Pilot Project Sertifikat Tanah Dimulai Untuk Tanah Pemerintah

Februari 22, 2021

RumahCom – Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menerangkan mekanisme pemberlakukan sertifikat elektornik yang bertahap dimulai dengan pilot project untuk tanah-tanah pemerintah. Layanan elektronik diharapkan membuat proses perizinan lebih cepat dan menghindari konflik pertanahan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong sistem elektronik untuk berbagai layanan kantor pertanahan. Salah satunya yaitu percepatan pendaftaran tanah dengan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang juga untuk penerapan layanan digital pertanahan.

Menurut Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Dwi Purnama, dengan penerapan berbagai layanan elektronik selain mempercepat diharapkan juga bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional yang saat ini terkendala karena pandemi Covid-19.

“Saat ini Kementerian ATR/BPN telah menerapkan layanan pertanahan elektronik seperti pengecekan sertifikat, zona nolai tanah, hak tanggungan elektronik, surat keterangan pendaftaran tanah, hingga nanti yang terbaru yaitu sertifikat tanah elektronik sehingga semuanya bisa lebih cepat,” ujarnya.

Untuk proses pembuatan sertifikat tanah elektronik bisa dilakukan untuk yang belum menerapkan sertifikat tanah dengan mengajukan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Untuk yang telah memiliki sertifikat tanah sebelumnya, bisa langsung mengajukan ke kantor pertanahan terdekat.

Nantinya masyarakat tetap diizinkan membawa sertifikat tanah bentuk analog yang sudah ada namun belum mendapat tanda stempel bahwa sertifikatnya telah ada dalam bentuk elektronik. Jadi bukan sertifikat lama ditarik tapi dasarnya tetap dengan mengajukan permohonan pengajuan sertifikat terlebih dahulu.

Sebelum membeli tanah, sebaiknya Anda cek dulu legalitas atau keabsahan tanah tersebut. Caranya? simak penjelasan di video berikut ini.

Bukan hanya layanan elektronik, perhatian juga akan dipusatkan pada keabsahan data mulai dari data tanah hingga identitas pemilik tanah karena ini akan berpengaruh kepada keamanan data secara keseluruhan. Hal ini juga untuk menghindari kasus-kasus seperti KTP palsu dan berbagai hal yang akan menjadi masalah di kemudian hari.

“Penerapan sertifikat tanah elektronik ini juga pemberlakuannya tidak serta merta. Implementasinya akan dilakukan bertahap melalui pilot project di tanah-tanah pemerintah terlebih dulu. Kebijakan ini juga akan dibarengi dengan proses perbaikan-perbaikan sehingga semuanya bisa semakin baik ke depannya,” jelasnya.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Sektor Industri Telah Jadi Penopang Saat Situasi Pandemi

RumahCom – Kawasan industri di koridor timur Jakarta masih mencatatkan kinerja positif untuk penjualan lahan industri. Hal ini akhirnya juga mendorong sektor residensial dan produk komersial ikut be

Lanjutkan membacaFebruari 19, 2021

Pengembang DKI Jakarta Rekomendasikan Enam Hal Ini Untuk Pemprov

RumahCom – Pengembang yang tergabung dalam asosiasi perusahaan REI DKI Jakarta kembali merekomendasikan enam isu penting terkait bisnis properti. Beberapa hal yang diusulkan mulai peninjauan regulas

Lanjutkan membacaFebruari 19, 2021

Sektor Properti Tahun Ini Pasti Lebih Baik Dari 2019-2020

RumahCom – Sektor properti pada tahun ini disebut akan lebih baik dengan berbagai indikator maupun proyeksi dari lembaga-lembaga internasional. CIMB Niaga sebagai salah satu stakeholder properti men

Lanjutkan membacaFebruari 19, 2021

Properti Sepekan: Izin Bangun Rumah 14 Hari, Tol Serpong-Pamulang Bisa Dilintasi Lebaran 2021

Izin Bangunan Rumah Hanya 14 HariPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan kemudahan perizinan bagi bangunan gedung dan perumahan di Jakarta. Peraturan ini akan menjadi basis alur perizinan

Lanjutkan membacaFebruari 22, 2021

Kementerian PUPR Punya Anggaran Dan Teknologi Untuk Membangun Hunian Bagi Masyarakat Terdampak Bencana

RumahCom – Kementerian PUPR siap membangun hunian bagi masyarakat korban bencana seperti di Subang yang terkena bencana longsor. Kementerian PUPR akan membangun rumah instan di atas tanah yang dised

Lanjutkan membacaFebruari 22, 2021

Masukan