
Menurut Menteri ATR/BPN Sofyan Abdul Djalil, saat awal pandemi membuat kita semua terkaget-kaget dan untuk itu pemerintah mengambil tindakan kesiapsiagaan yang tinggi dengan mencari berbagai terobosan supaya pelayanan publik di bidang pertanahan tidak terganggu.
“Salah satunya dengan melakukan digitalisasi dan kita perkenalkan beberapa aplikasi layanan. Sekarang layanan hak tanggungan elektronik (HTE), zona nilai tanah (ZNT), Sentuh Tanahku, dan Loketku semuanya sudah 100 persen digital dan telah membuat antrian berkurang hingga 40 persen di kantor-kantor pertanahan,” ujarnya.
Melalui layanan HTE misalnya, masyarakat bisa memasang hak tanggungan ke bank melalui digital. Kemudian terkait layanan Sentuh Tanahku, masyarakat bisa mengecek status tanahnya tanpa harus datang ke lokasi. Begitu juga Loketku yang dihadirkan agar masyarakat dapat mendaftar pengurusan tanah secara online sehingga semakin meminimalkan antrian dan pertemuan langsung.
Proses selanjutanya yang terus diupayakan yaitu sertifikat elektronik yang akan dilakukan untuk aset-aset pemerintah terlebih dulu. Secara teori, konsep ini juga lebih aman dan sudah lebih dulu dilakukan di bidang perbankan maupun pasar modal. Untuk proses ini juga masih perlu dilakukan edukasi karena penolakan yang keras saat pemerintah mengumumkan akan mendigitalisasikan sertifikat tanah.
Namun program digitalisasi pertanahan ini tetap dilanjutkan dan untuk tahap awal, Kementerian ATR/BPN akan mendigitalkan seluruh dokumen pertanahan di Indonesia. Saat ini dari total tiga miliar dokumen, ditargetkan yang sudah terdaftar di layanan kantor digital bisa mencapai 90 persen pada tahun 2025 nanti.
Sofyan juga memaparkann beberapa fokus program pertanahan kementeriannya. Misalnya, menciptakan kepastian hukum atas tanah masyarakat melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Kemudian melakukan ekonomi berkeadilan dengan memberikan tanah kepada masyarakat melalui redistribusi tanah sebagai pelaksanaan reforma agraria.
Program ini telah dimulai sejak tahun 2017 dan dipercepat dengan mekanisme PTSL. Sertifikat tanah yang didaftarkan juga terus meningkat, dari 5,4 juta bidang pada tahun 2018, meningkat jadi 9,3 juta bidang tahun 2019, 11,9 juta, hingga tahun ini 8 juta bidang. Menurun karena dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19.
“Terkait aspek redistribusi tanah dalam program reforma agraria, pemerintah memberikan tanah kepada masyarakat yang membutuhkan dari tanah-tanah terlantar, hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, dan sebagainya. Ini masih berjalan dengan baik kendati ada pandemi dan kami tetap mengupayakan secara maksimal supaya masyarakat bisa berusaha dan meningkatkan perekonomiannya,” tandasnya.
Bangun rumah tidak harus selalu mahal. Siasati trik bangun rumah dengan anggaran minim lewat video berikut ini.
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com
Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
